DPRD NTT Minta Pengetatan Pencegahan DBD

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Irfan Hoi

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Anggota Komisi V DPRD NTT, dr. Christian Widodo meminta warga dan pihak terkait, khususnya Dinas Kesehatan untuk melakukan pencegahan Demam Berdarah Dengue (DBD) secara intensif agar mencegah penularan kasus DBD lebih banyak lagi.

"Jadi jangan hanya di pengobatannya, kita harus mulai dari pencegahan. Itu penting sekali," katanya, Sabtu 19 Februari 2022 kepada wartawan.

Dia menyebut kalau pencegahan itu bisa dilakukan dari lingkungan rumah tangga. Pencegahan semisal menguras dan menutup tempat penampungan air, menabur bubuk Abate.

Baca juga: 30 Unit Konsentrator Oksigen Didonasikan GoTo ke Pemprov NTT

Ia juga mencontohkan, banyak menggantung pakaian didalam ruangan atau kamar juga menjadi pemicu banyaknya sarang nyamuk yang berpotensi merebaknya penyakit DBD.

Komisi V DPRD NTT, kata dia, juga membantu Pemerintah dalam hal anggaran agar upaya pencegahan dan penanggulangan terus dilakukan secara rutin.

Anggota DPRD Nusa Tenggara Timur, Ana Waha Kolin mengingatkan Pemerintah tidak boleh beralasan tidak adanya ketersediaan anggaran dan lebih dominan penanganan pandemi covid-19 karena masalah DBD merupakan penyakit mematikan.

Baca juga: 1.638 Orang Lulus PPPK Tahun 2021, Pemprov NTT Usul Penambahan Anggaran

Anggota Komisi V DPRD NTT itu menjelaskan pihaknya sangat berharap agar 14 pemerintah daerah yang disurati lebih tanggap melihat wabah DBD sebagai persoalan serius.

Penyakit DBD merupakan penyakit yang mematikan sehingga harus menaruh perhatian serius, jangan hanya fokus penanganan pada covid-19 saja.

"Kasus ini sering menyerang dan lebih banyak menjadi korban adalah kelompok anak-anak, oleh karena itu perhatian serius pemerintah sangat diharapkan," katanya, Rabu 16 Februari 2022 ketika dihubungi wartawan.

Baca juga: Pemprov NTT Tidak Mau Berpolemik Pelantikan Wabup Ende

Pada daerah, Kota Kupang menjadi barometer penanganan DBD karena pengelolaan sampah sangat amburadul. Sampah yang berserahkan dimana-mana memicu banyaknya jentik nyamuk.

Demikian dengan pengelolaan sampah tidak terlepas dari sistem pengelolaan pemerintahan tapi juga tanggungjawab dari masyarakat.

"Disis lain, kita meminta negara hadir dengan sistem pemerintahan namun disisi lain, masyarakat juga terlibat. Kerjasama dalam menuntaskan penanganan sampah. Harus pastikan lingkungan bersih," jelasnya.

Baca juga: Lama Tak Ada Kabar, Pemprov NTT ke Pubabu TTS Usik Warga Setempat

Kader Partai PKB itu mengingatkan agar penanganan kasus DBD tidak berjalan dengan alasan tidak adanya anggaran. Ana Kolin menyebut, jika anggaran belum  ditetapkan maka ada jalan lain yang harus ditempuh karena masyarakat butuh solusi.

Kasus DBD jangan dikesampingkan dari penangan covid-19 karena DBD sangat berbahaya.