Reaksi Presiden atas Kritik Waketum MUI, Jokowi: Saya Akan Jawab

Presiden Jokowi akan mencabut sertifikat tanah hak guna bangunan (HGB) hingga hak guna usaha (HGU) yang ditelantarkan.

Sebab, tidak dimanfaatkannya tanah tersebut membuat ketimpangan penguasaan tanah atau lahan di Indonesia.

Akibatnya dapat memicu terhambatnya perputaran ekonomi di masyarakat.

Hal ini disampaikan Jokowi saat Kongres Ekonomi Umat ke-2 MUI tahun 2021 pada Jumat (10/12/2021) dikutip dari Youtube Sekretariat Presiden.

"Banyak sekali tanah yang konsesinya diberikan sudah lebih 20 tahun, lebih 30 tahun, tapi tidak diapa-apakan. Sehingga kita tidak bisa memberikan ke yang lain-lain," ujarnya.

Namun, saat ini Pemerintah sudah memiliki Bank tanah. Sehingga nantinya jika sudah siap berjalan akan terlihat HGU dan HGB yang ditelantarkan.

Menyikapi Kelebihan Pasokan Ruang Perkantoran

"Mungkin InsyaAllah bulan ini sudah saya mulai atau mungkin bulan depan akan saya mulai untuk saya cabut satu persatu yang ditelantarkan," beber Presiden.

Menurut Jokowi, akan ada banyak lahan HGU maupun HGB yang akan dicabut dan dimasukkan ke Bank Tanah. Agar tanah tersebut tidak telantar lagi.

"Akan banyak sekali yang kita cabuti, lebih dari 20 tahun, lebih dari 30 tahun. Agar semua lahan yang kita miliki itu betul-betul produktif," pungkasnya.

Seperti diketahui, Kementerian ATR/BPN memang sedang menyiapkan pembentukan Bank Tanah yang merupakan lembaga khusus sui generis.

Sui Generis maksudnya adalah suatu badan hukum yang dibentuk dengan kewenangan khusus, yakni mengatur dan mengelola tanah.

Tujuan dari pembentukan Bank Tanah diklaim untuk kepentingan masyarakat luas, kepentingan sosial, hingga Reforma Agraria.

BERITA LAINNYA:

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) komit dan konsisten memberantas kasus korupsi.