Reaksi Presiden atas Kritik Waketum MUI, Jokowi: Saya Akan Jawab

POS-KUPANG.COM - Presiden Joko Widodo tak tinggal diam ketika mendengar kritik yang disampaikan Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas.

Ia langsung merespons kritik yang dilontarkan Anwar tentang tingginya kesenjangan masyarakat, hingga ketimpangan penguasaan lahan.

Peristiwa itu terjadi dalam Kongres Ekonomi Umat Islam II MUI, Jumat (10/12/2021). Jokowi mengaku sengaja tak membaca teks sambutan yang sudah disiapkan demi menjawab kritik Anwar.

"Tadi saya disiapkan bahan sambutan seperti ini banyaknya. Tapi setelah saya mendengar tadi Dr Buya Anwar Abbas menyampaikan, saya enggak jadi juga pegang ini," kata Jokowi.

Baca juga: Firli Bahuri Curhat Soal Ini ke Jokowi, MAKI Langsung Sindir Ketua KPK

"Saya akan jawab apa yang sudah disampaikan oleh Dr Buya Anwar Abbas. Akan lebih baik menurut saya di dalam forum yang sangat baik ini," tuturnya.

Sebaliknya, saat membuka pidato, Anwar Abbas mengaku sempat diperingatkan Jokowi untuk tak bicara terlalu keras.

"Tadi saya diingatkan Pak Jokowi, 'Pak Anwar Abbas, ngomong-nya jangan keras-keras, Pak'. Apalagi tadi ketika bertemu dengan Menteri Agama, ya berapa teman langsung mengambil momen gitu kan. Saya rasa Pak Presiden sama Pak Menteri Agama adalah orang yang sudah kebal ya bagi beliau kritik itu," kata dia.

Kritik penguasaan lahan

Anwar Abbas mengawali pidatonya dengan menyampaikan kritik tentang kesenjangan kesejahteraan masyarakat.

Menurut dia, banyak rakyat yang kini sudah sejahtera. Namun, hanya dari kalangan tertentu saja.

Tingginya kesenjangan itu terbukti dari masih besarnya angka indeks gini ekonomi dan indeks gini bidang pertanahan.

Anwar menyebutkan, sebagian besar lahan di Indonesia dikuasai oleh kalangan tertentu saja.

Baca juga: Presiden Bakal Cabut HGB dan HGU Telantar, Jokowi: Banyak Sekali

"Dalam bidang pertanahan, indeks gini kita sangat memprihatinkan itu 0,59. Artinya, 1 persen penduduk menguasai 59 persen lahan yang ada di negeri ini. Sementara yang jumlahnya 99 persen itu hanya menguasai 41 persen lahan yang ada di negeri ini," kata Anwar.

"Padahal seperti kita ketahui bersama, jumlah usaha besar itu cuma besarnya hanya 0,01 persen dengan jumlah pelaku usaha 5.550 dengan total aset di atas 10 miliar. Usaha menengah besarnya adalah 0,09 persen, dengan jumlah pelaku usaha 60.702," lanjutnya.

Anwar menilai, kesenjangan ini tak bisa dibiarkan terus terjadi. Menurut dia, kesenjangan masyarakat sangat berbahaya karena berpotensi mengganggu stabilitas dan rasa persatuan-kesatuan.

"Bila hal ini terus berlangsung, maka tentu dia akan menciptakan sesuatu yang tidak baik. Karena dia akan menimbulkan kesenjangan sosial yang dari tahun ke tahun akan semakin tajam dan tajam," kata Anwar.

Reaksi Jokowi

Setelah Anwar menutup pidato, Jokowi naik ke panggung. Ia langsung bereaksi atas kritik yang disampaikan Anwar.

Presiden tak membantah pernyataan Anwar terkait hal itu. Namun, Jokowi mengaku, bukan dia yang membagi lahan tersebut.

