Kementerian Desa PDT dan Pemkab Belu Lakukan Sinkronisasi Program

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Teni Jenahas

POS-KUPANG.COM, ATAMBUA - Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal ( PDT) bersama Pemerintah Kabupaten Belu ( Pemkab Belu) melakukan sinkronisasi program pengembangan daerah perbatasan
dan rencana aksi penanganan daerah tertinggal.

Sinkronisasi program ini dibahas dalam rapat koordinasi yang bertempat di Aula Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP4D) Kabupaten Belu, Selasa 28 September 2021.

Kegiatan ini dihadiri Analisis Pembangunan Kementerian Desa PDT, Egkrateia Putra, Perencana Ahli Muda, Alvin, Plt. Kepala BP4D Kabupaten Belu, Dra. M.K Eda Fahik, MM dan pimpinan OPD lainnya.

Plt. Kepala BP4D Kabupaten Belu, Eda Fahik dalam sambutan mengatakan, kehadiran pemerintah pusat di Kabupaten Belu untuk melihat secara langsung kondisi Belu sebagai Kabupaten tertinggal di Indonesia. Melalui pertemuan ini, Pemkab Belu berharap Kementerian Desa dapat memfasilitasi dan sinkronisasi program pembangunan di Kabupaten Belu selama dua tiga tahun ke depan.

Baca juga: Pemkab Belu Lapor Empat Pemilik Akun FB ke Polres Belu

Kata Eda, dari aspek perencanaan, Pemkab Belu sudah menyiapkan dokumen RPJM yang dijabarkan dalam program-program prioritas tahun anggaran 2021-2024.

Program prioritas tersebut sejalan dengan program pemerintah pusat untuk kemajuan Kabupaten Belu sehingga suatu saat Belu bisa keluar dari kategori daerah tertinggal.

"Kita berharap sesuai rencana tahun 2024, ada integrasi program dari pusat sampai ke daerah untuk program kawasan tertinggal. Saya yakin, Kabupaten Belu bisa keluar dari daerah tertinggal", ungkapnya.

Lanjut Eda, pemerintah daerah akan akan memfasilitasi OPD-OPD agar melihat indikator-indikator pembangunan yang belum tercapai kemudian indikator yang belum tercapai itu yang akan diintervensi secara bersama.

Baca juga: Pemkab Belu Sudah Menggratiskan Pengobatan Bagi Seluruh Penduduknya

"Indikator-indikator yang belum tercapai itu, kita akan lakukan intervensi secara bersama -sama dan akan kita integrasikan semua usulan-usulan itu untuk selanjutnya dikomunikasikan ke pusat melalui Kementerian Desa", kata Eda.

Perencana Ahli Pertama Direktorat Penyerasian Rencana dan Program PPDT pada Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Kementerian Desa, PDT, Mohammad Sultan mengatakan, ia bersama tim datang untuk penyerasian program rencana dan program percepatan pembangunan daerah tertinggal, khususnyadi di kawasan perbatasan.

Selain itu juga, mereka ingin menggali bagaimana kondisi riil tentang enam kriteria dan 22 indikator di daerah tertinggal.

"Kedatangan kami ke Kabupaten Belu untuk melihat peluang- peluang yang bisa kami kembangkan dan permasalahan - permasalahan apa yang harus segera ditangani, sehingga di periode selanjutnya Kabupaten Belu sudah tidak lagi tergolong daerah tertinggal", kata Sultan.

Sultan menambahkan, dalam kegiatan tersebut, tim pusat akan menggali potensi di daerah yang bisa dikoordinasikan dengan kementrian atau lembaga terkait untuk diintervensi lewat programnya sesuai kebutuhan daerah tahun 2022.

"Kami menggali potensi sumber daya alam apa yang harus kita kembangkan serta permasalahan - permasalahan ke depan harus segera kita tangani. Poin-poin itu yang perlu kita gali dan coba kita tajamkan", jelas Sultan.

Untuk mengetahui lebih dalam, tim Kementerian Desa dan PDT akan meninjau beberapa lokasi yang menjadi prioritas pembangunan di Kabupaten Belu. (*)

Baca Berita Belu Lainnya