Anggota Aktif PMKRI Cabang Kupang Nilai Pernyataan Pernyataan Sikap PP PMKRI Ada Kecacatan

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Michaella Uzurasi

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Anggota aktif Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia PMKRI Cabang Kupang, Eus Meno mengkritisi pernyataan sikap Pengurus Pusat (PP) PMKRI yang dirilis Senin, 05/09/2022. 

Menurut Eus, pernyataan sikap yang dikeluarkan oleh Pengurus Pusat PMKRI dinilai ada kecacatan dalam pengamatan lebih dalam ke akar rumput. 

"Terkait poin ke 5 terhadap rekomendasi pencabutan bantuan langsung tunai yang kemudian dialihkan ke subsidi silang tentu rekomendasi ini sangat riskan melihat situasi akar rumput yang belum sepenuhnya pulih," kata Eus, Selasa, 06/09/2022. 

Ketua Senat Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira (Unwira) ini mengatakan, jika BLT dicabut, menurut dia, akan mengakibatkan reaksi dari masyarakat kelas bawah. 

"Kita berbicara soal apa yang menjadi kebutuhan masyarakat akar rumput untuk kemudian dapat bertahan dari situasi ini dan hal yang saya temui di lapangan mereka berharap agar BLT BBM segera di distribusikan," jelas Eus. 

Baca juga: Dinas Perhubungan Belu Menyesuaikan Tarif Angkutan Umum

"Menurut saya, rekomendasi dari Luhut Binsar Pandjaitan untuk tanam lombok dan sayur-sayuran di pekarangan rumah lebih konkrit dan menjawab kebutuhan masyarakat hari ini dalam situasi seperti sekarang," tuturnya.

Eus mengatakan, kenaikan BBM kali ini tidak dapat terhindarkan oleh pemerintah karena biaya belanja untuk BBM membengkak dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) awal. 

Dengan pertimbangan itu, kata dia, pemerintah menilai bahwa daripada nantinya subsidi yang diberikan tidak tepat sasaran maka pemerintah mengalihkan subsidi BBM ke Subsidi BLT BBM. 

"Dengan anggaran 12,4 triliun tersebut saya berharap penyalurannya dapat tepat sasaran guna mendongkrak daya beli masyarakat sementara," ujar Eus.

"BLT BBM bukan solusi yang tepat, tapi per hari ini untuk masyarakat akar rumput perlu itu. Pemerintah diharapkan untuk kemudian menyiapkan solusi berikutnya yang lebih matang dan beresiko ringan agar penanganan terkait kenaikan BBM teratasi tuntas," tandasnya. 

Adapun lima poin pernyataan sikap yang dikeluarkan oleh PMKRI Pusat adalah sebagai berikut: 

1. Segera mencabut kembali kebijakan kenaikan BBM Subsidi.
2. Segera melakukan kajian distribusi BBM Subsidi agar tepat sasaran dan transparan. 
3. Menindak tegas mafia penimbun BBM Subsidi dari hulu ke hilir. 
4. Mengawasi dan memastikan harga BBM, sembako dan barang yang menjadi kebutuhan masyarakat tetap stabil dengan cara melakukan intervensi pasar.
5. Mencabut kebijakan pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT), Bantuan Subsidi Upah (BSU) dan Dana Transfer Umum (DTU), karena dinilai tidak menjawab akar persoalan. Kebijakan tersebut sebaiknya dialihkan (Subsidi silang) untuk kebutuhan pendidikan, kesehatan (Stunting) dan pelaku Usana Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).(uzu)