Berita Manggarai Barat Hari Ini

Tolak Kenaikan Tarif Taman Nasional Komodo, 14 Asosiasi Pariwisata dan DPRD Rapat

Sampai sekarang, belum ada survey terkait besaran jumlah segmen ini. Kami menilai kebijakan ini akan berdampak pada penurunan jumlah kunjungan wisata

Penulis: Gecio Viana | Editor: Rosalina Woso
POS-KUPANG.COM/GECIO VIANA
RAPAT - Tokoh masyarakat sekaligus tokoh pariwisata Manggarai Barat, Pastor Marselinus Agot, SVD saat berbicara dalam RDP. Rapat Pimpinan DPRD Manggarai Barat dengan para pelaku pariwisata di Labuan Bajo terkait wacana tarif masuk TNK yang mencapai Rp 3.7 juta di Aula Kantor DPRD Manggarai Barat, Senin 4 Juli 2022. 

Tokoh masyarakat sekaligus tokoh pariwisata Manggarai Barat, Pastor Marselinus Agot, SVD dalam RDP mengatakan, kebijakan tersebut dinilai 'melecehkan' pemerintah daerah.

"Ini kesannya pelecehan terhadap pemerintah daerah, baik legislatif maupun eksekutif. Ini sangat total, pemerintah pusat memaksakan untuk dijalankan di daerah otonomi. Sehingga Kita tidak boleh biarkan. Taman Nasional Komodo berada di daerah ini, di mana otonomi daerah ini, nanti ada kesan bahwa di sini ada beberapa bupati ini tidak boleh terjadi," katanya. 

Menurutnya, kebijakan tersebut tidak melibatkan masyarakat lokal dan pemerintah daerah yang memiliki wilayah secara administratif. 

"Ini juga pelecehan terhadap kearifan lokal yang kita junjung hingga hari ini, kita kenal lonto leok duduk bersama, runding bersama. Ini tidak dijalankan oleh tingkat pusat, apakah mau kita biarkan seperti ini?," jelasnya.

Lebih lanjut terkait konservasi, berdasarkan penelitian dari Yayasan Survival Program TNK, populasi Komodo saat ini meningkat. 

"Tahun 2018 ada 2.897 ekor Komodo, naik selanjutnya pada tahun 2019 menjadi 3022 ekor, tahun 2020 naik lagi jadi 3.163 ekor dan pada tahun 2021 sebanyak 3.303 ekor. Jadi kalau alasan pemusnahan Komodo karena alasan banyak wisatawan yang masuk, Saya kira tidak masuk akal. Bongkar mafia ini, apakah mafia kelompok, mafia partai dan lain sebagainya, kita harus bongkar," katanya. 

Menanggapi hal tersebut, Ketua Fraksi PDIP DPRD Mabar, Robertus Loymans mengaku menolak kebijakan tersebut. 

Menurutnya, berbagai kebijakan pemerintah pusat seperti wacana kenaikan harga tiket tersebut tidak mengakomodir berbagai masukan dari akar rumput seperti para pelaku pariwisata di Labuan Bajo. 

"Pemerintah pusat tidak pernah sedikitpun mengajak berdiskusi dengan stakeholder stakeholder yang ada di Manggarai Barat. Karena itu kami juga sesalkan isu kenaikan tiket ini," sesal Robert.

Kebijakan tersebut menurutnya bentuk sikap arogansi pemerintah pusat yang tidak mengakomodir kepentingan stakeholder lain di tingkat lokal.

"Karena itu, saya selaku ketua Fraksi PDI Perjuangan sangat menyesalkan kebijakan tersebut," tutupnya.

Wakil Ketua DPRD Mabar, Marselinus Jeramun mengatakan setiap aspirasi akan dilanjutkan untuk diperjuangkan oleh DPRD Kabupaten Mabar.

Dalam RDP tersebut, Komisi III DPRD Mabar diberikan tanggung jawab untuk melakukan rapat bersama dengan semua pihak, termasuk dengan pihak Balai TNK dan Badan Otorita Pariwisata Labuan Bajo (BPOLBF) terkait wacana kebijakan tersebut. (*)

Berita Manggarai Barat lainnya

Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved