Seleksi CPNS dan PPPK 2022:Dilema,Menteri PAN-RB Siapkan 3 Opsi untuk Honorer,Diangkat atau Hentikan

POS-KUPANG.COM - Keberadaan Honorer masih menjadi masalah pelik sekaligus dilema bagi pemerintah. Itu alasannya, pada Seleksi CPNS dan PPPk 2022, Pemerintah hanya fokus para perekrutan PPPK dengan prioritas Honorer. Ada 3 Opsi untuk Honorer yang disiapkan KemenPAN-RB untuk menyelesaikan masalah tersebut. 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PAN-RB ) Abdullah Azwar Anas mengatakan 3 Opsi untuk Honorer tersebut yakni mengangkat semua tenaga Honorer yang ada, mengangkat tenaga Honorer secara bertahap atau menghentikan semua tenaga Honorer yang ada

Ia mengatakan, 3 Opsi untuk Honorer tersebut saat ini sedang dikaji KemenPAN-RB.

"Nanti akan kami kaji yang terbaik bersama DPR, bersama Kemenkeu, dan juga melihat potensi di lapangan," kata Abdullah Azwar Anas saat ditemui di Kantor Kemenko PMK, Selasa (11/10/2022).

Baca juga: Maaf, Honorer pada 264 Jabatan Ini Tak Bisa ikut Seleksi CPNS dan PPPK 2022, Begini Penjelasan BKN

Diakui Abdullah Azwar Azwar, ada dilema yang dialami dengan tiga opsi tersebut.

Dia menyampaikan, mengangkat semua tenaga honorer akan memberatkan pemerintah.

Tercatat pada 5 Oktober 2022, rekapitulasi hasil data tenaga non-ASN tahap prafinalisasi pada portal pendataan-nonasn.bkn.go.id berjumlah 2.215.542.

Data tersebut terdiri dari 335.639 daftar tenaga non-ASN di lingkup instansi pusat dan 1.879.903 di lingkup instansi daerah.

Namun di sisi lain, publik ingin ASN lincah, cepat, dan berstandar internasional. Jika semua tenaga honorer diberhentikan, akan berdampak pada pelayanan publik.

Baca juga: Seleksi CASN 2022,Kabar Gembira dari BKN, Pemerintah Batal Hapus Honorer di Tahun 2023,Ini Alasannya

"Ada dilema bagaimana sistem rekrutmen ini kadang tidak berjalan profesional, zona nyaman, dan seterusnya. Ini lah dilema-dilema yang kita hadapi dan ini sedang kita cari alternatif-alternatif terus-menerus ya," tutur Azwar.

Oleh karena itu, pihaknya terus berkonsolidasi dengan semua pihak. Selain DPR, ia berkoordinasi dengan beberapa asosiasi, seperti Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) dan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi).

Kemudian, Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi), serta berbagai forum tenaga honorer dan organisasi guru.

"Lagi kita exercise bareng-bareng dengan anggarannya, dengan teman-teman daerah. Kalau ini diberhentikan semua akan berdampak pada pelayanan publik di bawah. Oleh karena itu, kita cari alternatif yang benar," kata Anas.

Sebagai informasi, sebelumnya pemerintah juga mencari cara untuk menyelesaikan masalah tenaga honorer. Pembuat kebijakan berencana menghapus tenaga honorer pada 2023.

Sebagai gantinya, tenaga honorer akan digantikan oleh outsourcing sesuai kebutuhan.