"Penguasaan lahan, penguasaan tanah. Apa yang disampaikan betul, tapi bukan saya yang membagi. Ya harus saya jawab, harus saya jawab," ucap Jokowi.

Jokowi mengatakan, pemerintah tengah melakukan redistribusi lahan melalui program reforma agraria. Redistribusi lahan itu sudah mencapai 4,3 juta hektare dari total target 12 juta hektare.

Jokowi menuturkan, saat ini Indonesia sudah memiliki bank tanah. Oleh karenanya, pemerintah akan melihat hak guna usaha (HGU) dan hak guna bangunan (HGB) atas tanah yang saat ini telantar.

Menurut Kepala Negara, pada bulan ini atau awal tahun depan, pemerintah akan mencabut HGU dan HGB atas tanah yang telantar itu. Setelah itu, akan diberikan izin konsesi atas tanah-tanah yang ada.

Baca juga: Presiden Jokowi Minta APH Kejar dan Tangkap Pelaku Korupsi, Ini Reaksi KPK

Jokowi mengungkapkan, sudah lebih dari 20 hingga 30 tahun tanah-tanah telantar itu tidak diproses statusnya. Sehingga, pemerintah tidak bisa memberikannya ke pihak-pihak yang membutuhkan.

Presiden pun mempersilakan MUI menyampaikan ke pemerintah jika memerlukan lahan dalam jumlah sangat besar.

"Kalau Bapak, Ibu sekalian ada yang memerlukan lahan dengan jumlah yang sangat besar silahkan sampaikan kepada saya, akan saya carikan, akan saya siapkan," kata Jokowi.

"Berapa? 10.000 hektar? Bukan meter persegi, hektar. 50.000 hektar? Tapi dengan sebuah hitung-hitungan proposal juga yang feasible," ucapnya.

Namun, Jokowi menekankan, penggunaan lahan dan studi kelayakan pada rencana atau proyek yang diajukan harus jelas.

"Artinya ada feasibility study yang jelas. Akan digunakan apa lahan itu. Akan saya berikan. Saya akan berusaha untuk memeberikan itu, Insyallah. Karena saya punya bahan banyak, stok. Tapi enggak saya buka ke mana-mana," tambahnya.

BERITA LAINNYA:

Presiden Jokowi akan mencabut sertifikat tanah hak guna bangunan (HGB) hingga hak guna usaha (HGU) yang ditelantarkan.

Sebab, tidak dimanfaatkannya tanah tersebut membuat ketimpangan penguasaan tanah atau lahan di Indonesia.

Akibatnya dapat memicu terhambatnya perputaran ekonomi di masyarakat.

Hal ini disampaikan Jokowi saat Kongres Ekonomi Umat ke-2 MUI tahun 2021 pada Jumat (10/12/2021) dikutip dari Youtube Sekretariat Presiden.

"Banyak sekali tanah yang konsesinya diberikan sudah lebih 20 tahun, lebih 30 tahun, tapi tidak diapa-apakan. Sehingga kita tidak bisa memberikan ke yang lain-lain," ujarnya.

Namun, saat ini Pemerintah sudah memiliki Bank tanah. Sehingga nantinya jika sudah siap berjalan akan terlihat HGU dan HGB yang ditelantarkan.

Menyikapi Kelebihan Pasokan Ruang Perkantoran

"Mungkin InsyaAllah bulan ini sudah saya mulai atau mungkin bulan depan akan saya mulai untuk saya cabut satu persatu yang ditelantarkan," beber Presiden.

Menurut Jokowi, akan ada banyak lahan HGU maupun HGB yang akan dicabut dan dimasukkan ke Bank Tanah. Agar tanah tersebut tidak telantar lagi.

"Akan banyak sekali yang kita cabuti, lebih dari 20 tahun, lebih dari 30 tahun. Agar semua lahan yang kita miliki itu betul-betul produktif," pungkasnya.

