Dilema, Menteri PAN-RB Siapkan 3 Opsi untuk Honorer pada Seleksi CPNS dan PPPK 2022

POS-KUPANG.COM - Bagai buah simalakama keberadaan Honorer membuat pemerintah dilema. Mau diberhentikan salah, mau diangkat akan membebani keuangan negara. Karena itu, Menteri PAN-RB, Abdullah Azwar Anas menyiapkan 3 Opsi untuk Honorer pada Seleksi CPNS dan PPPK 2022.

Persoala Honorer yang pelik memaksa Pemerintah mengambil kebijakan untuk fokus pada perekrutan PPPK dengan prioritas Honorer.

Ada 3 Opsi untuk Honorer yang disiapkan KemenPAN-RB untuk menyelesaikan masalah tersebut. 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ( Menteri PAN-RB ) Abdullah Azwar Anas mengatakan 3 Opsi untuk Honorer tersebut yakni mengangkat semua tenaga Honorer yang ada, mengangkat tenaga Honorer secara bertahap atau menghentikan semua tenaga Honorer yang ada

Baca juga: Seleksi CPNS dan PPPK 2022:Dilema,Menteri PAN-RB Siapkan 3 Opsi untuk Honorer,Diangkat atau Hentikan

Ia mengatakan, 3 Opsi untuk Honorer tersebut saat ini sedang dikaji KemenPAN-RB.

"Nanti akan kami kaji yang terbaik bersama DPR, bersama Kemenkeu, dan juga melihat potensi di lapangan," kata Abdullah Azwar Anas saat ditemui di Kantor Kemenko PMK, Selasa (11/10/2022).

Diakui Abdullah Azwar Azwar, ada dilema yang dialami dengan tiga opsi tersebut.

Dia menyampaikan, mengangkat semua tenaga honorer akan memberatkan pemerintah.

Tercatat pada 5 Oktober 2022, rekapitulasi hasil data tenaga non-ASN tahap prafinalisasi pada portal pendataan-nonasn.bkn.go.id berjumlah 2.215.542.

Data tersebut terdiri dari 335.639 daftar tenaga non-ASN di lingkup instansi pusat dan 1.879.903 di lingkup instansi daerah.

Baca juga: Seleksi CASN 2022,Kabar Gembira dari BKN, Pemerintah Batal Hapus Honorer di Tahun 2023,Ini Alasannya

Namun di sisi lain, publik ingin ASN lincah, cepat, dan berstandar internasional. Jika semua tenaga honorer diberhentikan, akan berdampak pada pelayanan publik.

"Ada dilema bagaimana sistem rekrutmen ini kadang tidak berjalan profesional, zona nyaman, dan seterusnya. Ini lah dilema-dilema yang kita hadapi dan ini sedang kita cari alternatif-alternatif terus-menerus ya," tutur Azwar.

Oleh karena itu, pihaknya terus berkonsolidasi dengan semua pihak. Selain DPR, ia berkoordinasi dengan beberapa asosiasi, seperti Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) dan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi).

Kemudian, Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi), serta berbagai forum tenaga honorer dan organisasi guru.

"Lagi kita exercise bareng-bareng dengan anggarannya, dengan teman-teman daerah. Kalau ini diberhentikan semua akan berdampak pada pelayanan publik di bawah. Oleh karena itu, kita cari alternatif yang benar," kata Anas.