Berita NTT Hari Ini
Begini Hasil Rapat Asset and Liability Committee Kemenkeu Regional NTT Terkait APBN
Pemanfaatan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) oleh Wajib Pajak (WP) sampai dengan Maret 2022 juga semakin meningkat
lihat foto
Belanja Pemerintah Pusat sampai dengan 31 Maret 2022 mengalami kontraksi sebesar 31,1 persen (yoy), yang didominasi penurunan realisasi Belanja Modal sebesar 58 persen. Capaian realisasi didominasi realisasi belanja pegawai sebesar Rp651,87 miliar dan belanja modal sebesar Rp511,92 miliar.
"Penurunan realisasi belanja tersebut dipengaruhi tidak adanya pengeluaran belanja yang carry over, dimana pada tahun 2021 banyak pekerjaan/proyek multiyears tahun 2020 yang jatuh tempo pada periode triwulan I tahun 2021," ujarnya.
Dari sisi penyaluran Transfer ke Daerah (TKD), sampai dengan akhir Maret 2022 tercatat mencapai 20,82 persen dari target APBN 2022, tumbuh positif dibandingkan realisasi tahun sebelumnya. Peningkatan ini sebagian besar ditopang realisasi penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp4,154 triliun dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebesar Rp421,8 miliar.
Dalam rangka meningkatkan penyerapan TKD terutama DAK Fisik, Kanwil DJPb Provinsi NTT dan KPPN lingkup Provinsi NTT terus mendorong Pemda untuk senantiasa melakukan langkah-langkah strategis yaitu percepatan pelaksanaan lelang pengadaan barang/jasa, menyegerakan pemenuhan persyaratan penyaluran DAK Fisik, percepatan penetapan APBDesa, percepatan penetapan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT Desa, dan segera mengajukan permintaan penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa jika semua persyaratan telah terpenuhi.
Kanwil DJPb Provinsi NTT beserta jajaran terus melakukan berbagai aktivitas dalam menjaga kinerja APBN dalam rangka pemulihan ekonomi di NTT melalui koordinasi dan sinergi dengan para pemangku kepentingan.
Kinerja APBN perlu terus dijaga agar dapat berfungsi optimal sebagai shock absorber, terutama untuk melindungi daya beli masyarakat berpenghasilan rendah dan rentan, serta menjaga keberlanjutan pemulihan ekonomi.
Hal ini dapat dilakukan melalui akselerasi pelaksanaan anggaran pusat/daerah, terutama untuk keperluan perlindungan sosial, kesehatan, pendidikan, dan pembangunan infrastruktur. (*)
