Berita NTT

Pengamat Kebijakan Publik NTT: Evaluasi Menyeluruh Pelaksanaan Pembangunan di Timor Tengar Utara

Dalam kerangka otonomi daerah, kata Habde Adrianus Dami, artinya pembentukan pemerintahan Kefamenanu itu lebih tua dari pada Pemerintah Indonesia. 

Editor: Rosalina Woso
POS-KUPANG.COM/HO-PRIBADI
Pengamat Kebijakan Publik NTT, Ir. Habde Adrianus Dami, M. Si 

Jadi dulu ada istilah petik, olah dan jual. Ini kita harus bangun tidak lagi dalam pola pertanian konvensional lagi tapi harus mengarah menggunakan teknologi. Tujuannya percepatan produksi dan produktivitas sektor pertanian. 

Dari sisi kebijakan, Pemerintah itu sudah punya peta persoalan di daerah. Pemetaan itu harus segera diambil langkah-langkah terobosan untuk membuka akses dan menyelesaikan sejumlah masalah itu. 

Memang anggaran juga menjadi kunci dalam menuntaskan masalah ini. Tetapi jangan sampai dana yang sudah terbatas lalu alokasi itu tidak sesuai dengan kebutuhan di masyarakat. 

Harus digunakan seefektif dan efisien mungkin. Dengan itu, target kepala daerah dalam kepemimpinan itu bisa tercapai, minimal ada perubahan.  

Berkaitan dengan ancaman krisis pangan dan pola ketahanan pangan di Indonesia, saya kira pemerintah Timor Tengah Utara harus mendorong dan menggalakkan lebih masif sektor pertanian untuk mendukung itu. 

Baca juga: Lurah Aplasi Apresiasi Terobosan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten TTU

Karena sekarang ini sudah ada terjadi pergeseran pola konsumsi masyarakat yang tadinya misalkan ubi kayu atau lainnya, mereka sudah beralih ke makanan lain dengan biaya tinggi. 

Kabupaten Timor Tengah Utara punya potensi pengembangan komoditas yang ada di daerah. Jadi Pemerintah TTU juga harus menghidupkan kembali pangan lokal dalam berbagai kesempatan. (Fan)

Ikuti Berita POS-KUPANG.COM di GOOGLE NEWS

Sumber: Pos Kupang
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved