Pilpres 2024

Tak Mungkin Prabowo Gandeng Puan Maharani, Sama Ibunya Aja Kalah Kok, Masa Mau Ulangi Kekalahan?

Politisi senior PDIP Panda Nababan melontarkan pernyataan tajam tentang wacana duet Calon Presiden Prabowo Subianto-Puan Maharani pada Pilpres 2024.

Editor: Frans Krowin
Tribunnews
Politisi senior PDIP, Panda Nababan dalam suatu kesempatan bersama Presiden Jokowi di Kantor DPP PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Sementara di sisi kiri, terlihat Tjahjo Kumolo (kini almarhum). 

Akan tetapi, katanya, pasangan capres-cawapres juga harus dibangun melalui kesepahaman bersama antar-parpol pengusung.

Karena, lanjut Hasto, menurut konstitusi, pasangan capres-cawapres diusulkan oleh partai politik atau gabungan parpol. Maka, partai pengusung yang bakal membahasnya.

Baca juga: Jangan Pernah Bermimpi Anies Baswedan Bakal Pinang Puan Maharani: Kedua-Duanya Mau Jadi Capres 2024

"Dan bagi PDI Perjuangan, kerja sama partai politik itu ada kesesuaian aspek ideologi, sejarah, platform partai, dan kesamaan desain bagi masa depan. Bagaimana agenda-agenda strategis yang akan dibuat," terangnya.

Berikutnya, lanjut Hasto, basis massanya pun harus senapas walau tidak mungkin mencampur minyak dan air.

"Jadi, hal-hal ini yang mestinya dilihat secara objektif."

Akan tetapi, katanya, ketika ada minyak dan air, maka tugas PDI Perjuangan, adalah mendorong agar meskipun berbeda, arahnya jelas, sama-sama punya komitmen membangun bangsa negara berdasarkan Pancasila.

Untuk mencapai kesepakatan semacam ini, kata Hasto, tentu dibutuhkan pelbagai pertimbangan yang matang.

Sementara dalam tradisi PDIP, keputusan untuk mengusung Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden, siapa calon yang akan diusung, sepenuhnya ada di tangan Ketua Umum DPP PDIP, Megawati Soekarnoputri.

Baca juga: Pemilih PKS Masih Fanatik pada Prabowo Subianto & Anies Baswedan Tapi Ada juga Dukung Ganjar Pranowo

Dan, lanjut dia, sampai saat ini PDIP belum menentukan dan atau memutuskan, siapa figur yang akan diusung untuk menggantikan Presiden Jokowi.

Keputusan tentang itu, sepenuhnya merupakan wewenang Ketua Umum PDIP. "Di PDIP, keputusan itu merupakan kewenangan Bu Mega," tandasnya. (*)

Berita Lain Terkait Capres 2024

Sumber: Tribunnews
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved