Breaking News:

Wakil Wali Kota Kupang Minta Anggaran Bagi Posko Kelurahan Segera Dicairkan

Anggaran untuk posko Covid-19 di tingkat kelurahan belum juga dicairkan. Para lurah mengaku tidak tahu mekanisme dan persyaratan yang

Editor: Ferry Ndoen
ISTIMEWA/POS-KUPANG.COM
ilustrasi :Wakil Wali Kpta Kupang, Herman Man lakukan pertemuan sampaikan konsep baru di Rumah Jabatan Wakil Wali Kota Kupang, Selasa (2/1/2021 

Wakil Wali Kota Kupang Minta Anggaran Bagi Posko Kelurahan Segera Dicairkan

Laporan reporter POS-KUPANG.COM, Irfan Hoi

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Anggaran untuk posko Covid-19 di tingkat kelurahan belum juga dicairkan. Para lurah mengaku tidak tahu mekanisme dan persyaratan yang harus dilengkapi agar dapat mecairkan anggaran tersebut. Kendati demikian, para lurah tetap aktif bertugas di wilayah kerja masing-masing, bersama dengan Babinsa, Babinkantibmas dan tokoh masyarakat.

Wakil Wali Kota Kupang, dr Hermanus Man meminta agar pencairan anggaran bagi posko-posko covid-19 di tingkat kelurahan.

"Anggaran tersebut wajib harus dicairkan, katena terkait dengan PPKM mikro ini, posko Covid-19 wajib ada sampai di tingkat kelurahan dan RT-RW," tegasnya, Rabu 7 Juli 2021 di balai Kota

Herman Man menjelaskan, semua Lurah diinstruksikan untuk membuat posko di tingkat Kelurahan, tetapi tentunya untuk membuat posko membutuhkan biaya.  Di sisi lain anggaran untuk posko di tingkat Kelurahan sudah dialokasikan sehingga hanya perlu dicairkan saja.

Baca juga: Bantuan Bagi Pasien Covid-19, Wakil Wali Kota Kupang Sebut Bisa Mencukupi Kebutuhan

"Wali Kota juga sudah menginstruksikan kepada Sekda dan semua jajaran terkait untuk segera mencairkan anggaran posko di tingkat Kelurahan sesuai dengan administrasi keuangan yang jelas," ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang, Truice Ully-Oey, mengatakan, pihak keuangan hanya bertugas untuk mencairkan anggaran yang diusulkan oleh dinas terkait.

Sejauh ini, kata Truice Ully, anggaran refocusing untuk Penanganan dan pencegahan covid 19, yang sudah dicairkan yaitu dari Dinas Kesehatan sebesar Rp 4 Miliar lebih, sementara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya belum ada laporan atau usulan anggaran.

"Misalnya Dinas Sosial, Dinas Pariwisata, BPBD dan OPD lainnya, belum ada usulan pencairan anggaran. Prinsipnya Badan Keuangan mencairkan anggaran sesuai dengan usulan yang masuk," jelasnya, Rabu 7 Juli 2021.

Baca juga: Direktur Rumah Sakit Jiwa - Naimata Kupang Kuatir Terkait Vaksin Jenis Astra Zeneca, Ini Alasannya

Halaman
12
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved