Berita Lembata Hari Ini
Pemda Lembata Bertemu Uskup, Raja Larantuka
ombongan pemerintah juga mengikuti perayaan ekaristi yang dipimpin sendiri Uskup Larantuka, Mgr Frans Kopong Kung, Pr.
Penulis: Ricardus Wawo | Editor: Rosalina Woso
lihat foto
Laporan Reporter POS-KUPANG, Ricardus Wawo
POS-KUPANG.COM, LEWOLEBA - Tokoh masyarakat, para pejabat eksekutif dan DPRD Lembata, Kamis, 12 Mei 2022 berangkat ke Larantuka, Kabupaten Flo
Baca juga: Yohana Dwiputri Gadansi, Atlet Kempo Asal Manggarai Timur Ukir Prestasi di Tunisia
res Timur untuk bertemu Uskup Larantuka, Raja Larantuka, Bupati dan Wakil Bupati Flores Timur dan jajarannya serta pemangku adat di Kabupaten Flores Timur.
Kunjungan ke Larantuka bertujuan untuk pamit secara adat dan budaya Lamaholot bahwa Kabupaten Lembata menjadi daerah otonomi, berpisah dari Kabupaten induk, Flores Timur.
Sekda Lembata, Paskalis Ola Tapobali pada rapat badan musyawarah DPRD Lembata, yang dipimpin wakil ketua DPRD Lembata, Frans Gewura, Senin, 9 Mei 2022 mengatakan, secara administrasi kepemerintahan, Lembata sudah berpisah dengan Kabupaten Flores Timur kurang lebih 22 tahun lalu, namun secara adat, budaya Lamaholot, hal itu belum dilakukan.
Pada Jumat, 13 Mei 2022, rombongan pemerintah juga mengikuti perayaan ekaristi yang dipimpin sendiri Uskup Larantuka, Mgr Frans Kopong Kung, Pr.
Pro Kontra
Ada perbedaan pendapat di kalangan Anggota DPRD Lembata mengenai hal ini yang terungkap dalam rapat badan musyawarah. Pro kontra ini dilatarbelakangi soal kesedian dana untuk perjalanan dinas anggota DPRD Lembata untuk kegiatan tersebut.
Anggota DPRD Lembata dari Fraksi PKB, Gregorius Amo mengatakan bahwa tidak ada anggaran untuk kegiatan para pimpinan dan anggota DPRD Lembata berangkat ke Larantuka.
Menurut dia, kalau anggaran tidak ada maka yang berangkat ke Larantuka biar eksekutif dan tokoh masyarakat saja.
Dari pengalaman selam ini, dia menandaskan, belum ada uang untuk melakukan perjalanan dinas, namun tetap biasanya perjalanan dinas tetap dilakukan menggunakan uang sendiri, setelah itu baru pihak Sekretariat DPRD Lembata membayarnya.
Baca juga: Bupati Hery: Murid yang Berkualitas Hanya Lahir Dari Guru yang Berkualitas
Namun kata Gregorius Amo hal ini bisa dilakukan ketika pimpinan dan anggota dewan ada uang.
“Kita sudah 22 tahun otonomi, baru sekarang kita melakukan kegiatan seperti ini, apa yang melatarbelakangi pemerintah sehingga kita melakukan seperti ini," urainya. (*)
