Begini Hasil Rapat Asset and Liability Committee Kemenkeu Regional NTT Terkait APBN

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Irfan Hoi

POS-KUPANG.COM, KUPANG-- Kementerian Keuangan Regional Provinsi NTT kembali menyelenggarakan Rapat Asset and Liability Committee (ALCo) Kemenkeu Regional NTT, yang merupakan kegiatan bulanan dalam rangka early warning system pelaksanaan APBN, sehingga dukungan APBN terhadap pertumbuhan ekonomi di wilayah NTT dapat berjalan secara optimal, terutama untuk pemulihan ekonomi di masa pandemi Covid-19. 

Kepala Dirjen Perbendaharaan (DJPb) NTT, Catur Aryanto Widodo menjelaskan, kondisi perekonomian NTT pada bulan Maret cukup kondusif dengan inflasi yang terkendali dan  kinerja ekspor NTT juga mencatatkan kenaikan nilai devisa sebesar 527,24 persen (yoy) atau sebesar USD 10,8 juta, yang didominasi sektor non-migas berupa barang-barang konsumsi. 

"Adapun komoditas yang masih mendominasi berupa parts mesin (kendaraan dan bagiannya) ke Timor Leste dengan nilai US3,6 juta dollar," katanya, Kamis 21 April 2022. 

Baca juga: Camat Mbeliling Harap Pengelola Destinasi Wisata Air Terjun Cunca Wulang Dapat Pelatihan

Nilai devisa impor pada Maret 2022 tumbuh negatif sebesar US 11,2 juta dollar dibanding periode yang sama tahun sebelumnya, dimana mayoritas berasal dari sektor non-migas.

Perkembangan Pendapatan Negara Kinerja pendapatan negara di triwulan I 2022 mengalami sedikit penurunan, yaitu 4,9 persen dibandingkan kinerja tahun sebelumnya atau sebesar Rp28,08 miliar.

Sementara, pendapatan negara diharapkan akan semakin meningkat seiring dengan peningkatan aktivitas ekonomi menjelang Idul Fitri dan perubahan tarif PPN yang mulai diterapkan pada 1 April 2022. Sampai dengan akhir Maret 2022, pendapatan negara di NTT mencapai Rp549,98 miliar. 

Baca juga: Ini yang Dilakukan BKKBN dan UPPKA  Saat Berkunjung di Desa Mata Air Kupang Tengah 

Realisasi penerimaan pajak sampai dengan akhir Maret 2022 tercatat sebesar Rp378,58 miliar atau 87,84 persen dari target pendapatan, menurun 15,44 persen (yoy) yang didorong salah satunya oleh komponen PPN Dalam Negeri sebesar 48,76 persen.

Penurunan penerimaan pajak antara lain disebabkan adanya kenaikan restitusi PPh Non Migas dan PPN Dalam Negeri, realisasi penyerapan DIPA pada Maret 2022 yang belum setinggi penyerapan pada periode yang sama tahun 2021, serta tidak adanya penerimaan yang carry over dari proyek seperti yang terjadi di tahun 2021.

"Pemanfaatan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) oleh Wajib Pajak (WP) sampai dengan Maret 2022 juga semakin meningkat, dengan total penerimaan sebesar Rp14,6 miliar dari 257 WP," paparnya. 

Baca juga: Peringati Hari Kartini, Seluruh Staf dan Pegawai Kantor PT Pelni Cabang Ende Kenakan Pakaian Adat

Dia menambahkan, penerimaan Bea dan Cukai mencapai Rp179,45 juta pada Maret 2022, tumbuh positif secara agregat sebesar 28,21 persen (yoy) dipengaruhi peningkatan kinerja sektor Bea Masuk sebesar 90,03 persen (yoy) dibanding periode yang sama tahun sebelumnya, yang didorong oleh peningkatan aktvitas impor di wilayah kerja KPPBC Atambua. 

Dibandingkan target, realisasi Bea Masuk masih lebih rendah disebabkan belum adanya realisasi importasi raw sugar seperti tahun lalu. Untuk realisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP), sampai dengan Maret 2022 mencapai Rp6,63 miliar atau mencatatkan surplus sebesar 563 persen dari target penerimaan bulan Maret 2022.

Capaian PNBP (Pengelolaan Kekayaan Negara, Piutang dan Lelang) pada bulan Maret didorong oleh tingginya permohonan pemindahtanganan dan sewa BMN, terdapat pembayaran angsuran piutang negara yang diproyeksi pada bulan April namun telah disetor pada bulan Maret, serta permohonan lelang dari kurator dengan nilai yang cukup tinggi.

Baca juga: Ini Jumlah Korban di Destinasi Wisata Air Terjun Cunca Wulang Manggarai Barat

Kinerja Baik APBN di NTT terus berlanjut Sampai dengan triwulan I 2022, akselerasi kinerja APBN tetap terjaga untuk memberikan manfaat secara optimal kepada masyarakat di Provinsi NTT.

Realisasi belanja negara sampai dengan akhir Maret 2022 mencapai Rp6,474 triliun atau 19 persen dari pagu APBN 2022. Realisasi belanja negara tersebut meliputi realisasi Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp1,65 triliun dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp4,824 triliun.