Berita Nasional
Herman Yoku Desak Presiden Jokowi Segera Tindak Lukas Enembe, Kasusnya Sudah Terlalu Lama
Herman Yoku salah satu Tokoh Adat Papua mendesak Presiden Jokowi agar jangan ragu-ragu mengambil tindakan tegas terhadap Lukas Enembe, Gubernur Papua.
lihat foto
POS-KUPANG.COM - Herman Yoku salah satu Tokoh Adat Papua meminta Presiden Jokowi jangan ragu mengambil tindakan tegas terhadap Lukas Enembe, Gubernur Papua.
Tindakan tegas itu harus segera dilakukan supaya bisa diketahui seperti apa kasus suap dan dugaan gratifikasi Rp 1 miliar yang disangkakan pada Lukas Enembe.
"Presiden Jokowi jangan ragu ambil tindakan tegas terhadap Lukas Enembe yang diduga terlibat suap dan gratifikasi Rp 1 miliar," tandas Herman Yoku.
Kepada Tribun-Papua.Com, Kamis 13 Oktober 2022, Herman mengatakan, saat ini penanganan kasus Lukas Enembe sepertinya terkatung-katung dengan berbagai alasan.
Baca juga: Lukas Enembe Direkomendasikan Segera ke Rumah Sakit, Dokter Anton Mote Ungkap Alasannya
Oleh karena itu, lanjut dia, pihaknya meminta Presiden Jokowi sesegera mungkin mengambil tindakan demi kepentingan bangsa dan negara.
Tindakan tegas presiden melalui KPK ( Komisi Pemberantasan Korupsi ), kata Herman Yoku, akan memperlihatkan ke publik bahwa hukum benar-benar ditegakkan di Bumi Cenderawasih.
Menurut Herman Yoku, hukum merupakan panglima tertinggi di Indonesia. Olehnya, negara harus betul-betul hadir untuk membongkar dan mengambil tindakan serius pada yang melakukan praktik korupsi.
ICW Angkat Bicara
Indonesia Corruption Watch (ICW) kini angkat bicara terkait kasus Lukas Enembe. Disebutkan bahwa dugaan suap dan gratifikasi merupakan pelanggaran hukum.
Oleh karena itu, kasusnya harus ditangani secara hukum, bukan secara adat sebagaimana yang diwacanakan belakangan ini.
Baca juga: Video Viral TikTok, Gubernur Papua Lukas Enembe Sedang Dirawat Dokter dari Singapore
Pernyataan ICW itu merespon statemen penasihat hukum Lukas Enembe, Aloysius Renwarin, bahwa kliennya harus diperiksa dengan hukum adat lantaran Lukas Enembe merupakan kepala suku besar di Papua.
Sebelumnya Aloysius Renwarin menyatakan ada permintaan warga agar KPK melakukan pemeriksaan terhadap Enembe secara adat di Tanah Papua.
Hal itu disampaikan menindaklanjuti permintaan masyarakat adat Papua kepada KPK terkait kasus itu. Pasalnya pada 8 Oktober 2022, Enembe diangkat sebagai kepala suku besar oleh dewan adat Papua yang terdiri dari 7 suku.
Oleh karena itu, semua perkara yang membelit Lukas Enembe harus diproses secara adat.
“Berarti semua urusan akan dialihkan kepada adat yang mengambil sesuai hukum adat yang berlaku di tanah Papua,” katanya di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin 10 Oktober 2022.
