Reaksi Presiden atas Kritik Waketum MUI, Jokowi: Saya Akan Jawab

Jokowi meminta aparat penegak hukum (APH) terus mengejar buron-buron pelaku korupsi, baik yang ada di dalam maupun luar negeri. 

Hal ini, kata Jokowi, demi mengembalikan aset negara yang telah dirampas pelaku tindak pidana korupsi (TPK).

"Buron-buron pelaku korupsi terus dikejar, baik di dalam maupun di luar negeri, aset yang disembunyikan oleh baik para mafia, mafia pelabuhan, mafia migas, mafia obat, mafia daging, bisa terus dikejar dan pelakunya bisa diadili," kata Jokowi dalam acara Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2021 di Gedung Juang KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (9/12/2021).

Menindaklanjuti pernyataan Jokowi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan siap memburu para daftar pencarian orang (DPO) tersebut.

"Terkait pencarian buron DPO TPK, KPK yang telah bekerja sama dengan berbagai pihak baik di dalam maupun luar negeri yang punya otoritas dan kewenangan dalam pencarian DPO, tentu sebagai sinyal nyata upaya serius KPK untuk mencarinya," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Sabtu (11/12/2021).

KPK pun berterima kasih kepada Jokowi dan jajaran pemerintah dalam upaya pemberantasan korupsi.

Di mana, kata Ali, disampaikan bahwa penindakan korupsi tidak hanya sekedar memberi efek jera kepada para pelaku, namun juga bagaimana bisa mengoptimalkan pemulihan kerugian keuangan negara. 

"Selain itu, pemberantasan korupsi juga diharapkan tidak hanya mengedepankan upaya-upaya penindakan, namun juga harus dibarengi dengan upaya pencegahan dan pendidikan," katanya.

BERITA LAINNYA:

Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa korupsi merupakan kejahatan luar biasa atau extraordinary crime yang mempunyai dampak luar biasa.

Pada tahun ini, kasus korupsi yang ditangani aparat penegak hukum pun jumlahnya luar biasa.

"Dilihat dari jumlah kasus yang ditangani aparat penegak hukum, jumlahnya juga termasuk luar biasa," kata Jokowi saat memberi sambutan dalam Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Kamis (9/12/2021).

Pada periode Januari sampai November 2021, kata Jokowi, Polri telah melakukan penyidikan 1.032 perkara korupsi.

Sementara itu, pada periode yang sama Kejaksaan melakukan penyidikan 1.486 perkara korupsi.

"Demikian pula dengan KPK yang telah menangani banyak sekali kasus korupsi," ucapnya.

Dalam kasus Jiwasraya misalnya, para terpidana telah dieksekusi penjara oleh Kejaksaan dan dua di antaranya divonis penjara seumur hidup. Tak hanya itu, aset sitaan mencapai Rp 18 triliun juga dirampas untuk negara.

Kemudian, dalam kasus Asabri, tujuh terdakwa dituntut mulai dari penjara 10 tahun sampai dengan hukuman mati. Para terdakwa juga diwajibkan membayarkan uang pengganti kerugian negara mencapai belasan triliun rupiah.

Sementara itu, dalam penuntasan kasus BLBI, Satgas BLBI bekerja keras untuk mengejar hak negara yang nilainya mencapai Rp 110 triliun. Satgas juga mengupayakan agar tidak ada obligor dan debitor yang luput dari pengembalian dana BLBI.

"Namun, aparat penegak hukum termasuk KPK sekali lagi jangan cepat berpuas diri dulu karena penilaian masyarakat terhadap upaya pemberantasan korupsi masih dinilai belum baik. Kita semua harus sadar mengenai ini," kata Presiden.

Oleh karena korupsi merupakan kejahatan luar biasa, lanjut Jokowi, diperlukan cara-cara luar biasa untuk menanganinya.

Jokowi tidak ingin pemberantasan korupsi terus-terusan identik dengan penangkapan. Pemberantasan korupsi, kata dia, harus mengobati akar masalah.

Bukan penangkapan, Presiden ingin pemberantasan korupsi lebih menekankan pada upaya pencegahan yang lebih fundamental.

Jokowi ingin budaya antikorupsi ditanamkan sejak dini. Ia juga memerintahkan semua pihak untuk membangun kesadaran diri mengenai mental antikorupsi.

"Kalau korupsi berhasil kita cegah maka kepentingan rakyat terselamatkan," kata dia.

BERITA LAINNYA:

Presiden Joko Widodo Tiba di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (9/12/2021) pagi.

Adapun kedatangan Presiden ke lembaga antirasuah itu untuk menghadiri puncak peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2021.

Berdasarkan pantauan Kompas.com, Presiden tiba di Gedung Merah Putih pada pukul 08.43 WIB dengan mengenakan batik berwarna coklat.

Kepala Negara yang didampingi Ketua KPK Firli Bahuri langsung masuk ke Gedung Merah Putih untuk menuju lokasi acara yang berada di Gedung Penunjang KPK.

