Tinjau Lokasi Budidaya Kerapu di Semau, Menteri KKP Targetkan NTT- NTB Andalan Budidaya Nasional
Tinjau Lokasi Budidaya Kerapu di Semau, Menteri KKP Trenggono Targetkan NTT dan NTB Jadi Andalan Budidaya Nasional
Penulis: Ryan Nong | Editor: Ferry Ndoen
lihat foto
Perkembangan budidaya kakap - kerapu ini direncanakan akan panen di bulan Agustus 2021 nanti. Dengan perkiraan total panen sebanyak 100 ton ikan dengan nilai jual sebesar Rp 5,5 miliar.
Sebagai informasi, produk perikanan NTT lebih banyak dipasarkan antar pulau dibandingkan ke luar negeri. Diketahui, selama kurun waktu 2016-2020 mampu meningkatkan volume ekspor rata-rata sebesar 42,83% dan pemasaran antar pulau sebesar 219,8%.
Ganef juga mengutarakan secara langsung sejumlah kendala yang dialami kepada Menteri Trenggono terkait dengan budidaya kakap - kerapu ini, diantaranya masih kurangnya tenaga ahli, belum tersedianya gudang pakan, serta dampak Badai Seroja yang menyebabkan speedboat tenggelam, rumah jaga rusak berat serta jaring-jaring pun rusak.
Pada kesempatan tersebut, KKP melalui Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya memberikan bantuan kepada perwakilan Pokdakan Provinsi NTT berupa 17 paket bioflok, 5 paket bantuan kebun bibit rumput laut di Kabupaten Sumba Timur, 20.000 ekor benih kakap putih, dan 20.000 ekor benih bawal bintang.
Kunjungan kerja ke NTT tersebut merupakan salah satu tindak lanjut Menteri Trenggono setelah mengikuti rapat koordinasi bidang kemaritiman dan investasi dengan Menkomarves, Luhut Binsar Pandjaitan minggu lalu terkait percepatan pembangunan infrastruktur di Provinsi NTB dan NTT.
Sorotan DPRD NTT
Program Budidaya Kerapu yang dilaksanakan Pemerintah Provinsi NTT melalui Dinas Kelautan dan Perikanan NTT sendiri sedang mendapat sorotan tajam dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) NTT.
Pasalnya, program yang disebut Pemerintah Provinsi NTT sebagai program investasi itu dinilai gagal.
Dalam pandangan akhir Fraksi atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi NTT tahun 2020 yang berlangsung pada 28 Juni 2021 siang, 4 Fraksi menyorot program budidaya ikan kerapu itu.
Fraksi Gerindra dan Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan keprihatinan atas program yang disebut mereka gagal. Pasalnya, program budidaya yang dilakukan di Wae Kelambu Kabupaten Ngada yang memakai total anggaran hingga Rp 7,8 miliar dari alokasi APBD murni 2019 dan APBD perubahan 2020, setelah dipanen hasilnya Rp 78,6 juta.
Senada, Fraksi Demokrat Solidaritas Pembangunan pun menilai program tersebut kurang efektif. Karena itu, Fraksi Demokrat Solidaritas Pembangunan meminta pemerintah memberi gambaran yang komprehensif dan rigid.
Sementara Fraksi PAN menyebut program tersebut menimbulkan kerugian. Karena itu Fraksi PAN mengingatkan pemerintah agar melakukan monitoring secara ketat sehingga tidak timbul persoalan hukum kemudian hari. (hh)
