Bahas Penundaan Pilkades, Aliansi Mahasiswa asal TTS Kota Kupang, Datangi 2 Lembaga Penting di TTS

Terkait pelaksanaan pilkades dirinya memohon dukungan agar aliansi turut mengkawal. 

"kalau ada hal-hal tertentu kita bisa saling berkomunikasi," ucapnya.

Lalu terkait permintaan pencopotan kadis PMD, dirinya menyampaikan hal tersebut sudah ada kontrak kerja antara kepala dinas dan bupati dan biasanya ada evaluasi terkait kinerja kadis bersangkutan.

Ia juga menyampaikan, setiap aspirasi yang disampaikan tersebut akan dilanjutkan ke bupati TTS demi kemajuan kabupaten TTS.

Setelah dari kantor bupati, aliansi juga mendatangi  Kantor DPRD TTS. Di sana mereka berorasi di depan kantor DPRD TTS mempertanyakan fungsi kontrol daei pihak DPRD TTS terkait masalah yang ada.

Kemudian mereka diajak untuk berdiskusi bersama di ruang banggar kantor DPRD TTS.

Vendi bia selaku Koordinator umum aksi menyampaikan, masalah penundaan pelaksanaan pilkades TTS menjadi masalah yang sangat besar. Untuk hal tersebut dia mempertanyakan pernyataan sikap dari DPRD TTS.
"Sejauh ini kami lihat belum ada pernyataan sikap secara kelembagaan dari DPRD TTS. Harus ada sikap tegas dari pihak DPRD TTS," ungkapnya.

Kedatangan aliansi ini lanjutnya, sebagai bentuk keterpanggilan untuk bisa menyuarakan aspirasi masyarakat. 

Selanjutnya Noni Talan melihat penundaan pelaksanaan pilkades sebagai catatan kepada DPRD TTS yang adalah wakil rakyat.

"Selama ini ada banyak kejanggalan-kejanggalan yang terjadi dalam tahapan pilkades. Kalau bapa-bapa DPRD TTS tegas mengkawal setiap tahapan yang ada sudah pasti semua polemik ini tidak akan kerja," ucapnya.

"DPRD TTS kurang jalani fungsi kontrol terhadap jalannya roda pemerintahan di kabupaten kita," Tambahnya.

"Kami harap bapa dpr dong jalankan fungsi kontrol dengn baik," tutup Noni.

Turut bersuara, Nino Edi menyampaikan penundaan ini sebagai tamparan keras buat semua masyarakat TTS, terutama anggota DPRD TTS. 

"Bapa-bapa harus perjuangkan suara akar rumput untuk sampai pada pemerintah. Bukan, masyarakat sudah adukan masalah baru ada tanggapan dari DPRD TTS. Saya melihat itu terlambat karena dpr harusnya kontrol," ucapnya lugas.

"Ini merupakan catatan penting bagi bapa-bapa yang adalah produk murni demokrasi," tambahnya.