Berdasarkan agenda yang disusun KPK, peringatan Hari Antikorupsi Sedunia yang mengusung tema "Satu Padu Bangun Budaya Antikorupsi" itu akan dibuka secara langsung oleh Presiden Joko Widodo.

"Dijadwalkan Presiden Joko Widodo akan membuka kegiatan tersebut secara langsung. Demikian juga Wakil Presiden KH. Ma’ruf Amin akan menutup kegiatan secara langsung," ujar Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ipi Maryati melalui keterangan tertulis, Rabu (8/12/2021).

Ipi menyampaikan, pelaksanaan kegiatan Hakordia berlangsung secara hybrid dengan menerapkan standar protokol kesehatan yang ketat bagi tamu dan undangan yang hadir secara langsung.

Adapun acara ini juga akan dihadiri secara langsung oleh Menteri Kabinet Indonesia Maju, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, dan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin.

"Rangkaian kegiatan juga akan disiarkan secara langsung dan masyarakat dapat mengikutinya melalui akun YouTube KPK," tutur Ipi.

Melalui kegiatan ini, KPK ingin mendorong semua kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan semua elemen masyarakat untuk bersama-sama menyelenggarakan rangkaian kegiatan Hakordia tahun 2021.

“Sebagaimana diketahui oleh publik bahwa Hari Antikorupsi Sedunia ini bukan miliknya KPK, tetapi adalah milik seluruh elemen bangsa yang akan sadar bahkan bahayanya korupsi terhadap kelangsungan negara RI,” ujar Pelaksana Tugas Deputi Koordinasi dan Supervisi KPK Yudhiawan Wibisono dalam konferensi pers, di Gedung Merah Putih KPK, Jumat (26/11/2021).

KPK pun telah menggelar berbagai rangkaian kegiatan untuk memperingati Hakordia 2021 dari 1-9 Desember 2021 dengan agenda sebagai berikut:

1 Desember diselenggarakan di Kendari, Sulawesi Tenggara, dengan kegiatan Seminar Nasional Perizinan Berbasis Risiko Sektor Pertambangan

2 Desember diselenggarakan di Banjarmasin dengan kegiatan Seminar Nasional Pengawasan Pengadaan Barang dan Jasa

6 Desember diselenggarakan di Pekanbaru, Riau, dengan kegiatan Rapat Koordinasi Aparat Penegak Hukum Pertambangan

7 Desember diselenggarakan di Nusa Tenggara Timur dengan kegiatan Seminar Nasional Sertifikasi dan Penertiban Aset Negara Pertambangan

9 Desember diselenggarakan di Jakarta dengan kegitan Puncak Acara Hakordia 2021 di Gedung Merah Putih KPK.

“Tujuan peringatan Hakordia tahun ini adalah memberikan bentuk dukungan dan perkembangan atas peran serta pemberantasan korupsi yang sudah dilakukan oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, sektor usaha termasuk masyarakat sipil,” kata Yudhiawan.

“Selain itu juga, kami ingin memperkuat sinergi dan kolaborasi antara kementerian, lembaga, pemerintah daerah, sektor usaha, dan organisasi masyarakat dalam melakukan upaya pemberantasan korupsi,” tutur dia.

BERITA LAINNYA:

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menanggapi soal pemberian jeruk satu truk seberat tiga ton kepada Presiden Joko Widodo dari warga Karo, Sumatera Utara.

Menurut KPK, Jokowi bisa menolak pemberian gratifikasi berupa makanan dan minuman yang mudah rusak.

Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ipi Maryati Kuding menerangkan, berdasarkan Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi, dalam hal objek gratifikasi berupa makanan dan/atau minuman yang mudah rusak, dapat ditolak untuk dikembalikan kepada pemberi.

Jikalau jika tidak dapat ditolak, maka dapat disalurkan sebagai bantuan sosial.

"Dan sebagai bentuk transparansi, laporan penolakan atau penyaluran bantuan sosial kemudian dapat disampaikan kepada KPK," ujar Ipi saat dikonfirmasi, Rabu (8/12/2021).

Ipi lantas mengimbau kepada masyarakat untuk tidak memberikan gratifikasi dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri ataupun penyelenggara negara demi menerima pelayanan dari pemerintah sebagai dukungan upaya pemberantasan korupsi.

Soalnya, dijelaskan Ipi, memberikan pelayanan kepada masyarakat merupakan tanggung jawab pegawai negeri ataupun penyelenggara negara.

Diberitakan, Presiden Jokowi mendapat satu truk jeruk dari warga Karo, Sumatera Utara.

Berdasarkan keterangan tertulis dari Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden, Jokowi menerima enam perwakilan warga Liang Melas Datas, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, di Istana Merdeka pada Senin (6/12/2021).

Warga pun membawa satu truk jeruk seberat tiga ton sebagai oleh-oleh untuk Jokowi.

Jeruk itu pun disebut telah dibayar Jokowi kala menerima perwakilan warga.

Pembayaran dilakukan melalui sebuah goodie bag.

