Pengelolaan Dana Desa Biloe-TTU Tahun Anggaran 2015-2020 Diterpa Isu Tak Sedap

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Dionisius Rebon

POS-KUPANG.COM, KEFAMENANU- Pengelolaan Dana Desa Biloe, Kecamatan Biboki Utara, Kabupaten TTU, Provinsi NTT, tahun anggaran 2015-2020 diterpa isu tak sedap.

Pasalnya, sejumlah item pekerjaan yang dikerjakan dengan menguras anggaran yang bersumber dari Dana Desa dan ADD tahun anggaran 2015-2020 hingga saat ini tidak tuntas dan terbengkalai.

Ketua BPD Desa Biloe, Fransiskus Asten kepada POS-KUPANG.COM, Selasa, 15/02/2022 menerangkan, pembangunan gedung kantor desa, sejumlah item pekerjaan di Desa Biloe hingga saat ini belum selesai.

"Bantuan perumahan layak huni, pekerjaan gedung, rehab kantor BPD dilengkapi pengadaan 10 buah kursi dan 4 buah meja biro, serta pengadaan sumur bor berlokasi di faotfafi," ungkapnya.

Baca juga: Diduga Lakukan Penyelewengan Dana Desa, di TTU Kades Oekopa Dilaporkan ke Aparat Penegak Hukum INFO

Menurut Fransiskus, hingga saat ini, pembangunan 8 unit rumah tidak layak huni bagi masyarakat desa Biloe yang menguras anggaran dari Dana Desa tahun anggaran 2020 belum rampung.

Tidak hanya itu, terdapat 3 unit rumah yang belum dilakukan pemasangan atap bangunan. Sedangkan 5 unit lainnya belum dilakukan pemasangan jendela, pintu dan lantai dasar.

Fransiskus mengakui bahwa, pada tanggal 5 November dirinya memanggil mantan kades Biloe untuk mempertanggungjawabkan semua item pekerjaan yang tidak rampung dikerjakan. Meskipun demikian, mantan kades Biloe tidak datang kunjung datang.

"dia hanya pesan saja lewat bendahara bahwa perg beritahu pak ketua bahwa kami akan selesaikan dalam bulan November ini, " ungkapnya.

Baca juga: Tahun 2020, Dana Desa di TTU Alami Kenaikan

Penyertaan modal BUMDES senilai 123. 996.258 di tahun anggaran 2017-2018 sampai saat ini tidak dipertanggungjawabkan. Tidak hanya itu, program BUMDES Desa Biloe tidak berjalan baik.

Mengutip informasi yang disampaikan Bendahara Desa Biloe, Fransiskus menjelaskan, rekening BUMDES diambil oleh Inspektorat TTU, ketika mantan kades itu diperiksa oleh pihak lembaga tersebut.

Lebih lanjut disampaikan Fransiskus, rencana pengeboran 1 unit sumur bor yang sumber anggarannya berasal dari ADD tahun anggaran 2019 sebesar Rp. 16.719.800 yang berlokasi di areal persawahan Faotfafi hingga saat ini tidak dikerjakan.

Ia menambahkan, pembangunan gedung kantor desa baru pada tahun anggaran berjalan dari 2015-2020 yang menguras anggaran yang bersumber dari ADD sampai saat ini belum dimanfaatkan.

Hal ini terjadi karena disebabkan oleh kondisi bangunan yang tidak terurus serta belum diplester dan di pasang lantai dasar.

Merespon munculnya persoalan ini, BPD Desa Biloe telah melaporkan fakta-fakta tersebut ke Inspektorat Kabupaten TTU dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.