Seperti diketahui, Kementerian ATR/BPN memang sedang menyiapkan pembentukan Bank Tanah yang merupakan lembaga khusus sui generis.

Sui Generis maksudnya adalah suatu badan hukum yang dibentuk dengan kewenangan khusus, yakni mengatur dan mengelola tanah.

Tujuan dari pembentukan Bank Tanah diklaim untuk kepentingan masyarakat luas, kepentingan sosial, hingga Reforma Agraria.

BERITA LAINNYA:

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) komit dan konsisten memberantas kasus korupsi.

Jokowi meminta aparat penegak hukum (APH) terus mengejar buron-buron pelaku korupsi, baik yang ada di dalam maupun luar negeri. 

Hal ini, kata Jokowi, demi mengembalikan aset negara yang telah dirampas pelaku tindak pidana korupsi (TPK).

"Buron-buron pelaku korupsi terus dikejar, baik di dalam maupun di luar negeri, aset yang disembunyikan oleh baik para mafia, mafia pelabuhan, mafia migas, mafia obat, mafia daging, bisa terus dikejar dan pelakunya bisa diadili," kata Jokowi dalam acara Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2021 di Gedung Juang KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (9/12/2021).

Menindaklanjuti pernyataan Jokowi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan siap memburu para daftar pencarian orang (DPO) tersebut.

"Terkait pencarian buron DPO TPK, KPK yang telah bekerja sama dengan berbagai pihak baik di dalam maupun luar negeri yang punya otoritas dan kewenangan dalam pencarian DPO, tentu sebagai sinyal nyata upaya serius KPK untuk mencarinya," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Sabtu (11/12/2021).

KPK pun berterima kasih kepada Jokowi dan jajaran pemerintah dalam upaya pemberantasan korupsi.

Di mana, kata Ali, disampaikan bahwa penindakan korupsi tidak hanya sekedar memberi efek jera kepada para pelaku, namun juga bagaimana bisa mengoptimalkan pemulihan kerugian keuangan negara. 

"Selain itu, pemberantasan korupsi juga diharapkan tidak hanya mengedepankan upaya-upaya penindakan, namun juga harus dibarengi dengan upaya pencegahan dan pendidikan," katanya.

BERITA LAINNYA:

Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa korupsi merupakan kejahatan luar biasa atau extraordinary crime yang mempunyai dampak luar biasa.

Pada tahun ini, kasus korupsi yang ditangani aparat penegak hukum pun jumlahnya luar biasa.

"Dilihat dari jumlah kasus yang ditangani aparat penegak hukum, jumlahnya juga termasuk luar biasa," kata Jokowi saat memberi sambutan dalam Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Kamis (9/12/2021).

Pada periode Januari sampai November 2021, kata Jokowi, Polri telah melakukan penyidikan 1.032 perkara korupsi.

Sementara itu, pada periode yang sama Kejaksaan melakukan penyidikan 1.486 perkara korupsi.

"Demikian pula dengan KPK yang telah menangani banyak sekali kasus korupsi," ucapnya.

Dalam kasus Jiwasraya misalnya, para terpidana telah dieksekusi penjara oleh Kejaksaan dan dua di antaranya divonis penjara seumur hidup. Tak hanya itu, aset sitaan mencapai Rp 18 triliun juga dirampas untuk negara.

Kemudian, dalam kasus Asabri, tujuh terdakwa dituntut mulai dari penjara 10 tahun sampai dengan hukuman mati. Para terdakwa juga diwajibkan membayarkan uang pengganti kerugian negara mencapai belasan triliun rupiah.

Sementara itu, dalam penuntasan kasus BLBI, Satgas BLBI bekerja keras untuk mengejar hak negara yang nilainya mencapai Rp 110 triliun. Satgas juga mengupayakan agar tidak ada obligor dan debitor yang luput dari pengembalian dana BLBI.