"Di dalam video, Presiden menyerahkan sendiri pembayaran jeruk tersebut di dalam goodie bag. Beliau bilang 'gantinya'. Dapat dilihat sendiri, silakan dicek di videonya," ujar Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara Faldo Maldini saat dihubungi, Rabu (8/12/2021).

Komentar Bupati Karo

Bupati Karo, Cory Sebayang memberikan respons terkait warganya yang memberikan buah jeruk sebanyak satu truk ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) beberapa waktu lalu.

Ia menjelaskan, hal tersebut bukanlah sindiran ke pemerintah karena tidak pernah diperhatikan.

Pengiriman jeruk sebanyak satu truk itu merupakan inisiatif warga karena memiliki buah jeruk banyak.

"Itu sebenarnya bukan diperintahkan tapi inisiatif mereka sendiri."

"Karena dia begitu cinta kepada pak presiden, di sana jeruknya banyak, sehingga diantarkan ke pak presiden," kata Bupati Karo, dikutip Tribunnews.com dari kanal YouTube Kompas TV, Rabu (8/12/2021).

Mengenai isu yang berkembang tentang bentuk protes warga, Cory pun membantahnya.

"Sebenarnya bukan mereka protes, mereka tahu dan memang mereka butuh untuk jalan itu, wajar saja."

"Tapi bukan karena itu maka mereka datang ke Presiden,"

"Mereka hanya ingin dengan pak presiden," ucapnya.

Cory menambahkan, warga yang menjumpai Jokowi juga telah berkomunikasi dengan Pemkab Karo soal jalan yang rusak.

Ia menyebut, tanpa adanya permintaan dari masyarakat, jalan rusak itu akan tetap diperbaiki.

"Empat kecamatan dan tempatnya jauh di sana, akan kami perhatikan terus. Tiap tahun ada anggaran ke sana," tutur Cory.

Diketahui, Jokowi telah menerima enam perwakilan warga Liang Melas Datas, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin (06/12/2021).

Selain menyampaikan aspirasi, para perwakilan warga tersebut juga membawa satu truk berisi buah jeruk sebanyak tiga ton sebagai “oleh-oleh” bagi Presiden Joko Widodo.

Setia Sembiring, salah seorang perwakilan warga mengatakan, ia bersama rekan-rekannya datang menemui Presiden dengan harapan mendapatkan perhatian dari Presiden terkait kondisi jalan yang rusak di daerahnya.

Menurutnya, jalan yang rusak tersebut juga berdampak pada warga di enam desa dan tiga dusun di Liang Melas Datas, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara 

“Tadi di dalam kami mengantarkan oleh-oleh ini, mudah-mudahan dan kami harapkan Bapak Presiden kita memperhatikan kami masyarakat Desa Liang Melas yang jumlahnya enam desa ditambah tiga dusun."

"Jadi kami harapkan benar bantuan Bapak itu agar desa kami bisa ada perubahan dari dulunya menjadi agak lebih baik,” kata Setia, dikutip Tribunnews.com dari Setkab.go.id.

Dalam pertemuan itu, Jokowi, mengataka njalan rusak di Liang Melas Datas akan segera diperbaiki.

Presiden telah memerintahkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk melakukan perbaikan jalan tersebut.

Kini, telah ditindaklanjuti dengan pengecekan langsung di lapangan oleh Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sumatera Utara, Direktorat Jenderal Bina Marga pada Minggu (5/12/2021).

“Saya sudah dengar semua kok, jadi nggak usah diceritakan saya sudah dengar."

"Hari Sabtu sudah saya perintah ke Menteri PU, kemarin (5/12/2021) sudah sampai sana. "

"Tadi pagi katanya sudah mulai melihat lapangan, sudah mengukur, nanti sebentar lagi dikerjakan,” kata Presiden.

Setelah menerima jeruk, Presiden Jokowi memberikan bantuan untuk para petani warga Liang Melas Datas.

Presiden juga mengatakan, dirinya berencana untuk mengunjungi desa tersebut apabila jalannya telah selesai dikerjakan.

Sementara itu, Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Teknologi, Industri, dan Lingkungan, sekaligus Juru Bicara Kementerian PUPR Endra S. Atmawidjaja dalam keterangan tertulisnya mengatakan, jalan merupakan tulang punggung atau backbone”dalam peningkatan produktivitas kawasan.

Dengan keberadaan jalan yang baik, konektivitas antarkawasan meningkat dan biaya produksi menurun.

 “Pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan konektivitas untuk menghubungkan sentra-sentra produksi dengan pasar (offtaker) hasil-hasil komoditas tersebut,” ucap Endra.

Pemerintah pusat pun akan bekerja sama dan memberikan dukungan terhadap penanganan jalan bagi pemerintah daerah setempat.

Berita Nasional Lainnya

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Ketika Jokowi Bereaksi atas Kritik Waketum MUI

 https://nasional.kompas.com/read/2021/12/13/09090671/ketika-jokowi-bereaksi-atas-kritik-waketum-mui?page=all