Berita Nasional Hari Ini
Pengamat Politik: Pemilu 2024 Tak Mungkin Ditunda, Tapi Peluang Jokowi 3 Periode Itu Iya, Simak Ini
Mahfud MD, Menteri Koordinator Politik Hukum dan keamanan (Menkopolhukam) menyampaikan pernyataan tegas terkait isu penundaan Pemilu 2024.
lihat foto
Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) ini pun menduga, bahwa isu penundaan Pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden tersebut sengaja dimunculkan untuk melakukan tes ombak dan memetakan kekuatan politik.
“Atau juga untuk mengalihkan perhatian publik terhadap misi yang sebenarnya, yaitu Jokowi 3 periode,” ungkap Ujang.
Ujang pun mengaitkan analisanya dengan pernyataan Presiden Jokowi saat menanggapi isu penundaan Pemilu baru-baru ini, bahwa Presiden akan tetap berpegang teguh pada konstitusi.
“Nah, bisa saja konstitusi yang dimaksud itu adalah konstitusi yang sudah diamandemen nantinya. Siapa yang tahu?” bebernya.
Ujang mengatakan, jika memang pada akhirnya Jokowi menjadi peserta Pemilu atau Pilpres, dan bahkan memenangkan kontestasi politik tersebut, ya sah-sah saja apabila amandemen konstitusi sudah dilakukan.
Baca juga: Jokowi: Wacana Menunda Pemilu 2024 Tidak Bisa Dilarang
“Ini umpamanya saja. Kalau sudah jadi peserta Pilpres kan tinggal pemilik suara mau menyerahkan suaranya ke siapa, itu hak mereka (memilih salah satu pasangan capres-cawapres),” lanjutnya.
“Intinya menurut Ujang ini adalah politik, tidak ada yang tidak mungkin,” pungkasnya.
Hentikan Manuver Penundaan Pemilu
Berdasarkan temuan hasil survei terbaru terkait isu penundaan pemilu dan penambahan masa jabatan presiden menjadi tiga periode, LSI Denny JA memberikan sejumlah rekomendasi.
Peneliti LSI Denny JA Ardian Sopa mengatakan setidaknya ada empat rekomendasi.
Pertama, kata dia, agar politisi dan pihak-pihak yang mengusung isu tersebut menghentikan manuvernya.
Alasannya, kata dia, di antaranya adalah karena sekarang masyarakat melihat tidak ada alasan kuat dan urgensi dari penundaan Pemilu dan penambahan masa jabatan presiden menjadi tiga periode.
"Kita minta politisi maupun pihak-pihak yang melakukan manuver, menghentikan manuver penundaan pemilu dan presiden tiga periode," kata Ardian saat konferensi pers secara daring pads Kamis 10 Maret 2022.
Kedua, kita juga memberikan rekomendasi dan juga kesimpulan bahwa Presiden Jokowi perlu mengikut ketegasan partainya sendiri karena PDIP secara keras dan tegas menolak penundaan Pemilu dan presiden tiga periode.
Dengan demikian manuver-manuver yang dilakukan lingkaran Jokowi yang mendukung penundaan Pemilu tersebut juga bisa dihentikan.
Baca juga: Perludem: Menunda Pemilu 2024 Tidak Logis
