Pelindo Tenau Kupang Naikkan Tarif Jasa Kepelabuhan, Pengusaha Minta Tunda

Kelima, Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Nomor : PER.0040/PU.03/HOFC-2018 tanggal 30 Juli 2018 tentang Tarif Jasa Barang di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Cabang Tenau Kupang.

Dia juga menyampaikan latar belakang dilakukan penyesuaian tarif jasa kepelabuhan, di antaranya tarif jasa kapal dan barang di lingkungan PT Pelindo III sudah berlangsung lebih dari 4 tahun atau sejak tangal 1 Juli 2018.

Baca juga: Begini Capaian PT. Pelindo III Tenau 

Berikutnya, nota Dinas Direktur Pengelola PT Pelindo Nomor : PJ.03.06/4/8/1/SPLP/PGLA-22 perihal tindak lanjut forum General Manager tentang Penyesuaian tarif jasa kepelabuhan pada masing-masing cabang pelabuhan yang sudah lebih dari dua tahun belum dilakukan penyesuaian.

Selain itu, selama kurun waktu tersebut telah terjadi perubahan indikator makro ekonomi yang memacu kenaikan biaya operasi inflasi nilai tukar rupiah terhadap US Dolar, kenaikan tarif listrik, kenaikan harga BBM, serta investasi sarana prasarana dan penunjang pelayanan jasa kepelabuhan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan kepada pengguna jasa kepelabuhan.

Pada kesempatan itu, pengusaha yang hadir keberatan dilakukan penyesuaian tarif jasa kepelabuhan dengan alasan saat ini masih pandemi Covid-19.

"Saya kira ini kan baru wacana. Wacana ini ditunda dulu. Mungkin tahun depan baru dilihat lagi. Kita baru beberapa bulan ini berakhir pandemi Covid-19," kata seorang pengusaha.

Dia menegaskan bahwa sejak tahun 2018 belum ada kenaikan tarif itu bukan pengusaha tidak mau, melainkan karena pandemi Covid-19. "Jadi, bukan kami tidak mau tetapi karena bertepatan dengan Covid," tandanya.

Pengusaha lainnya mengkhawatirkan dengan kenaikan biaya jasa kepelabuhan memicu inflasi.

Sebelumnya, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT I Nyoman Ariawan Atmaja meminta Pelindo Tenau Kupang ikut menekan laju inflasi, di antaranya dengan membuat seefisien mungkin waktu bongkar muat.

Nyoman Atmaja mengapresiasi terjadinya penurunan biaya logistik dari Rp 15 juta menjadi Rp 8 juta. "Sudah ada penurunan biaya logistik, tinggal bagaimana Pelindo mengawasi bongkar muat barang dari dan ke kapal itu dipercepat."

Menurut Nyoman Atmaja, hal itu berkontribusi pula terhadap nilai inflasi. "Apalagi kelompok transportasi sebagai salah satu kelompok besar penyumbang inflasi," kata Nyoman Atmaja, Jumat 5 Agustus lalu.

Sebelumnya juga, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan kepala daerah bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) untuk mengendalikan inflasi.

Presiden Jokowi menyampaikan hal ini saat membuka rapat Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi Tahun 2022 di Istana Negara, Jakarta, Kamis 18 Agustus 2022. (cr16/aca)

Ikuti berita POS-KUPANG.com di GOOGLE NEWS