"Namun, aparat penegak hukum termasuk KPK sekali lagi jangan cepat berpuas diri dulu karena penilaian masyarakat terhadap upaya pemberantasan korupsi masih dinilai belum baik. Kita semua harus sadar mengenai ini," kata Presiden.

Oleh karena korupsi merupakan kejahatan luar biasa, lanjut Jokowi, diperlukan cara-cara luar biasa untuk menanganinya.

Jokowi tidak ingin pemberantasan korupsi terus-terusan identik dengan penangkapan. Pemberantasan korupsi, kata dia, harus mengobati akar masalah.

Bukan penangkapan, Presiden ingin pemberantasan korupsi lebih menekankan pada upaya pencegahan yang lebih fundamental.

Jokowi ingin budaya antikorupsi ditanamkan sejak dini. Ia juga memerintahkan semua pihak untuk membangun kesadaran diri mengenai mental antikorupsi.

"Kalau korupsi berhasil kita cegah maka kepentingan rakyat terselamatkan," kata dia.

BERITA LAINNYA:

Presiden Joko Widodo Tiba di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (9/12/2021) pagi.

Adapun kedatangan Presiden ke lembaga antirasuah itu untuk menghadiri puncak peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2021.

Berdasarkan pantauan Kompas.com, Presiden tiba di Gedung Merah Putih pada pukul 08.43 WIB dengan mengenakan batik berwarna coklat.

Kepala Negara yang didampingi Ketua KPK Firli Bahuri langsung masuk ke Gedung Merah Putih untuk menuju lokasi acara yang berada di Gedung Penunjang KPK.

Berdasarkan agenda yang disusun KPK, peringatan Hari Antikorupsi Sedunia yang mengusung tema "Satu Padu Bangun Budaya Antikorupsi" itu akan dibuka secara langsung oleh Presiden Joko Widodo.

"Dijadwalkan Presiden Joko Widodo akan membuka kegiatan tersebut secara langsung. Demikian juga Wakil Presiden KH. Ma’ruf Amin akan menutup kegiatan secara langsung," ujar Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ipi Maryati melalui keterangan tertulis, Rabu (8/12/2021).

Ipi menyampaikan, pelaksanaan kegiatan Hakordia berlangsung secara hybrid dengan menerapkan standar protokol kesehatan yang ketat bagi tamu dan undangan yang hadir secara langsung.

Adapun acara ini juga akan dihadiri secara langsung oleh Menteri Kabinet Indonesia Maju, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, dan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin.

"Rangkaian kegiatan juga akan disiarkan secara langsung dan masyarakat dapat mengikutinya melalui akun YouTube KPK," tutur Ipi.

Melalui kegiatan ini, KPK ingin mendorong semua kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan semua elemen masyarakat untuk bersama-sama menyelenggarakan rangkaian kegiatan Hakordia tahun 2021.

“Sebagaimana diketahui oleh publik bahwa Hari Antikorupsi Sedunia ini bukan miliknya KPK, tetapi adalah milik seluruh elemen bangsa yang akan sadar bahkan bahayanya korupsi terhadap kelangsungan negara RI,” ujar Pelaksana Tugas Deputi Koordinasi dan Supervisi KPK Yudhiawan Wibisono dalam konferensi pers, di Gedung Merah Putih KPK, Jumat (26/11/2021).

