Penyerapan APBD Rendah, Kadis PUPR NTT Sebut Akibat Refocusing

Laporan reporter POS-KUPANG.COM, Irfan Hoi

POS-KUPANG.COM, KUPANG- Penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD) NTT dinilai masih rendah, padahal waktu efektif menyisahkan dua bulan penyerapan. Pemerintah Pusat meminta agar daerah untuk bisa melakukan percepatan penyerapan APBD.

Kepala Dinas PUPR, Maksi Nenabu, Senin 1 November 2021, mengakui penyerapan anggaran di dinasnya memang rendah akibat refocusing anggaran untuk penanganan dan penanggulangan covid-19 di NTT.

Dengan beberapa infrastruktur khusus jalan yang sejauh ini belum dikerjakan, untuk itu, Maxi mengatakan pihaknya menggunakan anggaran dari Pinjaman Ekonomi Nasional (PEN) yang dipinjam pemerintah provinsi (Pemprov) NTT.

Sebanyak 77 ruas jalan direncanakan akan dilakukan pengerjaan menggunakan dana PEN. Dari ruas jalan yang disebutkan itu, saat ini 67 ruas jalan telah siap untuk dikerjakan dan sudah pada tahap sosialisasi dan pemasangan patok.

Baca juga: Maksi Nenabu : Wagub Josef Nae Soi Sudah Bisiki Menteri PUPR Terkait Usulan Pembangunan Jembatan 

"Minggu lalu sudah mulai soslilasi dan pemasangan patok dan persiapan pengerjaan fisik," ujarnya.

Sejumlah ruas itu juga, menurutnya sudah berkontrak dan hanya menyisahkan 10 kontrak yang masih memperbaiki dokumen untuk segera memulai pengerjaan. Dia belum memastikan penyelesaian pengerjaan itu.

Untuk ruas jalan yang berada dalam Kota Kupang, seperti di Kelurahan Tuak Daun Merah (TDM), Maxi menyebut telah dimulai proses pengerjaan yang berkisar beberapa kilo pada jalur prioritas atau rusak berat. 

Beberapa waktu lalu, Kepala Badan Keuangan provinsi NTT, Zakarias Moruk mengatakan, perkembangan pinjaman PEN telah diberi pertimbangan oleh kementrian dalam negeri kepada gubernur NTT tentang usulan pinjaman daerah 1,3 triliun lebih.

Zakarias menjelaskan pinjaman ini untuk pembiayaan 77 ruas jalan provinsi, 22 embung dan 17 SPAM air bersih. Kementrian keuangan juga telah mengeluarkan surat keputusan kepada PT. SMI untuk menyetujui pinjaman daerah provinsi NTT.

Gubernur NTT, menurutnya, telah mendatangani surat penawaran dengan PT SMI. Penandatanganan ini merupakan tindaklanjut persetejuan pinjaman yang didukung dengan administrasi, Kerangka acuan kerja dan plafon anggaran.

Setelah penandatanganan surat penawaran, gubernur NTT dan direktur PT SMI akan menandatangani surat kontrak dan selanjutnya berproses untuk pencairan atau penarikan. Untuk penarikan akan dilakukan selama tiga kali yakni pencairan muka, tahap awal dan tahap akhir.

"Untuk PUPR pencairananya lebih dulu, karena kita dengan PUPR telah melakukan pinjaman terdahulu pada pinjaman reguler di tahun 2020," sebutnya.

Zakarias menyebut di PT SMI tidak mengenal tahun anggaran, namun tahun kontrak. Untuk itu, jika kontrak itu dimulai pada pertengahan Agustus ini maka program yang dikerjakan itu harus selesai pada Agustus 2020.

Di provinsi NTT lebih mengenal pada sistem tahun anggaran, lanjut Zakarias, pemprov kembali menyesuaikan kondisi keuangan pada APBD perubahan di tahun 2022 dan di pos penerimaan pembiayaan dan pos pengeluaran pembiayaan.