Kebijakan Publik Bias Gender

Hari kartini ialah suatu momentum refleksi untuk memperluas wilayah emansipasi atau kesetaraan. Gender bukan urusan jenis kelamin (biologis). Gender merupakan kepentingan dari seluruh minoritas yang termarginalisasi oleh konstruksi sosial, politik, ekonomi dan budaya. Diseminasi ide baru yang mau diedarkan ialah bagaimana merekonstuksi sistem berpikir yang selama ini diterima begitu saja sebagai keniscayaan.

Kebijakan publik (public policy) di sini berperan urgen untuk merubah paradigma berpikir masyarakat agar kembali melihat bahwasanya masyarakat telah dimiskinkan dan/atau ditindas oleh konstruksi sosial. Bahkan label miskin ekstrim terhadap beberapa kabupaten di NTT telah mendiskreditkan martabat manusia. Kita tidak bisa mengklaim bahwa daerah-daerah miskin itu tidak lebih bahagia dari kota-kota besar yang nyatanya penuh dengan pemulung dan pengemis. Toh, mereka yang dicap miskin ekstrim itu pula makan 3 kali dalam sehari. Kita yakin akhulyakin gerakan untuk memperluas keadilan dan kesetaraan bagi kaum marginal/minoritas mewarisi gerak nafas perjuangan ibu kita Kartini.(*)

(Veronika Ina Assan Boro dan Emanuel Kosat Bekerja di FISIP, Universitas Katolik Widya Mandira, Kupang).