Demo Tolak Kenaikan Tiket Labuan Bajo, DPD Soroti Kiprah PT Flobamor di Pariwisata
Anggota DPD RI asal Ende NTT, Angelo Wake Kako, menyoroti kiprah PT Flobamor di tengah demo kenaikan tarif masuk Taman Nasional Komodo Labuan Bajo
lihat foto
POS-KUPANG.COM - Anggota DPD RI asal Ende NTT, Angelo Wake Kako, menyoroti kiprah PT Flobamor di tengah demo kenaikan tarif masuk Taman Nasional Komodo Labuan Bajo Menggarai Barat.
Hal itu terkait PT Flobamor yang dipercaya untuk mengelola tarif masuk Taman Nasional Komodo Labuan Bajo yang naik menjadi Rp 15 juta per tahun untuk empat orang.
Menurut Angelo, PT Flobamor sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi NTT tidak hanya berurusan dengan tarif tiket Taman Nasional Komodo.
"Urusan pariwisata ini tidak boleh satu pintu begitu," ujarnya.
Baca juga: Wakil Ketua DPRD NTT Sebut Kenaikan Tarif di Labuan Bajo Kebijakan Tidak Populis
Menurutnya, perusahaan tersebut juga harus bergerak di bidang supply chain atau rantai pasok hasil petani di Pulau Flores dan menghubungkan petani dengan pasar pariwisata Labuan Bajo.
Hal ini sebagai bentuk tanggung jawab terhadap keberlangsungan petani di Pulau Flores.
"Karena saya melihat banyak kebutuhan pariwisata Labuan Bajo dipasok dari luar. Seharusnya PT Flobamor bermain juga sebagai supplier hasil produksi petani ke pasar pariwisata," katanya.
Terkait dengan aksi mogok, ia meminta aparat kepolisian tidak melakukan tindakan represif terhadap peserta demonstrasi yang menolak kenaikan tarif masuk Taman Nasional Komodo (TNK) dan Pulau Padar senila 3,75 juta per orang.
Hal itu diungkapkan Angelo menanggapi dugaan kekerasan yang dilakukan aparat keamanan saat aksi unjuk rasa di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Senin (1/8/2022).
"Aparat keamanan tidak boleh melakukan tindakan represif, sebab unjuk rasa dilindungi Undang-Undang," ujar Angelo keterangannya, Selasa (2/8/2022).
Baca juga: Menparekraf Sandiaga Uno Soroti Mogok Labuan Bajo, Sebut Tak Akan Ada Efek Negatif
Senator kelahiran Kabupaten Ende ini menyampaikan apresiasi kepada sejumlah pelaku pariwisata yang berunjuk rasa secara damai.
Ia pun meminta pemerintah untuk menaikkan harga tiket sewajarnya dan harus melakukan sosialisasi secara masif.
Hal itu, lanjutnya, penting dilakukan agar ada persamaan persepsi tentang biaya konservasi sebagaimana yang didengungkan Pemerintah Provinsi NTT di balik kenaikan tarif ke TNK.
Sebelumnya, Kapolres Manggarai Barat, AKBP Felli Hermanto mengungkapkan, ada tiga orang pelaku pariwisata diamankan di Polres Manggarai Barat saat demonstrasi penolakan kenaikan tiket di kawasan TN Komodo, Senin (1/8/2022) siang.
Ketiganya diamankan karena hendak memasuki salah satu area vital yakni Bandara Internasional Komodo.