KPK pun telah menggelar berbagai rangkaian kegiatan untuk memperingati Hakordia 2021 dari 1-9 Desember 2021 dengan agenda sebagai berikut:

1 Desember diselenggarakan di Kendari, Sulawesi Tenggara, dengan kegiatan Seminar Nasional Perizinan Berbasis Risiko Sektor Pertambangan

2 Desember diselenggarakan di Banjarmasin dengan kegiatan Seminar Nasional Pengawasan Pengadaan Barang dan Jasa

6 Desember diselenggarakan di Pekanbaru, Riau, dengan kegiatan Rapat Koordinasi Aparat Penegak Hukum Pertambangan

7 Desember diselenggarakan di Nusa Tenggara Timur dengan kegiatan Seminar Nasional Sertifikasi dan Penertiban Aset Negara Pertambangan

9 Desember diselenggarakan di Jakarta dengan kegitan Puncak Acara Hakordia 2021 di Gedung Merah Putih KPK.

“Tujuan peringatan Hakordia tahun ini adalah memberikan bentuk dukungan dan perkembangan atas peran serta pemberantasan korupsi yang sudah dilakukan oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, sektor usaha termasuk masyarakat sipil,” kata Yudhiawan.

“Selain itu juga, kami ingin memperkuat sinergi dan kolaborasi antara kementerian, lembaga, pemerintah daerah, sektor usaha, dan organisasi masyarakat dalam melakukan upaya pemberantasan korupsi,” tutur dia.

BERITA LAINNYA:

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menanggapi soal pemberian jeruk satu truk seberat tiga ton kepada Presiden Joko Widodo dari warga Karo, Sumatera Utara.

Menurut KPK, Jokowi bisa menolak pemberian gratifikasi berupa makanan dan minuman yang mudah rusak.

Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ipi Maryati Kuding menerangkan, berdasarkan Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi, dalam hal objek gratifikasi berupa makanan dan/atau minuman yang mudah rusak, dapat ditolak untuk dikembalikan kepada pemberi.

Jikalau jika tidak dapat ditolak, maka dapat disalurkan sebagai bantuan sosial.

"Dan sebagai bentuk transparansi, laporan penolakan atau penyaluran bantuan sosial kemudian dapat disampaikan kepada KPK," ujar Ipi saat dikonfirmasi, Rabu (8/12/2021).

Ipi lantas mengimbau kepada masyarakat untuk tidak memberikan gratifikasi dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri ataupun penyelenggara negara demi menerima pelayanan dari pemerintah sebagai dukungan upaya pemberantasan korupsi.

Soalnya, dijelaskan Ipi, memberikan pelayanan kepada masyarakat merupakan tanggung jawab pegawai negeri ataupun penyelenggara negara.

Diberitakan, Presiden Jokowi mendapat satu truk jeruk dari warga Karo, Sumatera Utara.

Berdasarkan keterangan tertulis dari Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden, Jokowi menerima enam perwakilan warga Liang Melas Datas, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, di Istana Merdeka pada Senin (6/12/2021).

Warga pun membawa satu truk jeruk seberat tiga ton sebagai oleh-oleh untuk Jokowi.

Jeruk itu pun disebut telah dibayar Jokowi kala menerima perwakilan warga.

Pembayaran dilakukan melalui sebuah goodie bag.

"Di dalam video, Presiden menyerahkan sendiri pembayaran jeruk tersebut di dalam goodie bag. Beliau bilang 'gantinya'. Dapat dilihat sendiri, silakan dicek di videonya," ujar Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara Faldo Maldini saat dihubungi, Rabu (8/12/2021).

Komentar Bupati Karo

Bupati Karo, Cory Sebayang memberikan respons terkait warganya yang memberikan buah jeruk sebanyak satu truk ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) beberapa waktu lalu.

Ia menjelaskan, hal tersebut bukanlah sindiran ke pemerintah karena tidak pernah diperhatikan.

Pengiriman jeruk sebanyak satu truk itu merupakan inisiatif warga karena memiliki buah jeruk banyak.

"Itu sebenarnya bukan diperintahkan tapi inisiatif mereka sendiri."

"Karena dia begitu cinta kepada pak presiden, di sana jeruknya banyak, sehingga diantarkan ke pak presiden," kata Bupati Karo, dikutip Tribunnews.com dari kanal YouTube Kompas TV, Rabu (8/12/2021).

Mengenai isu yang berkembang tentang bentuk protes warga, Cory pun membantahnya.

