Pemprov NTT dan BTNK Lounching Sistem Wildlife Komodo Dalam Aplikasi INISA

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Gecio Viana

POS-KUPANG.COM, LABUAN BAJO - Pemerintah Provinsi NTT bersama Balai Taman Nasional Komodo (BTNK) melounching sistem Wildlife Komodo dalam aplikasi INISA, Jumat 29 Juli 2022.

Program yang diluncurkan di Hotel Loccal Collection Labuan Bajo itu merupakan salah satu Program Penguatan Fungsi Pemerintah Provinsi NTT bersama Balai Taman Nasional Komodo dan akan diimplementasikan pada 1 Agustus 2022 mendatang.

Koordinator Pelaksana Program Penguatan Fungsi di Taman Nasional Komodo, Carolina Noge mengatakan, platform digital itu sebagai sarana untuk pembatasan kunjungan dan manajemen kunjungan ke Pulau Komodo, Pulau Padar dan kawasan perairan sekitarnya.

Baca juga: Marwah Opini WTP Bagi Pemprov NTT Perlu Dijaga

Program tersebut lahir daru identifikasi masalah di kawasan TNK yang telah dibahas bersama stakeholder seperti permasalahan sampah, resiko keamanan pengunjung, over tourism dan permasalahan lain yang berpengaruh terhadap ekosistem kehidupan komodo.

"Program ini didasarkan pada nota kesepahaman antara Ditjen KSDAE bersama Pemprov NTT yang mana dikeluarkan pelaksanaannya dengan perjanjian kerja sama antara Balai Taman Nasional Komodo dan pemerintahan provinsi NTT dan yang ditunjuk adalah PT Flobamor yang adalah BUMD Provinsi NTT," katanya.

Carolina menjelaskan, penguatan fungsi yang dilakukan memiliki beberapa program, yakni penguatan kelembagaan, perlindungan kawasan, pemberdayaan masyarakat, dan pengembangan wisata alam

"Ini adalah upaya KLHK yang memiliki kewenangan bersama Pemerintah Provinsi NTT yang secara konkuren mengoptimalisasi manfaat dan meningkatkan kesejahteraan baik secara ekonomi, maupun sosial budaya," jelasnya.

Baca juga: Nyaris Ambruk, Warga Minta Pemprov NTT Segera Perbaiki Jembatan Pomakeke di Nagekeo

Dalam penguatan pemerintah, lanjut Carolina, telah dilakukan kajian ilmiah terkait daya dukung daya tampung berbasis jasa ekosistem di Pulau Padar, Komodo dan kawasan perairan di sekitarnya. Kajian ini dilakukan oleh tim ahli dari 7 universitas dan diketuai oleh Dr. Irman Firmansyah, S.Hut., M.Si.

Lebih lanjut, dari kajian tersebut, salah satunya hasilnya agar dilakukan pembatasan kunjungan dan diperlukan kontribusi konservasi sebagai kompensasi sebagai hilangnya nilai jasa ekosistem setiap kunjungan wisata yang dilakukan.

"Dari kajian ini kami melakukan digitalisasi manajemen kunjungan, ini menjadi program unggulan kami dalam rangka menjaga daya dukung dan daya tampung kawasan konservasi. Diharapkan program ini dapat menjaga stabilitas lingkungan, memaksimalkan pengawasan dan meningkatkan pendapatan negara dan PAD," katanya.

Sistem Wildlife Komodo terdapat kontribusi konservasi, di mana terdapat beberapa komponen kontribusi yakni PNPB, program konservasi, fasilitas bagi kontributor yang telah memberikan kontribusi dan PAD.

"Tiket masuk Komodo itu tetap, sesuai aturan yang berlaku,yang mana termasuk kontribusi konservasi yang berlaku setahun sehingga berapa kali pun datang ke kawasan TNK, PNPB akan mengikuti jumlah kunjungan yang dilakukan para kontributor. jadi di dalamnya komponen PNPB sudah masuk di dalamnya, kemudian program konservasi, akan menjadi upaya yang dilakukan jika kunjungan ke TNK," katanya.

Baca juga: Gerakkan Ekonomi Energi Kerakyatan Lewat Co-firing, PLN Gaet Pemprov NTT & Universitas Nusa Cendana

Carolina menjelaskan, Sistem Wildlife Komodo dalam digital platform INISA yang telah diluncurkan pada20 Desember 2021 ini ditujukan agar dapat menjadi sarana dilakukannya manajemen kunjungan.

Dengan dasar data reservasi, maka diketahui siapa, berapa, dan ke mana pengunjung akan berada di dalam kawasan.