Berita NTT

Kanwil Kementerian Hukum dan HAM NTT Sosialisasi 14 Isu Krusial Dalam RKUHP

Marciana Dominika Jone didampingi Narasumber Koordinator Perancang merangkap Plt. Kabid Hukum, Yunus Bureni.

Editor: Rosalina Woso
POS-KUPANG.COM/HO-DOK ISTIMEWA
SOSIALISASI - Para ASN Kanwil Hukum dan HAM NTT mengikuti Sosialisasi dan Diskusi Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Kota Kupang, Selasa, 27 September 2022. 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Christin Malehere

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Kanwil Kementerian Hukum dan HAM NTT menggelar sosialisasi yang membahas  14 Isu Krusial Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RKUH.

Pelaksaan Sosialisasi RKUHP dilaksanakan secara serentak pada Kanwil Kemenkumham NTT dan enam kecamatan se-Kota Kupang, berlangsung, Selasa, 27 September 2022.

Khusus di Kanwil Hukum dan HAM, sosialisasi tentang RKUH langsung dipimpin oleh Kepala Kanwil Hukum dan HAM NTT, Marciana Dominika Jone didampingi Narasumber Koordinator Perancang merangkap Plt. Kabid Hukum, Yunus Bureni.

Baca juga: Kakanwil Kemenkumham NTT, Marciana Dominika Jone: 3.178 Desa di NTT Belum Kategori Sadar Hukum

Sedangkan enam kecamatan di Kota Kupang dilakukan oleh Analisis Hukum dan Penyuluh Hukum dari Kanwil Hukum dan HAM NTT.

Dalam sambutannya, Kanwil Hukun dan HAM NTT, Marciana Dominika Jone, mengatakan RKUHP telah disusun lebih dari 50 tahun yang melibatkan para ahli hukum pidana.

Namun dalam perjalanannya hingga tahun 2021 masih menimbulkan pro-kontra terhadap sejumlah isu krusial dalam RKUHP tersebut sehingga pentingnya diskusi publik demi memdapatkan masukan dari masyarakat sehingga penerapan RKUHP mampu menjawab kebutuhan masyarakat sesuai karakteristik wilayah dan budaya setempat.

Pihaknya berharap diskusi publik RKUHP dapat menjadi wadah menampung berbagai masukan dari masyarakat sekaligus membentuk kelompok Keluarga sadar hukum.

14 Isu Krusial Dalam RKUHP

Koordinator Perancang merangkap Plt. Kabid Hukum, Yunus Bureni menjabarkan 14 isu krusial dalam RKUHP antara lain Penerapan Hukum Adat (Living Law) pada Pasal 2 dan 601 RKUHP.

Baca juga: Marciana Dominika Jone : Keamanan Lapas dan Rutan di NTT Jadi Prioritas

Artinya Indonesia sebagai negara hukum mengakui keberadaan hukum adat (delik adat) di luar KUHP yang masih hidup dan berkembang di dalam masyarakat sesuai Pancasila dan UUD 1945 dan asas-asas hukum umum.

Dalam hal ini penerapan sanksi pidana adat (Pasal 601) sebanding dengan Pidana Denda serta dapat dikenakan ganti rugi jika kewajiban adat tidak dipenuhi (Pasal 96 RKUHP).

Aturan Pidana Mati (Pasal 67 dan 100 RKUHP) menjadi upaya terakhir, dan Hakim dapat memberikan masa percobaan 10 tahun dengan harapan terdakwa akan memperbaiki diri dan jika berkelakuan baik dalam kurun masa percobaan tersebut maka hukumannya akan diubah dengan pidana penjara seumur hidup atau selama 20 tahun.

Isu Penghinaan Presiden (Pasal 218 RKUHP) artinya tidak pernah membatasi demokrasi dan kebebasan berpendapat karena kritik dimaksudkan untuk kepentingan umum sehingga tidak bisa dipidana dan hanya Presiden/Wapres yang dapat mengajukan pengaduan jika merasa dihina. Sedangkan relawan/simpatisan dari presiden/wapres tidak bisa melaporkan penghinaan tersebut.

Halaman
12
Sumber: Pos Kupang
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved