Berita Sumba Timur

Dorong Akselerasi Penyerapan DAK dan Dana Desa, Kanwil DJPb NTT dan KPPN Waingapu Monev ke Pemda 

KPPN Waingapu bersama Tim dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi NTT melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Transfer ke daerah.

Penulis: Ryan Nong | Editor: Eflin Rote
POS-KUPANG.COM/HO-KPPN Waingapu
Foto bersama Kepala bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II Kanwil DJPb NTT, Edy Purwanto didampingi Kepala KPPN Waingapu Nur Aida, usai penyerahan Kajian Fiskal Regional (KFR) Provinsi NTT kepada Asisten 2 Sumba Timur Frengky Ranggambani saat monev di Kantor Bupati Sumba Timur.  

Laporan Jurnalis POS-KUPANG.COM, Ryan Nong

POS-KUPANG.COM, WAINGAPU - Kebijakan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) telah diimplementasikan dengan meningkatkan quality control dan mendorong pemerintah daerah (pemda) dalam pemulihan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. 

Berbagai upaya pemerintah pusat yang terus bersinergi dengan pemerintah daerah, sepenuhnya dilakukan untuk mendukung pemulihan dan penguatan ekonomi nasional. 

Mendukung upaya yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan selaku perwakilan Kementerian Keuangan di daerah, KPPN Waingapu bersama Tim dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Timur melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa ke Pemerintah Daerah Sumba Timur dan Sumba Tengah yang dilaksanakan pada tanggal 13 dan 14 September 2022. 

Baca juga: Pemilu 2024, Bawaslu Sumba Timur Buka Pendaftaran calon Anggota Panitia Panwascam

Dalam rilis KPPN Waingapu yang diterima POS-KUPANG.COM, kesempatan tersebut dimaksudkan sebagai forum diskusi perkembangan realisasi Dana Desa, DAK Fisik, dan DAK non Fisik serta kendala, keluhan hingga saran dari Pemerintah Daerah dalam penyaluran tersebut. 

Tim Kanwil juga menyempatkan diri untuk menjelaskan penyebab-penyebab kenaikan BBM yang saat ini menjadi isu yang hangat diperbincangkan. 

Monitoring dan Evaluasi bersama Pemda Sumba Timur dihadiri oleh Kabid PPA II Kanwil DJPb NTT, Kepala KPPN Waingapu, Kepala Seksi Bank KPPN Waingapu, Kepala Sub bagian Umum KPPN Waingapu, Asisten II Kabupaten Sumba Timur, Kepala Dinas BKAD beserta staf dan  Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. 

Baca juga: Universitas Kristen Wira Wacana Teken Memorandum of Understanding Dengan Pemkab Sumba Timur 

Sedangkan untuk monitoring dan evaluasi bersama Pemda Sumba Tengah dihadiri oleh Kepala Dinas Pertanian Sumba Tengah, Kepala Dinas Kesehatan Sumba Tengah, Kepala Dinas PUPR Sumba Tengah, Kepala Bagian BKD Sumba Tengah, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Sumba Tengah, Kepala Bidang Pemdes DPMD Sumba Tengah, Kepala Bidang DALPUK DP2KB Sumba Tengah, serta Direktur RSUD Sumba Tengah. 

Dalam kesempatan yang sama, Kepala bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II Kanwil DJPb Prov. NTT Edy Purwanto mewakili Kepala Kanwil DJPB Prov. NTT didampingi Kepala KPPN Waingapu Nur Aida, menyerahkan Kajian Fiskal Regional (KFR) Provinsi NTT yang merupakan dokumen kajian yang disusun oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan sebagai pengelola fiskal di daerah yang berisi potret profil dan dinamika kondisi fiskal wilayah NTT. 

KFR berisi informasi yang bernilai strategis kepada pemangku kepentingan di daerah, sehingga dapat digunakan sebagai masukan dalam menentukan kebijakan ekonomi di daerah. 

Baca juga: Camat Pahunga Lodu Dukung Program Layanan Samsat Keliling Sumba Timur, Ini Tujuannya

“Persoalan pembangunan DAK, misalnya untuk infrastruktur perlu ada ruang dari konsep awal otonomi yang sudah ada, karena seperti yang kita ketahui bersama kebijakan yang ada diberikan dengan catatan-catatan khusus yang sebenarnya tidak dapat diterapkan disemua daerah yang ada di Indonesia contohnya Pulau Sumba," ujar Asisten 2 Sumba Timur yang membidangi perekonomian dan pembangunan, Frengky Ranggambani dalam rilis. 

Ranggambani menyebut, distribusi fiskal yang menjadi satu-satunya harapan supply di Pulau Sumba, jika dilihat dari perhitungan DAU dan DAK untuk luasan daerah dan topografi serta catatan-catatan yang diberikan tentu dirasa sulit oleh pemerintah. 

Contoh untuk PDAM, lanjut dia, ada kebijakan yaitu penyetoran ke Pemda dapat dilakukan apabila sudah memiliki jaringan air bersih minimal 80 persen, dengan kondisi topografi di Pulau Sumba sudah pasti hal tersebut tidak akan terjadi. "Sehingga ada beberapa catatan yang memang kami harapkan dapat diperhatikan lagi dan disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing,” harap Ranggambani. (Ian)

Ikuti berita POS-KUPANG.com di GOOGLE NEWS

Sumber: Pos Kupang
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved