Menteri PUPR Kebut PLBN Napan TTU, Bupati Juandi Dorong Ekspor-Impor

POS-KUPANG.COM - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) saat ini tengah mempercepat pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu Napan, di Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Nusa Tenggara Timur (NTT).

Pembangunan infrastruktur yang proses pelaksanaan konstruksinya telah dilaksanakan sejak 30 November 2020 dengan alokasi APBN sebesar Rp 106,2 miliar ini, ditargetkan selesai April 2022.

"Pembangunan PLBN tidak hanya sebagai gerbang masuk namun menjadi embrio pusat pertumbuhan ekonomi wilayah yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat perbatasan," ujar Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, dikutip dari laman Kementerian PUPR, Rabu 16 Februari 2022.

Baca juga: Danrem 161/Wira Sakti Kunjungan Kerja di PLBN Napan Perbatasan RI-RDTL

PLBN Napan adalah satu di antara PLBN yang menjalani percepatan pelaksanaan pembangunan wilayah perbatasan berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2019. Inpres ini tentang Percepatan Pembangunan Sebelas Pos Lintas Batas Negara Terpadu dan Sarana Prasarana Penunjang di Kawasan Perbatasan.

Adapun proses pelaksanaan konstruksi PLBN Napan telah dilakukan sejak 30 November 2020 dengan dana APBN sebesar Rp 106,2 miliar melalui skema Multi Years Contract (MYC) tahun 2020-2022.

Tercatat progres pelaksanaan konstruksi fisik per 27 Desember 2021 lalu mencapai 73.08 persen. Sementara progres pelaksanaan konstruksi keuangan per 27 Desember 2021 sebesar 69,74 persen dan sudah mencapai 77,45 persen pada akhir Januari 2022.

Baca juga: Bupati Juandi Beri Respon Positif Perihal Pembangunan PLBN Napan-TTU

Ruang lingkup pekerjaan kegiatan percepatan pelaksanaan pembangunan PLBN Napan antara lain meliputi Bangunan Inti, Gudang Sita, Mess Pegawai, Wisma Indonesia, dan Mini Terminal.

Ada juga Carwash, Gerbang Tasbara, Power House, Pos Pamtas, Pos Polisi, Bangunan TPS, GWT, dan MEP.

Dalam mendukung infrastruktur wilayah perbatasan dan kelancaran proses pelaksanaan pembangunan, Kementerian PUPR tidak hanya membangun PLBN tetapi juga akses jalan untuk mempermudah mobilitas barang, jasa, dan manusia.

Pembangunan PLBN ini diharapkan mampu mengurangi disparitas, meningkatkan daya saing nasional, serta mempercepat pertumbuhan ekonomi wilayah setempat.

Baca juga: Pembangunan PLB Napan, TTU Rampung April 2022, Ini Respon Pengusaha Ekspor-Impor

Dengan adanya PLBN Terpadu Napan yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana handal ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas kawasan perbatasan di NTT sehingga menjadi kawasan perbatasan yang berdaya saing serta dapat mengatasi permasalahan yang sering muncul di perbatasan.

Selain PLBN Napan, pada tahun ini pemerintah juga melanjutkan pembangunan sepuluh PLBN gelombang kedua lainnya. Sepuluh PLBN Itu adalah PLBN Serasan, PLBN Jagoi Babang, PLBN Sei Kelik, PLBN Long Nawang, PLBN Long Midang, PLBN Labang, PLBN Sei Pancak/Sei Nyamuk, PLBN Eopoli, PLBN Yetetkun, dan PLBN Sota.

Fungsi Koordinasi

Sebelumnya, Kementerian PUPR telah menyelesaikan pembangunan tujuh PLBN. Dalam hal ini PLBN Entikong, PLBN Aruk, dan PLBN Nanga Badau yang ada di Kalimantan Barat.

Kemudian PLBN Skouw di Papua, serta PLBN Motaain, PLBN Motamasin, dan PLBN Wini, yang ada di NTT.

Pembangunan ini sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2015 tentang Percepatan Pembangunan Tujuh Pos Lintas Batas Negara Terpadu dan Sarana Prasarana Penunjang di Kawasan Perbatasan.

Baca juga: Perbatasan NTT-RDTL, Berkat Bantuan TNI, Warga Napan Kini Terbebas dari Krisis Air Bersih

Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) NTT, Petrus Seran Tahuk, menjelaskan PLBN adalah unit kerja Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP). Pihaknya hanya melaksanakan fungsi koordinasi dalam proses pengerjaan PLBN Napan.

"Kehadiran PLBN di NTT berdampak besar secara ekonomi bagi masyarakat kawasan perbatasan Timor Leste dan Indonesia," kata Petrus, Jumat 18 Februari 2022.

Selama ini, pihaknya melakukan koordinasi dengan pemerintah provinsi guna mengintegrasikan program-program yang konkrit untuk tujuan yang telah direncanakan. Tujuan itu adaalah, pertama, meningkatkan infrastruktur ekonomi dasar.

Kedua, infrastruktur pendidikan dasar. Ketiga, infrastruktur kesehatan dasar.

"Ketiga dasar inilah yang menjadi dasar utama bagi warga negara di daerah perbatasan. Hal ini wajib dipenuhi oleh negara," tegas Petrus.

Baca juga: Pembangunan PLBN Napan Ditandai dengan Upacara Adat

Ia menjelaskan hadirnya PLBN bagian dari pusat pengendalian barang, jasa, maupun manusia tingkat negara. Sebagai BPPD NTT, pihaknya selalu mengusahakan program-program perbatasan yang disinkronkan dengan program-program BNPP atau 27 kementerian lembaga yang menjadi mitra.

