Breaking News:

Berita TTU

Lakmas CW NTT Desak BK DPRD TTU Panggil Oknum Anggota yang Diduga Kerja  Proyek di Rote Ndao

anggota DPRD tersebut mengerjakan projek di Rote Ndao, maka anggota DPRD tersebut juga telah melanggar Sumpah

Penulis: Dionisius Rebon | Editor: Rosalina Woso
POS-KUPANG.COM/DIONISIUS REBON
Direktur LAKMAS Cendana Wangi NTT, Viktor Manbait 

Lakmas CW NTT Desak BK DPRD TTU Panggil Oknum Anggota yang Diduga Kerja  Proyek di Rote Ndao

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Dionisius Rebon

POS-KUPANG.COM, KEFAMENANU- Direktur Lembaga Anti Kekerasan Masyarakat Sipil (LAKMAS) Cendana Wangi NTT, Viktor Manbait, S. H, mendesak Badan Kehormatan DPRD TTU untuk memanggil dan meminta klarifikasi salah satu oknum anggota DPRD yang diduga mengerjakan proyek di Kabupaten Rote Ndao.

"Dewan Kehormatan DPRD TTU tanpa menunggu adanya laporan harusnya memanggil dan melakukan klarifikasi atas anggota DPRD yang bersangkutan," ujarnya saat diwawancarai POS-KUPANG.COM, melalui pesan WhatsApp, Selasa, 20 Juli 2021.

Pasalnya, lanjut Viktor, apabila benar, ada Anggota DPRD TTU yang mengerjakan projek di Rote Ndao, maka sudah menyalahi larangan bagi anggota DPRD sebagaimana diatur dalam UU No 17 tahun 2014 Tentang MPR, DPRD, DPD dam DPRD dan pasal 134 dan pasal 188 UU No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

"Hal itu bila benar anggota DPRD tersebut mengerjakan proyek di Rote Ndao, maka anggota DPRD tersebut juga telah melanggar Sumpah," tambah Viktor.

Baca juga: Ini Jumlah Hewan Kurban di Masjid Jami Al-Muhajirin Kefamenanu TTU

Menurutnya, setiap anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dilarang melakukan pekerjaan yang tidak ada hubungannya dengan tugas dan wewenang DPR, DPD, DPRD dan DPRD Kabupaten Kota.

Setiap anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota juga dilarang untuk merangkap jabatan yang anggarannya bersumber dari APBD, atau APBD, sebagaimana yang diatur dalam undang-undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPRD, DPD dan DPRD.

Dengan demikian, apabila ada anggota DPRD yang mengerjakan proyek pemerintah atau merangkap jabatan apapun yang bersumber dari APBN atau APBN, telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan diberikan Sanksi melalui proses penegakan kode etik anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota.

Ia menyebutkan, larangan bagi anggota DPR, DPD, DPRD melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan fungsi DPR atau merangkap jabatan yang pembiayaannya bersumber dari APBN dan APBD juga diatur dalam pasal 134 dan pasal 188 UU Pemerintah Daerah.

Baca juga: Pemasangan Pompa Hidram oleh Kodim 1618/TTU di Kelurahan Tubuhue Hampir Rampung

Jadi, secara eksplisit, Viktor menegaskan bahwa, memang tidak ada peraturan yang melarang anggota DPR/DPRD untuk menjabat sebagai Direksi dan Komisaris suatu perseroan.

Selain itu, anggota DPR/DPRD juga tidak dilarang untuk duduk sebagai pemegang saham suatu perseroan.

Anggota DPRD tersebut, melanggar Kode Etik DPRD apabila dalam kedudukannya sebagai Direktur atau Komisaris Perseoran mengerjakan proyek Pemerintah atau mengerjakan proyek lain yang pembiayaannya bersumber dari APBN/APBN.

"Janjinya sebagai Anggota DPR/DPRD untuk menjalankan fungsinya sesuai ketentuan peraturan perundang–undangan dan bekerja dengan seadil-adilnya serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi dan golongan," tutup Viktor. (*)

Berita TTU terkini

Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved