Gaduh Politik DPRD Versus Sepi Lelang JPTP Ende

Gaduh Politik DPRD Versus Sepi Lelang JPTP Ende

Oleh Steph Tupeng Witin

Penulis Buku “Politik Dusta di Bilik Kuasa” (JPIC OFM, 2019)

POS-KUPANG.COM - Selama pertengahan 2021, panggung politik Ende gaduh oleh sandiwara pemilihan wakil bupati Ende yang kini menuai “perlawanan” baru secara rasional.

Artinya, kita patut menduga kuat bahwa proses pemilihan wakil bupati Ende berjalan dalam alur irasionalitas demokrasi dan politik.

Sandiwara ini diduga kuat disutradarai oleh para politisi yang sudah tenar dalam soal “kerusuhan politik” lokal Ende.

Nama-nama itu pun bukan orang asing dalam kasus dugaan korupsi gratifikasi PDAM Ende.

Dalam kasus gratifikasi PDAM Ende, publik tahu nama Fransiskus Taso (sekarang Ketua DPRD Ende), Erik Rede (memimpin sidang penetapan kasus gratifkasi PDAM), Heri Wadhi, Sabri Indra Dewa, Orba K. Ima, Kadir Mosa Basa, Fian Moa Mesi dan Yohanes Pela.

Kegaduhan politik Ende bukan hal yang baru karena aktornya adalah pemain lama yang malang melintang dalam urusan kerusuhan politik.

Publik patut menduga kuat, kerusuhan politik lokal ini hanya sandiwara penetrasi permainan lebih intens ke dalam tubuh birokrasi.

Sosok wakil bupati yang diharapkan mayoritas anggota DPRD Ende adalah yang bisa dikendalikan dan diatur mengikuti hasrat mereka.

Sutradara utama dijuluki “The Founding Fathers.”

Andaikan yang terpilih adalah sosok wakil bupati berintegritas, paham tupoksi, berpengalaman dalam birokrasi dan cerdas, maka celah bagi para pemain ini untuk “menyorongkan tangan” ke birokrasi akan tertutup.

Maka publik menduga, pemilihan wakil bupati Ende berlangsung dalam aras pemikiran ini sehingga hasilnya pun tidak mengejutkan rasionalitas mayoritas publik.

Kegaduhan panggung politik Ende untuk memperebutkan “bola muntah” jabatan Wabup Ende tidak diimbangi dengan proses lelang Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) di Birokrasi Ende yang sangat sepi pelamar sepanjang Oktober 2021.