Ini didorong juga dengan enam perguruan tinggi yang dihimpun untuk menjadi pemerhati guna memberikan ilmu-ilmu dalam pengelolan perbatasan.
Ekspor Impor

"Ada 12 kabupaten di NTT yang dikategorikan berbatasan dengan negara. Ada 7 kabupaten yang dikategorikan menurut Inpres Nomor 179 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Perbatasan Negara di NTT. Tujuh kabupaten ini menjadi kabupaten prioritas pembangunan oleh negara," paparnuya.

Baca juga: Kodim 1618 TTU Kembali Distribusikan Air Bersih ke Pos Napan

Dari 7 kabupaten ini menurut Petrus terdapat 38 kecamatan yang menjadi kecamatan prioritas pembangunan negara. 7 kabupaten tersebut yakni, Kabupaten Kupang, Malaka, Belu, TTU, Sabu Raijua, Rote dan Alor.

"Kami fokus pada problem prioritas yakni tiga hal mendasar untuk infrastruktur ekonomi, infrastruktur dasar pendidikan, infrastruktur dasar kesehatan, dan area prioritas yakni pembangunan 38 kecamatan dari 7 kabupaten," kata dia.

Bupati TTU Juandi David, memberi respon positif atas segera dirampungkannya pembangunan PLBN Napan yang terletak di Kecamatan Bikomi Utara.

"PLBN Napan merupakan proyek pekerjaan yang dibiayai APBN. Meskipun demikian, Pemda TTU mendukung penuh pembangunan PLBN Napan agar segera selesai dalam waktu dekat," kata Juandi, Sabtu 19 Februari 2022.

Baca juga: Satgas Yonarmed 3/105 Tarik Terima Senjata Secara Sukarela dari Warga Desa Napan

Pasalnya, menutut Juandi keberadaan PLBN Napan secara tidak langsung akan membawa dampak positif untuk Kabupaten TTU.

"Kalau sudah selesai, dampaknya untuk Kabupaten TTU itu sangat besar. Karena semua akses ekspor-impor pasti akan lewat jalur itu," kata dia.

Juandi menegaskan proyek Pembangunan PLBN Napan yang dibiayai APBN dengan menelan pagu anggaran Rp 106,2 miliar ini dipercaya akan mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat.

Hal ini disebabkan oleh kegiatan perdagangan atau ekspor-impor di PLBN Napan pasti akan menjadi pilihan utama para pengusaha. Ia juga meyakini bahwa, kegiatan ekspor-impor di PLBN Napan akan menjadi pilihan utama para pengusaha karena faktor jarak yang dinilai cukup dekat.

Baca juga: Pengerjaan  PLBN Napan Diguncang Persoalan, Kontraktor Diduga Gunakan BBM Bersubsidi

"Didukung juga oleh infrastruktur jalan yang sangat memadai," imbuh Bupati Juandi.

Pengusaha Antusias

Pengusaha TTU, Tryandi Sulistyo, antusias dan menyambut baik informasi pembangunan PLBN Napan yang ditargetkan selesai April 2022. Baginya pembangunan PLBN Napan membawa angin segar. Baik bagi para pelaku ekspor-impor, maupun masyarakat TTU pada umumnya.

"Para eksportir dari Indonesia khususnya di Kabupaten Timor Tengah Utara, semakin dipermudah dengan akses tersebut. Di sisi lain, secara tidak langsung biaya kegiatan ekspor impor pasti dapat diminimalisir," kata Tryandi kepada Pos Kupang, Sabtu 19 Februari 2022.

Selain itu, bagi Tryandi, PLBN Napan juga dinilai akan menjadi lokasi destinasi wisata bagi masyarakat TTU, maupun dari wilayah kabupaten lain. Menurutnya, sejak dimulai pembangunan PLBN Napan, pihaknya tidak diberi izin untuk melakukan kegiatan ekspor-impor melalui PLBN Napan.

Baca juga: Napan Jadi Desa Pertama di TTU yang Salurkan BLT Desa Tahap 3 Sampai Desember 2020

Oleh karena itu, proses ekspor-impor Indonesia-RDTL, selama pembangunan PLBN Napan, dilakukan melalui PLBN Wini. Hal ini mewajibkan mereka untuk menempuh perjalanan melalui Kabupaten Belu dan memakan waktu yang cukup lama. "Kebanyakan kita mutar dari Atambua, untuk lewat PLBN Wini," ungkapnya.

Apabila pembangunan PLBN Napan telah rampung, ujar Tryandi, para pengusaha yang berdomisili di TTU pasti merasa senang. Pasalnya, jarak yang ditempuh untuk melakukan kegiatan ekspor-impor ke wilayah Timor Leste lebih dekat dari sebelumnya.

Sedangkan, para pengusaha yang berdomisili di Belu dan kabupaten lainnya pasti lebih memilih untuk melakukan kegiatan ekspor-impor di PLBN Wini atau yang lainnya.

Baca juga: Pemdes Napan Prioritas Kegiatan Pemberdayaan dan Wisata Desa dalam RKPDes 2021

"Kalau kita yang bawa mobil besar, untuk jalur Bakitolas dan Maubesi itu kan sudah tidak memungkinkan. Sehingga kita harus manuver lewat Atambua," beber Tryandi.

Pria yang sering melakukan kegiatan ekspor-impor bahan bangunan dan perabot lainnya ini mengaku, semakin dipermudah dalam melakukan aktivitas perdagangan ke Timor Leste.

"Tergantung permintaan dari Timor Leste, karena di surat izinnya saya itu kan meliputi semua itu. Cuman saya lebih spesifiknya ke bahan bangunan," tutup Tryandi. (rnb/bbr/kompas.com)