Menteri PPPA : Pemerintah Tidak Bisa Bekerja Sendiri Dalam Pemenuhan dan Perlindungan Hak Anak

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Berto Kalu

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Republik Indonesia, Bintang Puspayoga menyampaikan bahwa pemerintah tidak bisa bekrja sendiri dalam pemenuhan serta perlindungan hak anak di Indonesia. 

Bintang Puspayoga mengatakan, sinergi serta kolaborasi antara pemerintah dan seluruh elemen masyarakat sangat diperlukan demi terciptanya perlindungan serta pemenuhan hak-hak anak di Indonesia. 

"Dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak itu tidak bisa pemerintah bekerja sendiri, untuk itu saya mengapresiasi apa yang sudah dilakukan forum anak di NTT dan juga Gereja GMIT yang sudah melakukan berbagai upaya demi terciptanya semua itu, " ujar Bintang Puspayoga dalam dialog bersama beberapa komunitas forum anak di NTT yang berlangsung di Gereja Gmit Kaisarea BTN Kolhua Kota Kupang, Selasa 10 Mei 2022.

Baca juga: Begini Pesan Bupati Rote Ndao Saat HUT TPA

Bintang Puspayoga menjelaskan, ada empat poin penting dalam pemenuhan hak anak diantaranya hak untuk hidup, hak untuk tumbuh berkembang, hak untuk mendapatkan perlindungan dan hak partisipasi. 

Semua itu menurutnya harus dirasakan oleh seluruh anak-anak yang ada di Indonesia tanpa terkecuali. 

Pada kesempatan ini, Bintang Puspayoga mengapresiasi apa yang dilakukan Gereja GMIT di NTT dengan membentuk forum anak di tingkat Gereja. Pembentukan forum anak ini akan menjadi sangat penting dalam peran 2P (Pelopor dan pelapor). 

"Saya meyakini betul untuk bisa memberikan kepentingan yang terbaik bagi anak-anak, hadirnya tokoh agama menjadi sebuah langkah maju agar dapat memberikan perlindungan kepada anak yang merupakan generasi penerus bangsa, " ucap dia. 

Baca juga: Beredar Dana Haji Bangun IKN, GP Ansor NTT: Masyarakat Jangan Percaya Itu Hoax

Sementara itu, Ketua Majelis Sinode GMIT  Pendeta Merry Kolimon menyampaikan kunjungan Menteri PPPA menjadi semangat bagi GMIT demi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Perlindungan anak adalah salah satu prioritas dalam pelayanan GMIT sejak awal berdiri tahun 1947.

"Sejak awal GMIT berdiri tahun 1947 sudah ada komitmen yang kuat untuk pemberdayaan perempuan dan anak, " ungkapnya. 

Baca juga: Bangun Mental Pemuda, Turnamen Futsal Sunset Cup Resmi Digelar 

Menurut Pdt. Merry Kolimon, anak-anak bukan saja menjadi objek, melainkan menjadi subjek dalam pelayanan Gereja. Untuk itu, diperlukan komitmen Gereja ramah anak yang telah dikukuhkan dalam keputusan sidang sinode pada tahun 2022.

"Pendidikan bukan hanya soal transfer pengetahuan tetapi sebagai pengembangan kapasitas anak sebagai citra Allah, laki-laki dan perempuan diciptakan dalam gambar dan rupa Allah, atas dasar itu pengembangan anak menjadi sangat penting, " ucap Pendeta Merry Kolimon. 

Di pihak lain, lanjut dia, GMIT berada dalam konteks budaya patriarki yang menempatkan laki-laki pada puncak piramida kekuasaan dan perempuan serta anak-anak sering menjadi objek eksploitasi. 

Atas dasar itu GMIT memandang perlu melakukan program-program untuk meningkatkan kapasitas perempuan dan pengembangan anak. Sebab tidak dipungkiri kekerasan terhadap anak masih sering terjadi dalam Gereja, keluarga dan masyarakat. 

Baca juga: Begini Penjelasan Camat Amarasi Terkait Pasar Oekabiti

"Untuk mentransformasi masyarakat, Gereja harus memulai dari diri Gereja sendiri, " ujarnya. 

Merry Kolimon berharap, adanya dukungan dari kementerian PPPA terhadap upaya yang dilakukan GMIT dami terciptanya perlindungan serta pemenuhan hak-hak anak di Indonesia terkhusus di Provinsi NTT. (*)

Berita NTT  Hari Ini