Bupati Lembata Thomas Ola Langoday Janji Copot Kepala Dinas Bermasalah

Laporan reporter POS-KUPANG.COM, Irfan Hoi

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Bupati Lembata Dr Thomas Ola Langoday menyatakan akan mencopot kepala dinas (kadis) atau pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) bermasalah alias yang sedang terjerat dalam masalah hukum.

Thomas Ola, usai pelantikan di aula El Tari, Kantor gubernur NTT, Kamis 16 September 2021, mengatakan penempatan pimpinan OPD juga akan dilakukan dirinya sesuai dengan kualifikasi, kompetensi dan kinerja.

Ia menjelaskan penataan birokrbasi menjadi penting dilakukan demi perubahan dan peningkatan pelayanan. Baginya, birokrasi merupakan lokomotif dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat.

Hal ini, menurut Thomas Ola, juga merespon desakan mahasiswa Lembata untuk mencopot pimpinan OPD yang kosong. Dia menegaskan tidak ada jabatan pimpinan yang kosong.

Baca juga: Wali Kota Kupang Sebut ATM Kontainer Bank NTT KCU Kupang Tingkatkan Pertumbuhan Ekonomi

"Orang yang tepat harus menempati tempat yang tepat. Itu menjadi penting, dan bekerja berdasarkan struktural," katanya.

Dia menilai pimpinan OPD di Lembata harus mengikuti PIM atau sekolah pimpinan daerah sehingga mempunyai pengalaman dan kinerja yang baik pula. 

Thomas Ola memberi warning bagi pimpinan OPD yang punya temuan dari APIP, BPK, inspektorat agar bersiap diri menempati jabatan kosong.

"Kadis bermasalah hukum, nomor satu di nonjob, di copot, siapapun," tegasnya.

Dia juga menyampaikan Lembata harus memiliki brand antaralain ikan, omega, sorgum dan juga kambing. Menurutnya, brand ini akan menjadi jualan pemerintah Lembata dalam kepemimpinannya.

Sementara itu, masalah bahan bakar minyak (BBM), Thomas Ola mengatakan, ia telah memberi izin tempat labuh kapal BBM untuk melakukan aktifitas bongkar muat minyak. Lokasi itu tepatnya di sebelah barat eks lapangan harnus dan pelabuhan laut Lewoleba. 

"Hari ini kerja sama itu sedang dirintis, mudah-mudahan, saya kembali ini kita mulai eksen," katanya.

Ia juga menyampaikan dalam skemanya, pemkab dan pihak penyalur akan melakukan pemilahan bagi kendaraan yang boleh mengisi BBM bersubsidi dan kendaran yang boleh mengisi di BBM non subsidi. Dengan demikian, kata Thomas, masyarakat tidak akan lagi antri hingga tengah malam.

Disebutkan juga, pinjaman daerah yang diperuntukan bagi keperluan pembangunan infrastruktur daerah, Thomas mengatakan, pembangunan juga akan dilakukan di wilayah selatan yang ditemui banyak infrastruktur tidak memadai, terutama jalan umum menuju pusat produksi. (*)

Berita Lembata Lainnya :