Berita NTT Hari Ini
DPRD NTT Sambut Gembira dan Siap Dukung Pembangunan Jembatan Palmerah
Kita sebagai anggota DPRD provinsi wajib mengikuti dan mendukung kebijakan pemerintah. Apa keinginan pemerintah pusat mau bangun daerah
Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Irfan Hoi
POS-KUPANG.COM, KUPANG - DPRD NTT menyambut baik rencana pembangunan kembali pembangunan jembatan Pancasila Palmerah di Flores bagian Timur, yang dihubungkan dengan pulau Adonara. DPRD menyatakan dukungan dan siap membantu kelancaran pembangunan.
Wakil ketua DPRD NTT, Inche Sayuna mengatakan proyek ini pernah di rencanakan sekitar tahun 2017/2018, saat itu almarhum bpk Frans Lebu Raya masih menjabat gubernur NTT.
Rencananya akan dibangun UPTL dan jembatan penghubung Adonara dan Larantuka sepanjang 800 meter dan dilengkapi turbin penghasil tenaga listrik dari arus laut Selat Gonzalu, Kabupaten Flores Timur.
"Jadi Proyek ini mendanai diri sendiri untuk mendapatkan listrik dan masyarakat mendapatkan jembatan," katanya, Selasa 14 Juni 2022.
Baca juga: Indeks Pertumbuhan Manusia Pemkot Kupang Tahun 2020-2021 Alami Peningkatan
Namun,rencana pembangunan proyek ini tidak berjalan optimal meskipun seluruh biaya, pendanaan kerja, hingga alatnya akan ditanggulangi oleh Tidal Bridge atau dari pemerintah Belanda.
Jika proyek ini mendapat perhatian serius lagi dari pemerintah pusat untuk di bangun kembali maka ini merupakan sebuah kabar gembira bagi masyarakat NTT. DPRD, kata dia, akan mendukung penuh rencana pembangunan kembali proyek tersebut dan akan berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi untuk menindaklanjuti rencana tersebut.
"Bila perlu DPRD bisa mengagendakan waktu khusus untuk RDP dengan pemerintah terkait masalah ini dan rekomendasi yang belum dikeluarkan oleh pemerintah Provinsi. Apa masalahnya dan bagaimana mengatasi persoalan tersebut," tegasnya.
Baca juga: KPU Kota Kupang Ikut Peluncuran Tahapan Pemilu 2024
Menurut dia, proyek tersebut jika dilaksanakan maka sangat membantu untuk mencukupi kebutuhan listrik masyarakat NTT, tidak hanya Flores Timur dan sekitarnya.
Selain itu jembatan penghubung sepanjang 800 meter tersebut akan membantu jalur transportasi masyarakat di daerah tersebut.
Diberitakan sebelumnya, Pemerintah daerah mesti lebih responsif menyambut rencana pembangunan jembatan Pancasila Palmerah di Pulau Flores.
Selain jembatan, dibangun juga Pembangkit listrik tenaga air laut (PLTAL) pada kawasan yang menghubungkan pulau Adonara dan Flores itu.
Anggota DPRD NTT komisi IV bidang pembangunan, Refafi Gah, menyampaikan mestinya pemerintah menyambut baik rencana pembangunan itu. Apalagi telah ada kesediaan dari investor.
Baca juga: Tapaleuk: Su Mau Pemilu
"Menurut saya, kalau pembangunan jembatan Palmerah itu sudah dicanangkan dari dulu, dan apabila sudah sudah ada niat baik dari investor, mengapa kita tidak menyambut baik iru?" kata Refafi, Selasa 14 Juni 2022 ketika dihubungi.
Dia menerangkan, pembiayaan pembangunan proyek itu tidak dibebankan pada APBD provinsi, sehingga kesamaan presepsi mesti dibangun antara pemerintah dan investor. Akses ekonomi di kawasan itu, tentu terwujud bila adanya bangunan yang dimaksud.
Susu lain, keberadaan jembatan itu juga turut memberi daya dobrak bagi sektor wisata. Refafi meyakini Pemerintah provinsi akan mengeluarkan rekomendasi yang menjadi kendala dalam pembangunan. Kementerian terkait, bila turut andil membantu pelaksanaan, optimistis pengerjaan proyek itu dapat terlaksana.
Dia menyarankan agar investor bisa berkoordinasi dengan PLN untuk memudahkan pembangunan PLTAL sehingga, kelistrikan pada wilayah Flores, bahkan seluruh NTT bisa maksimal.
Sementara itu, ketua Komisi IV bidang pembangunan, Nelson Matara, mengaku mendukung pembangunan proyek itu. Ia menyambut baik rencana itu. Menurut dia, pada masa kepemimpinan gubernur Frans Lebu Raya, telah ada kesepakatan Pemerintah provinsi dan pemerintah pusat juga investor.
Ia juga meyakini gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat akan memberikan rekomendasi kepada investor. Nelson beralasan, gubernur saat ini hanya pengganti dan melanjutkan kebijakan sebelumnya. Sehingga, gubernur Viktor pastinya akan membantu proses administrasi kelanjutan proyek yang dimaksud.
"Kita sebagai anggota DPRD provinsi wajib mengikuti dan mendukung kebijakan pemerintah. Apa keinginan pemerintah pusat mau bangun daerah, kita akan merespon secara baik," katanya.
Dia juga membenarkan pembangunan proyek itu ada aspek ikutan berupa pembangunan pembagian listrik yang berdampak pada asas kemanfaatan. Selain menghubungkan dua Pulau Adonara dan Flores bagian Timur, ada juga daya listrik yang dihasilkan dari pembangunan itu.
Jikapun telah ada koordinasi antara pemerintah pusat dan investor, Nelson mengaku pihaknya akan berkomunikasi dengan gubernur Viktor Laiskodat agar melancarkan proyek itu. (*)