Jokowi Tekankan Digitalisasi untuk Meminimalisir Perilaku Koruptif di Birokrasi

Jokowi Tekankan Digitalisasi untuk Meminimalisir Perilaku Koruptif di Birokrasi

POS-KUPANG.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo alias Jokowi menghadiri acara Penganugerahan Kepatuhan Standaar Pelayanan Publik Tahun 2021 yang digelar Ombudsman RI di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Rabu 29 Desember 2021.

Dalam sambutannya, Jokowi kembali membahas tentang birokrasi dan upaya meminimalisasi perilaku koruptif di lembaga-lembaga pemerintah.

Jokowi berharap penyelenggara pelayanan publik terus menciptakan birokrasi yang berkelas dunia.

Untuk itu, Presiden meminta semua kementerian/lembaga meningkatkan inovasi digital untuk mencegah perilaku koruptif.

Menurut Presiden, sudah saatnya untuk mewujudkan birokrasi berkelas dunia secara merata di semua tingkatan di seluruh Indonesia.

"Kita tekan, kita minimalkan penyimpangan dan perilaku koruptif di semua lini, di semua lembaga," kata Jokowi.

Presiden juga mengatakan peningkatan digitalisasi penting untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan akuntabilitas setiap lembaga.

Terlebih di masa pandemi ini bisa dijadikan momentum tepat bagi penyelenggara pelayanan publik untuk bertransformasi dan memanfaatkan lebih banyak teknologi serta digitalisasi pelayanan.

Kepala Negara juga menyebut transformasi yang telah dilakukan di era pandemi dapat menjadi modal kuat untuk mengembangkan inovasi pelayanan publik.

Jokowi pun memerintahkan penyelenggara pelayanan publik terus meningkatkan pelayanan.

Presiden tidak ingin ada lagi lembaga yang lambat dan berbelit dalam memberikan pelayanan ke masyarakat.

"Mempermudah akses, memberikan pelayanan yang lebih cepat dan terjangkau," jelas Presiden.

Jokowi menambahkan, penyelenggara pelayanan publik tidak bisa bekerja biasa-biasa saja. Artinya perlu adanya mengubah cara berpikir, mengubah cara merespons, mengubah cara bekerja, orientasinya harus hasil untuk mewujudkan pelayanan yang prima. Dengan tujuan memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat dengan cepat dan tepat.

Namun, pelayanan publik yang prima memerlukan komitmen, memerlukan upaya bersama, sinergitas antar lembaga, memerlukan ikhtiar berkelanjutan, disiplin yang panjang, transformasi sistem, transformasi tata kelola, perubahan pola pikir dan perubahan budaya kerja.