"Sebenarnya bukan mereka protes, mereka tahu dan memang mereka butuh untuk jalan itu, wajar saja."

"Tapi bukan karena itu maka mereka datang ke Presiden,"

"Mereka hanya ingin dengan pak presiden," ucapnya.

Cory menambahkan, warga yang menjumpai Jokowi juga telah berkomunikasi dengan Pemkab Karo soal jalan yang rusak.

Ia menyebut, tanpa adanya permintaan dari masyarakat, jalan rusak itu akan tetap diperbaiki.

"Empat kecamatan dan tempatnya jauh di sana, akan kami perhatikan terus. Tiap tahun ada anggaran ke sana," tutur Cory.

Diketahui, Jokowi telah menerima enam perwakilan warga Liang Melas Datas, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin (06/12/2021).

Selain menyampaikan aspirasi, para perwakilan warga tersebut juga membawa satu truk berisi buah jeruk sebanyak tiga ton sebagai “oleh-oleh” bagi Presiden Joko Widodo.

Setia Sembiring, salah seorang perwakilan warga mengatakan, ia bersama rekan-rekannya datang menemui Presiden dengan harapan mendapatkan perhatian dari Presiden terkait kondisi jalan yang rusak di daerahnya.

Menurutnya, jalan yang rusak tersebut juga berdampak pada warga di enam desa dan tiga dusun di Liang Melas Datas, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara 

“Tadi di dalam kami mengantarkan oleh-oleh ini, mudah-mudahan dan kami harapkan Bapak Presiden kita memperhatikan kami masyarakat Desa Liang Melas yang jumlahnya enam desa ditambah tiga dusun."

"Jadi kami harapkan benar bantuan Bapak itu agar desa kami bisa ada perubahan dari dulunya menjadi agak lebih baik,” kata Setia, dikutip Tribunnews.com dari Setkab.go.id.

Dalam pertemuan itu, Jokowi, mengataka njalan rusak di Liang Melas Datas akan segera diperbaiki.

Presiden telah memerintahkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk melakukan perbaikan jalan tersebut.

Kini, telah ditindaklanjuti dengan pengecekan langsung di lapangan oleh Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sumatera Utara, Direktorat Jenderal Bina Marga pada Minggu (5/12/2021).

“Saya sudah dengar semua kok, jadi nggak usah diceritakan saya sudah dengar."

"Hari Sabtu sudah saya perintah ke Menteri PU, kemarin (5/12/2021) sudah sampai sana. "

"Tadi pagi katanya sudah mulai melihat lapangan, sudah mengukur, nanti sebentar lagi dikerjakan,” kata Presiden.

Setelah menerima jeruk, Presiden Jokowi memberikan bantuan untuk para petani warga Liang Melas Datas.

Presiden juga mengatakan, dirinya berencana untuk mengunjungi desa tersebut apabila jalannya telah selesai dikerjakan.

Sementara itu, Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Teknologi, Industri, dan Lingkungan, sekaligus Juru Bicara Kementerian PUPR Endra S. Atmawidjaja dalam keterangan tertulisnya mengatakan, jalan merupakan tulang punggung atau backbone”dalam peningkatan produktivitas kawasan.

Dengan keberadaan jalan yang baik, konektivitas antarkawasan meningkat dan biaya produksi menurun.

 “Pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan konektivitas untuk menghubungkan sentra-sentra produksi dengan pasar (offtaker) hasil-hasil komoditas tersebut,” ucap Endra.

Pemerintah pusat pun akan bekerja sama dan memberikan dukungan terhadap penanganan jalan bagi pemerintah daerah setempat.

Berita Nasional Lainnya

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Ketika Jokowi Bereaksi atas Kritik Waketum MUI

 https://nasional.kompas.com/read/2021/12/13/09090671/ketika-jokowi-bereaksi-atas-kritik-waketum-mui?page=all