10 Kabupaten Direncanakan Jadi Pilot Project Pengentasan Kemiskinan di NTT

"Ini sejalan dengan SiMandataris tadi itu. Dimana kantong kemiskinan, penyebabnya apa. Mislanya pendapatan masih dibawa garis kemiskinan, maka kita harus lakukan apa," kata Kosmas.

Di NTT sendiri memiliki 577 ribu pekerja yang bekerja tanpa upah atau tidak berbayar. Sementara Badan Pusat Statistik (BPS) mengukur tingkat kemiskinan salah satunya adalah pendapatan dari masyarakat atau daerah itu.

Garis kemiskinan di NTT kurang lebih 412.772 rupiah. Parameter ini digunakan, bila seseorang memiliki pendapatan diatas angka ini maka dikategorikan non miskin namun jika pendapatan dibawa patokan tersebut maka dikategorikan miskin.

"Ini adalah metodologi, cara penghitungan dengan kenyataan cocok," ujarnya.

Baca juga: Pemprov NTT Perbaruai Aturan PPKM Level 4,Ini Syarat Untuk Perjalanan dalam Wilayah NTT dan Luar NTT

Dalam pengenatasan kemiskinan di 10 daerah, menurut Kosmas semua anggaran akan salurkan dari pemerintah provinsi.

Untuk itu, dia mengakan kerjasama dari semua pihak dalam mendukung program tersebut.

Hal ini sebagai bentuk komitmen pemprov dalam pemetaan kantong kemiskinan dan penanggulangan Kemsikinan di NTT.

Pihaknya juga akan berusaha maksimal untuk mendatangi tiap kepala keluarga.

"Kita sementara finalkan instrumennya, sebentar lagi kita akan turun lapangan. Muda-mudahan pertengahan September kita sudah mulai," sebut Kosmas.

Aplikasi SiMandataris, lanjut Kosmas, akan memberikan informasi terkait dengan daerah atau desa yang berkategori miskin.

Baca juga: Pemprov NTT Bakal Konsolidasi Pengusaha Ikan untuk Melakukan Ekspor Bersama

Pendataan ini dilakukan untuk mengetahui lebih jelas, sebab terdapat data yang dimiliki Bappeda belum sinkron utuh dengan data  lapangan.

Untuk delikatahui, jumlah desa/kelurahan yang ada di NTT sebanyak 3.353 desa/kelurahan, 306 kecamatan dan 21 kabupaten serta 1 Kota. (*)

Berita Pemprov NTT Terkini