37 KK Tetap Tolak Pembangunan Bendungan Kolhua di Kota Kupang

Ia menilai adalah wajar ada pihak yang menolak dan menghargai pemilik lahan untuk tidak menghadiri undangan. Camat juga menyinggung bahwa warga yang menolak sudah bersurat ke presiden, namun diingatkan bahwa membangun bendungan tidak mudah.

"Pemerintah hadir untuk masyarakat. Camat dan lurah hanya memfasilitasi jadi keputusan tergantung pada pemerintah. Kami ikuti dinamika yang ada dan tidak ada pemaksaan," ujarnya.

Camat berjanji akan mengundang kembali puluhan kepala keluarga yang menolak hadir untuk menyampaikan hasil sosialisasi pembangunan bendungan Kolhua.

Terpisah, anggota Komisi IV DPRD, Nelson Matara, mengatakan, rencana pembangunan bendungan Kolhua merupakan salah satu dari tujuh mega-proyek yang dianggarkan dari APBN. Bendungan Kolhua, belum dilakukan karena masih berpolemik.

"Persoalan yang selama ini terus bergilir itu soal lahan. Jadi itu adalah tugas pemerintah daerah yang mewakili pemerintah pusat di daerah sesuai PP 19," katanya, ketika dihubungi, Jumat 8 April 2022 oleh wartawan.

Gubernur dituntut untuk menyelesaikan tugas yang diamanatkan tersebut. Sesuai kultur dan budaya helong di lokasi pebangunan yang memahami hanya gubernur sehingga sangat mudah jika serius ditangani pemerintah.

"Secara adat istiadat, gawainya gubernur dan sangat tepat. Jadi lewat kedekatan ini rencana pembangunan ini segera bangun," sebutnya.

Dari sisi kelembagaan DPRD NTT, sangat sepakat dan memdukung rencana pembangunan oleh pemerintah pusat tersebut karena ini soal hajat hidup orang banyak.

"Kami sangat mendukung dn mendorong terlaksananya pembangunan bendungan ini," tegasnya.

Ia berharap pemerintah dalam hal ini Gubernur dan Wakil Gubernur NTT segera turun dan menyelesaikan persoalan lahan di kelurahan Kolhua sehingga pelaksana proyek bisa menjalankan tugasnya.

"Jangan ganti rugi, harus ganti untung dan komunikasi dengan warga dilakukan dengan pendekatan budaya," tegasnya. (Fan)