Aktivis PMKRI Minta Presiden Jokowi Kunjungi Warga yang Tempat Tinggalnya "Diganggu" 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Michaella Uzurasi

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Aktivis Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Kupang, Rino Sola memberikan komentar terkait kedatangan Presiden Jokowi ke NTT, 31 Mei 2022 ke Ende dan Ngada, Pulau Flores. 

Menurut dia, banyak hal menjadi perhatian ketika berkunjung ke Nusa Bunga. 

"Sekali lagi masyarakat NTT dihebohkan dengan kedatangan Presiden ke tanah Flobamora. Dalam tahun 2022 ini hampir 5 kabupaten yang kebagian jatah kunjungan yakni Kota Kupang, Kabupaten TTS, Kabupaten Belu, Kabupaten, Ende dan Kabupaten Ngada. Dari 5 kabupaten itu wilayah Nusa Bunga kebagian 2 kabupaten yakni Kabupaten Ende dan Kabupaten Ngada," kata Rino, Senin, 30 Mei 2022. 

Baca juga: Tokoh Masyarakat Bangga Presiden Jokowi Peringati Hari Lahir Pancasila di Ende

"Agenda kunjungan pun variatif, ada peresmian, penanaman jagung, kunjungan ke pasar dan pimpin apel peringatan Hari Pancasila," lanjutnya. 

Terkait kunjungan ke Flores, jelas Rino, kegiatan lebih terfokus pada peringatan Hari Pancasila dan kunjungan ke pasar, seperti yang akan di lakukan di Ngada yakni kunjungan ke Pasar Soa dan Pasar Bobok yang pasti tujuannya untuk mendekatkan diri dengan wong cilik pemutar perekonomian. 

"Tapi kemudian saya menilai dan menyarankan untuk Bapak Presiden berkunjung dan berdiskusi juga dengan wong cilik lainnya yang tanahnya dan kenyamanan tempat tinggal di "ganggu" dengan keberadaan proyek panas bumi di lingkungannya," ujar Rino. 

Baca juga: Kunjungi Ende, Ketua DPD RI LaNyalla Datangi Rumah Pengasingan Bung Karno

"Selain itu pula banyak terjadi gesekan-gesekan horizontal antar masayarakat akar rumput terkait masalah tanah ulayat yang tidak terselesaikan, adapun beberapa daerah yang harus memakan korban jiwa terkait masalah tersebut. Kita ketahui bersama banyak sertifikat yang di bagi oleh Presiden untuk penyesaian masalah tanah di beberapa daerah," tambahnya. 

Rino berharap, masalah-masalah tersebut bukan hanya bisa menjadi perhatian Presiden yang mana Pemda tak bisa lakukan tugas yang semestinya dilakukan.(uzu)