Benny Wenda Bertemu Parlemen Inggris, Desak PPB Selidiki Kasus HAM Papua Barat

POS-KUPANG.COM - Pentolan KKB Papua Benny Wenda mengadakan pertemuan dengan British Parliament atau Parlemen Inggris pada Rabu 14 Juni 2022.

Kapasitas Benny Wenda sebagai Interim President ULMWP Provisional Government atau Presiden Sementara Pemerintah Sementara ULMWP ini hadir bersama International Parliamentarians for West Papua (IPWP).

ULMWP akronim dari United Liberation Movement for West Papua atau Persatuan Gerakan Pembebasan Papua Barat. Organisasi ini bersama KKB Papua terus berjuang untuk Papua merdeka.

Dilansir dari ulmwp.org, pertemuan dipandu oleh Ketua IPWP Alex Sobel. Turut hadir Pernando Barrena (MEP dari Negara Basque), Jen Robinson (Pengacara HAM dan pendiri International Lawyers for West Papua), Carles Puigdemont (MEP dan mantan Presiden Pemerintah Catalonia).

Dalam pertemuan tersebut, Benny Wenda menyerukan kunjungan PBB ke Papua Barat. Ia juga mengangkat masalah HAM yang mengerikan di Papua Barat. "Indonesia harus mengizinkan Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia ke Papua Barat," kata Benny Wenda.

"Pemerintah China baru-baru ini mengizinkan Komisaris Tinggi ke Xinjiang untuk menyelidiki pelanggaran hak asasi manusia terhadap Uyghur. Mengapa Indonesia tidak melakukan hal yang sama?" tambah Benny Wenda.

Baca juga: Pancing TNI Polri Keluar dari Pos Keamanan, Dua Anggota KKB Papua Malah Dihabisi Sebelum Beraksi

Alex Sobel memberikan informasi terkini tentang kemajuan IPWP, menyusul sejumlah pertemuan yang sukses dalam beberapa bulan terakhir.

Pernando Barrena mengangkat soal kemajuan IPWP di Parlemen Spanyol.

Sementata Jen Robinson menyampaikan ilegalitas pendudukan Indonesia di bawah hukum internasional, serta menguraikan dasar hukum untuk referendum kemerdekaan.

Mantan Presiden Pemerintah Catalonia, Carles Puigdemont mengangkat tentang kriminalisasi di Papua Barat dan kebutuhan untuk membebaskan Victor Yeimo.

IPWP dan Benny Wenda juga mendesak UE untuk menghentikan kesepakatan perdagangannya dengan Indonesia sampai mereka menyambut baik penyelidikan PBB.

Profil Benny Wenda

Siapa Benny Wenda? Berikut ini Profil Benny Wenda. Melansir wikipedia.org, Benny Wenda lahir di Lembah Baliem, Irian Jaya.  Dia adalah pelobi internasional untuk kemerdekaan Papua Barat.

Benny Wenda berada di Inggris Raya. Pada tahun 2003 dia diberikan suaka politik oleh pemerintah Inggris setelah melarikan diri dari tahanan saat diadili. Ia telah bertindak sebagai perwakilan khusus rakyat Papua di Parlemen Inggris, PBB, dan Parlemen Eropa.

Pada 2017, Benny Wenda diangkat sebagai Ketua ULMWP, sebuah organisasi baru yang menyatukan tiga organisasi politik utama yang memperjuangkan kemerdekaan Papua Barat.

Sekitar tahun 1970, Benny Wenda muda hidup di sebuah desa terpencil di kawasan Papua Barat. Di sana, dia hidup bersama keluarga besarnya.

Baca juga: Egianus Kogoya Tolak Pembentukan Daerah Otonomi Baru, KKB Papua Incar Pejabat Pendukung DOB

Mereka hidup dengan bercocok tanam. Saat itu, dia merasa kehidupannya begitu tenang, "hidup damai dengan alam pegunungan".

Sekitar tahun 1977, ketenangan hidup mereka mulai terusik dengan masuknya pasukan militer. Saat itu, Benny Wenda mengklaim pasukan memperlakukan warga dengan keji.

Benny Wenda menyebut di situsnya, salah satu dari keluarga menjadi korban hingga akhirnya meninggal dunia.

Dia mengaku kehilangan satu kakinya dalam sebuah serangan udara di Papua. Tak ada yang bisa merawatnya sampai peristiwa pilu itu berjalan 20 tahun kemudian. Saat itu, keluarganya memilih bergabung dengan NKRI.

Kondisi demikian, harus diterima dan dihadapi Wenda. Tetapi rupanya, dia berusaha melawan pilihan orang-orang dekatnya.

Singkat cerita, setelah era pemerintah Soeharto tumbang, gerakan referendum dari rakyat Papua yang menuntut kemerdekaan dari Indonesia kembali bergelora.

Saat itu, Benny Wenda melalui organisasi Demmak (Dewan Musyawarah Masyarakat Koteka) membawa suara sebagian masyarakat Papua.

Baca juga: Aktivis HAM Papua Ungkap Kejanggalan Tewasnya Bripda Diego, Danki Brimob KKB Papua Kerja Sama? 

Mereka menuntut pengakuan dan perlindungan adat istiadat, serta kepercayaan, masyarakat suku Papua. Mereka menolak apapun yang ditawarkan pemerintah Indonesia, termasuk otonomi khusus.

Lobi-lobi terus dia usahakan sampai akhirnya pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri, pemberlakuan otonomi khusus adalah pilihan politik yang layak untuk Papua dan tak ada yang lain. Saat itu sekitar tahun 2001, ketegangan kembali terjadi di tanah Papua.

Operasi militer menyebabkan ketua Presidium Dewan Papua Theys Hiyo Eluay meninggal. Benny Wenda terus berusaha memperjuangkan kemerdekaan Papua.

Pertentangan Benny Wenda berbuntut serius. Dia kemudian dipenjarakan pada 6 Juni 2002 di Jayapura. Selama di tahanan, Benny Wenda mengaku mendapatkan penyiksaan serius.

Dia dituduh berbagai macam kasus. Salah satunya disebut melakukan pengerahan massa untuk membakar kantor polisi, hingga harus dihukum 25 tahun penjara.

Kasus itu kemudian di sidang pada 24 September 2002. Benny Wenda dan tim pembelanya menilai persidangan ini cacat hukum.

Baca juga: KKB Papua Tebar Ancaman, Egianus Kogoya Buka Wilayah Perang Baru di Wamena

Pengadilan terus berjalan, sampai pada akhirnya Benny Wenda dikabarkan berhasil kabur dari tahanan pada 27 Oktober 2002.

Dibantu aktivis kemerdekaan Papua Barat, Benny Wenda diselundupkan melintasi perbatasan ke Papua Nugini dan kemudian dibantu oleh sekelompok LSM Eropa untuk melakukan perjalanan ke Inggris di mana ia diberikan suaka politik.

Sejak tahun 2003, Benny dan istrinya Maria serta anak-anaknya memilih menetap di Inggris.

Pada tahun 2011, Pemerintah Indonesia pernah mengeluarkan red notice dan Surat Perintah Penangkapan Internasional untuk penangkapan Benny Wenda karena melakukan sejumlah pembunuhan dan penembakan di Tanah Air.

Benny Wenda mengklaim, red notice itu sudah dicabut. Pencabutan red notice dilakukan oleh Interpol atas pertimbangan politis. Pada 17 Juli 2019, Benny Wenda mendapatkan Oxford Freedom of the City Award dari Dewan Kota Oxford. (*)