Jokowi Tekankan Digitalisasi untuk Meminimalisir Perilaku Koruptif di Birokrasi

Pada masa pandemi saat ini penyelenggara pelayanan publik diwajibkan bertransformasi memanfaatkan lebih banyak teknologi untuk melakukan tugas-tugas pelayanan, melakukan digitalisasi pelayanan untuk mempermudah akses, memberikan pelayanan yang lebih cepat dan terjangkau.

Oleh karenanya, Jokowi menyebut upaya transformasi yang telah dilakukan di masa pandemi dapat menjadi modal awal untuk mengembangkan inovasi pelayanan publik untuk menciptakan terobosan dan solusi.

Dalam pelaksanaan pelayanan publik yang berkualitas, perlu adanya penilaian kepatuhan guna melihat kemampuan, melihat keberhasilan, dan melihat kekurangan dalam proses pengembangan lembaga pelayanan publik agar semakin efektif, akuntabel, dan transparan.

"Saya mengapresiasi upaya Ombudsman Republik Indonesia untuk melakukan penilaian kepatuhan dalam meningkatkan pemenuhan hak masyarakat di dalam memperoleh pelayanan publik yang berkualitas," imbuhnya.

Ombudsman Bicara Pegawai Honorer

Sebelumnya, anggota Ombudsman RI Robert Na Endi Jaweng menyebut, ada beragam masalah yang dijumpai dalam tata kelola tenaga honorer pada instansi pemerintah. Aneka masalah itu diidentifikasi Ombudsman dari hasil kajian sistemik yang mereka lakukan.

Salah satu masalah yang disoroti adalah soal proporsi kerja tenaga honorer yang tidak sebanding dengan pendapatan.

“Di sini isunya soal kesejahteraan, jaminan sosial, dan juga perlakuan atas tenaga honorer. Ibaratnya, ada yang mengatakan honorer itu gajinya jauh lebih kecil—sesungguhnya honorer tidak menyebutnya gaji, tapi gaji saja lah bahasanya—tapi pada konteks tertentu, pekerjaannya lebih banyak dari ASN-nya,” ungkap Robert dalam diskusi publik yang dihelat secara daring melalui akun YouTube Ombudsman RI, Selasa 28 Desember 2021.

“Mungkin juga ASN-nya entah ngapain, lalu honorernya yang kemudian mengerjakan pekerjaannya. Ini fakta, kita buka-bukaan saja,” tambahnya.

Di samping itu, penganaktirian tenaga honorer juga tercermin dari kebijakan instansi untuk pengembangan kompetensi sumber daya manusia.

Porsi pengembangan kapasitas SDM di instansi pemerintah, selama ini, lebih banyak diberikan bagi ASN. Padahal, instansi selalu memiliki kebutuhan terhadap tenaga honorer.

Tak jarang, tenaga honorer juga sudah berbakti di instansi tersebut selama bertahun-tahun. Ombudsman menemukan, tenaga honorer digunakan instansi pemerintah dari office boy hingga tenaga administrasi dan substansial.

“Jadi seolah-olah tenaganya digunakan tapi tidak dikembangkan kapasitasnya. Ya, ada 1-2 kegiatan, tentu, terkait pengembangan kapastias/kompentensi, tapi itu tidak terencana dan sistematis, sangat situasional,” ucap Robert.

“Kalau ada pelatihan ya dikirim. Ada seminar yang tidak bisa dihadiri ASN, maka honorer yang kemudian akan menggantikan. Kira-kira seperti itu cara kerjanya,” kata dia.

Atas masalah-masalah itu, Ombudsman menyampaikan sejumlah opsi perbaikan tata kelola tenaga honorer di instansi pemerintah.