Berita NTT Hari Ini
Marwah Opini WTP Bagi Pemprov NTT Perlu Dijaga
Jika masih digabungkan dengan dinas kesehatan, maka urusan kependudukan dan pencatatan sipil tidak dapat dijalankan secra maksimal
lihat foto
Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Irfan Hoi
POS-KUPANG.COM, KUPANG - Pemerintah provinsi sejauh ini telah tujuh kali memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP pada pengelolaan keuangam daerah. Belakangan, di tahun 2021 meski ada opini WTP, Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK justru menemukan adanya titik atau bagian yang perlu perbaikan.
Lembaga DPRD NTT menanggapi itu, mendorong pemerintah agar bisa menjaga nama baik Opini WTP itu agar tetap dipertahankan raihan tersebut.
"Fraksi mengingatkan pemerintah agar berbagai temuan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK atas laporan keuangan Tahun 2021 segera ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan dan perlu melakukan loncatan yang responsive dengan melakukan pembenahan dan perubahan agar tidak menjadi temuan pada tahun 2022 untuk menjaga Marwah Opini WTP yang sudah diperoleh selama tujuh tahun berturut-turut," jelas juru bicara fraksi Hanura, Adrian Manafe, Senin 20 Juni 2022 dalam rapat paripurna.
Baca juga: DPRD NTT Apresiasi Upaya KADIN Lepas Ekspor Perdana Produk UMKM Ke Timor Leste
Selain itu, partai Hanura juga mendesak Pemerintah Provinsi untuk membentuk Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana Surat edaran Menteri dalam negeri Nomor 061/550/Sj tanggal 6 oktober 2020. Hal ini penting agar dinas ini dapat dengan serius menyiapkan big data tentang NTT.
"Jika masih digabungkan dengan dinas kesehatan, maka urusan kependudukan dan pencatatan sipil tidak dapat dijalankan secra maksimal," tambahnya.
Sementaa Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat dalam sambutannya, menyampaikan ucapan terima kasih kepada pimpinan dan anggota DPRD NTT. Sejumlah koreksi ataupun catatan itu menjadi kekuatan dalam pembangunan provinsi ini.
"Dalam catatan-catatan ini, karena itu akan membuat teman-teman saya, direksi untuk untuk bekerja lebih serius," sebut gubernur Viktor, pada sambutannya di rapat paripurna DPRD NTT dengan agenda pembacaan tanggapan fraksi atas laporan keuangan APBD provinsi NTT tahun 2021.
Baca juga: Diusung Golkar Maju Pilkada Lembata 2024, Anggota DPRD NTT Yohanes de Rosari Menangis
Menurut dia, pandangan terhadap provinsi ini telah membaik tentang kemiskinan. Meski dalam realitanya masih ada sejumlah persoalan yang mesti diselesaikan. Pandangan dari orang-orang itu telah berbalik menjadi sebuah pengharapan bahwa NTT akan tumbuh dan menjadi lebih baik kedepan.
Mantan anggota DPR RI itu berharap dukungan dalam pembangunan NTT. Dia mengingatkan untuk tidak menegasikan ketidaksukaan dalam aspek pembangunan NTT ke arah lebih baik. Tetapi, solusi-solusi konstruktif diharapkan mampu disampaikan oleh DPRD. (*)
