Pendidikan Karakter Minus Keteladanan

Pendidikan Karakter Minus Keteladanan

Oleh: Arnoldus Nggorong*

POS-KUPANG.COM - Akhir-akhir ini segelintir elite mengembuskan isu yang membuat sibuk, gaduh dan heboh negeri ini. Di antara isu yang amat sering menjadi perbincangan dan diskusi yang mendalam, baik di media elektronik maupun media sosial, adalah perpanjangan masa jabatan Presiden dan dilanjutkan lagi dengan isu penundaan Pemilu.

Menurut catatan detiknews.com 28/2/2022, isu perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi sudah muncul sejak tahun lalu. Awal mulanya adalah sekelompok orang yang menamakan diri relawan Jokowi. Mereka mengembuskan isu Jokowi tiga periode. Isu itu lalu bermutasi menjadi perpanjangan ‘hanya’ beberapa tahun yang didengungkan oleh Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia, yang pada gilirannya juga berujung pada penundaan Pemilu. Kemudian Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PKB, secara eksplisit mewacanakannya dengan istilah menunda Pemilu. Isu penundaan Pemilu ini pun mendapat dukungan dari Zulkifli Hasan, Ketua Umum PAN.

Isu yang disebutkan di atas terus bergulir dan menyita perhatian amat serius dari beberapa kalangan termasuk para pakar terlebih yang ahli di bidangnya. Beberapa pihak memberikan tanggapan, ada yang menolak dan ada pula yang mendukung. Masing-masing pihak dengan argumentasinya.

Cuma tanya

Isu tersebut di atas memunculkan pertanyaan. Apakah sekumpulan elite yang mengembuskan isu itu mempunyai maksud yang tulus untuk mempertahankan Presiden Jokowi, yang menurut penilaian sejumlah pihak adalah pemimpin yang baik sehingga perlu dipertahankan (baca: dilestarikan), seakan-akan di negeri ini tidak ada lagi calon pemimpin yang baik kecuali/dan hanya Jokowi.

Lagi pula Jokowi hanyalah seorang manusia biasa. Yang namanya manusia, di dalam dirinya sendiri, terdapat potensi untuk berbuat baik ataupun jahat. Jika berupa potensi masih bersifat kemungkinan. Sebab merujuk pada pengertian yang diberikan KBBI, potensi adalah kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan.

Padahal beberapa abad lalu Lord Acton (1833-1902) sudah memperingatkan dengan tegas bahwa kekuasaan itu mempunyai kecenderungan yang buruk. Senada dengan Lord Acton, Ignas Kleden dengan gamblang menulis, “Kecenderungan kekuasaan untuk memperbesar dirinya jauh lebih kuat daripada kemampuannya membatasi diri, dan kecenderungan kekuasaan untuk membenarkan diri juga berkali-kali lebih kuat dari kemampuannya mengritik dan mengawasi dirinya” (Kompas 6/6/2006).

Selanjutnya, jika diandaikan setelah masa jabatan Presiden Jokowi ditambah satu periode atau juga Pemilu ditunda dan masa jabatannya diperpanjang, apakah dengan sendirinya berdampak langsung terhadap ketuntasan permasalahan bangsa yang kompleks itu, kesejahteraan rakyat terjamin?

Ataukah mereka mungkin hendak mengambil benefit tertentu untuk melanggengkan jabatan dan memperluas pengaruh misalnya. Atau mungkin juga segerombolan elite ini sedang dengan sengaja melemparkan isu ini untuk membuat heboh (baca: mencari sensasi) supaya disebut sebagai ‘pencetus ide’ yang gemilang dan dengan itu dikenal secara luas oleh masyarakat Indonesia, lalu menjadi terkenal.

Atau pula mungkin mereka cuma ingin membuat sibuk banyak orang untuk berwacana (baca: debat kusir), yang untuk sementara pada saat ini isu itu belum bersifat urgen dan mendesak. Sebab masih ada yang jauh lebih penting dari itu, misalnya masalah pandemi global, masih banyak wilayah yang terpencil belum tersentuh oleh infrastruktur dan sarana prasarana pendidikan dan kesehatan yang memadai, narkoba, persoalan disintegrasi di Papua, dan sebagainya.

Sejumlah pertanyaan di atas hanya dapat dijawab oleh mereka sendiri. Di luar mereka, deretan pertanyaan itu hanya bersifat dugaan, termasuk saya sendiri. Dengan mengajukan pertanyaan demikian, saya tidak hendak menuduh mereka sebagai pihak yang tidak berkompeten, atau lebih lagi dikatakan mereka adalah orang-orang yang tidak peka dan peduli terhadap nasib bangsa yang sedang dirundung masalah korupsi, penegakan hukum yang terkesan tebang pilih, disintegrasi, permasalahan sosial seperti begal, perampokan; bencana alam: gempa bumi dan banjir, bencana Covid-19 yang telah menyebabkan kerugian material dan imaterial. Sekali lagi saya tidak berpretensi apalagi memiliki kewenangan dan kompetensi untuk memberikan penilaian.

Bangsa Indonesia saat ini sedang menghadapi masalah yang sangat kompleks. Kompleksitas permasalahan bangsa itulah yang perlu dipetakan mana yang lebih diprioritaskan dan mendesak untuk ditangani segera dan apa lagi yang berikutnya. Kompleksitas masalah bangsa itu pula yang menuntut perhatian semua elemen bangsa terutama ‘mereka’ yang diberi kewenangan oleh Undang-undang. Bukan lagi dengan mengeluarkan pernyataan yang dapat menimbulkan persoalan baru yang malah membuat gaduh.