Gaduh Politik DPRD Versus Sepi Lelang JPTP Ende

Tetapi rupanya proses sama dalam dalam waktu berbeda ini mempunyai hubungan.

Sebuah komentar bernada kritik datang dari salah seorang anggota DPRD Ende,

“ .....Saya lihat ada indikasi traumatik soal keputusan seleksi di masa lalu, dimana keputusan tidak berdasarkan hasil seleksi....Ada kesan non teknis yang lebih mendominasi keputusan dan seleksi terkesan cuma formalitas belaka. Bisa juga ada pembenaran sinyalemen dan isu yang berkembang di ruang publik, jabatan yang dilelang sudah ada jagonya. Kondisi ini sangat mempengaruhi minat untuk mengikuti seleksi......”  (Kelimutu Pos, 25/10/2021).

Pertanyaan reflektif: ada apa dengan hasil dari proses yang sama di tahun 2019? Hanya panitia seleksi dan PPK yang tahu.

Para peserta kala itu dan publik hanya menerima hasil meski dengan menyisakan tanda tanya. Minimal sebuah evaluasi diri peserta akan kekurangannya sehingga tidak menjadi pilihan pimpinan karena nilai akhir seleksi itu bukan menjadi haknya untuk tahu.  

Baca juga: Erik Rede Ditetapkan Sebagai Wakil Bupati Ende Terpilih, Ini Jumlah Suara yang Diraihnya

Argumentasi objektif yang dapat diutarakan terkait sepinya peminat yang mendaftar adalah bahwa proses seleksi ini mengharuskan beberapa syarat administrasi.

Misalnya, sertifikat latihan teknis, sertifikat pendidikan penjenjangan/struktural.

Sepinya pendaftar dalam kasus ini bisa dilihat sebagai kondisi dimana sangat sedikit ASN yang memenuhi syarat (administrasi).

Pertanyaan selanjutnya, ada apa dengan manajemen aparatur pada Pemerintah Daerah Kabupaten Ende beberapa tahun belakangan ini?

Apakah aspek peningkatan kapasitas teknis dan manajerial bagi ASN menjadi hal yang penting?

Sudahkah merit system diterapkan dalam manajamen ASN?

Masih banyak pertanyaan serupa yang dapat dengan mudah terdengar dalam desas-desus publik di warung kopi, media sosial, media online dan sebagainya.

Terkait ini banyak pihak pasti menghadirkan berbagai argumentasi pembenaran yang mungkin saja akan dihadirkan di ruang publik.

Tetapi salah satu realitas objektif berikut ini justru berbicara yaitu nilai hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tahun 2020 berpredikat “CC”. Predikat ini sama dengan tahun 2019.

Kemenpan RB menetapkan bahwa predikat  ini menunjukkan rendahnya tingkat efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran jika dihubungkan dengan capaian kinerja.

Menerjemahkan hasil penilaian ini dari sisi daya dukung kapasitas sumber daya aparatur, maka kita dapat mengatakan bahwa hasil dari proses seleksi JPTP yang dilakukan pada tahun 2019 tidak mampu memberikan dampak signifikan kepada akuntabilitas kinerja.

Dengan demikian, pertimbangan-pertimbangan yang dipakai dalam menentukan (memilih) pejabat Pimpinan Tinggi Pratama pada proses sebelumnya perlu dievaluasi.

Hal ini sangat membutuhkan keberanian PPK. Publik justru sangat meragukan keberanian PPK saat ini.

Tergilas Perubahan

Saat ini, di Pemerintahan Daerah Kabupaten Ende terlihat keharmonisan yang luar biasa antara lembaga eksekutif dan legislatif.

Strategi kompromi telah menjadi senjata ampuh untuk melahirkan stabilitas politik di daerah ini.

Tetapi, yang namanya politik selalu kembali kepada citranya: “tidak ada makan siang gratis”.

Dampaknya adalah poilitk seolah menjelma menjadi panglima dan sekaligus “ratu adil” yang dapat tampil perkasa untuk menyelesaikan berbagai persoalan.

Tidaklah mengherankan kalau  beberapa keputusan strategis birokrasi justru beraroma kepentingan, termasuk juga berpotensi  memengaruhi hasil akhir proses seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.

Bisa jadi inilah akar masalah sekaligus alasan yang ingin dikemukakan oleh sebagian kalangan yang telanjur skeptis dengan proses seleksi JPTP ini: sekadar formalitas, sudah ada jagonya.

Yang lebih memprihatinkan lagi adalah beredarnya dugaan bahwa hasil akhir proses ini dikaitkan dengan proyeksi menuju tahun 2024.

Baca juga: Ini Orang Pertama Dihubungi Erik Rede Usai Menang Pemilihan Wakil Bupati Ende

Bila sudah seperti ini, maka harus diakui bahwa manajemen aparatur birokrasi sudah terlalu jauh tercebur dalam kepentingan politik.

Birokrasi bukan berpikir soal pelayanan kepada masyarakat, tetapi lebih cenderung soal bagaimana pemilu mendatang.  

Saat ini banyak pemerintah daerah di Indonesia seolah berlomba memperbaiki strategi pelayanannya kepada masyarakat dengan penataan berbagai instrumen pendukung  (SDM, sarana dan prasarana, SOP).

Sejalan dengan itu, organisasi perangkat daerah bersama aparaturnya berpacu melakukan inovasi dan memberikan kinerja terbaik.

Kepada mereka yang berkinerja baik dan berprestasi, diberikan penghargaan, promosi, pengembangan kapasitas dan karier.

Merit system mendapatkan tempat sekaligus memberikan ruang kompetisi bagi aparaturnya.

Birokrasi pemerintah saat ini menghadapi tantangan era Teknologi 4.0.

Kemenpan RB bahkan menjawabnya dengan mencoba menghadirkan Birokrasi 4.0 yang bercirikan efisiensi pelayanan, akurasi pelayanan, percepatan pelayanan, fleksibilitas kerja.

Di era ini pemerintahan daerah yang akan memenangkan persaingan adalah yang cepat mengambil keputusan: the fast eat the slow (Sebastian Stern, et al, 2018).

Salah satu faktor kunci adalah sumber daya aparatur yang mumpuni.

Cerita seleksi JPTP sepi peminat sejatinya hanyalah sebagian kecil dari ekspresi protes ASN terhadap manajemen ASN yang terjadi akhir-akhir ini di Pemda Ende.

Publik sudah mengetahui itu, meski ada banyak pihak yang mencuci tangan menunjuk sikap tak bersalah, dengan berbagai argumen pembenar.

Menghadapi tantangan dunia sebagaimana digambarkan di atas, apakah Pemda siap hadapi perubahan?

Jawabannya: Tidak!

Pemerintah Daerah Kabupaten  Ende: antara eksekutif dan legislatif, dari pimpinan sampai dengan tenaga pelaksana, saat ini sedang asyik mencari makan serta mengamankan kepentingannya (pribadi dan kelompok) masing-masing.

Kita semua siap-siap untuk tetap tertinggal dan bahkan digilas oleh perubahan.*

Berita Kabupaten Ende lainnya