Tinjau Lokasi Budidaya Kerapu di Semau, Menteri KKP Targetkan NTT- NTB Andalan Budidaya Nasional 

Tinjau Lokasi Budidaya Kerapu di Semau, Menteri KKP Trenggono Targetkan NTT dan NTB Jadi Andalan Budidaya Nasional 

Laporan Wartawan POS-KUPANG.COM, Ryan Nong 

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Sakti Wahyu Trenggono meninjau lokasi Keramba Jaring Apung (KJA) di Pulau Semau, Kabupaten Kupang dalam kunjungan kerjanya ke Provinsi Nusa Tenggara Timur, Rabu, 30 Juni 2021.

Dalam kunjungan perdana ke NTT itu, Menteri Trenggono didampingi Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat dan Bupati Kupang Korinus Masneno. 

Ikut dalam rombongan, Dirjen Perikanan Budidaya, Dirjen Perikanan Tangkap, Direktur Pemantauan dan Operasi Armada serta para Staf Khusus dan Asisten Khusus Menteri.

Menteri KKP, Sakti Wahyu Trenggono, dalam rilis Kementerian Kelautan dan Perikanan yang diterima POS-KUPANG.COM menyebut, kunjungan kerja ke NTT dilaksanakan untuk melihat langsung potensi kelautan dan perikanan di provinsi yang berbatasan dengan Timor Leste dan Australia itu.

Baca juga: Kampung Adat Lewokluok Masuk Nominasi API Award 2021, Ini Keunikannya

Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, jelas Menteri Trenggono, mendukung percepatan pembangunan infrastruktur di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), khususnya di sektor kelautan dan perikanan. 

"Saya bersama Pak Gubernur disini sudah sepakat bahwa dimulai tahun 2022 akan memfokuskan kegiatan budidaya di NTT dan NTB, ini diharapkan akan jadi andalan budidaya," jelas Menteri Trenggono.

Lokasi Keramba Jaring Apung (KJA) Semau saat ini menjadi pilot project kegiatan budidaya ikan kerapu dan kakap Pemerintah Provinsi NTT tahun 2021. 

Berdasarkan informasi dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT, KJA dengan sistem bulat tersebut memiliki diameter 10 meter persegi, dengan kedalaman 8 meter dengan kapasitas padat tebar sebanyak 25.000 ekor ikan per KJA.

Baca juga: PPKM Darurat di Jawa-Bali, Begini Tanggapan Pelaku Usaha Hotel dan Restoran di Kupang

Ikan yang dibudidayakan diantaranya ikan kerapu cantang dan ikan kakap putih. 

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan NTT, Ganef Wurgiyanto menjelaskan bahwa NTT mengajukan pinjaman daerah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk kegiatan budidaya kerapu dan kakap di tiga lokasi KJA.

Selain Pulau Semau, sebaran lokasi budidaya lainnya akan dilakukan di Teluk Hadakewa, Lembata, dan Mulut Seribu, Rote Ndao.

"Tahun 2021 ini diawali dengan pilot project di Pulau Semau Kabupaten Kupang ini, dengan total 9 unit KJA. Diharapkan 2-3 tahun kedepan perairan-perairan ini dapat memiliki sumber daya ikan (produksi ikan kerapu) yang berlimpah dan menjadi sumber ekonomi bagi masyarakat," jelas Ganef.

Baca juga: Ini Jadwal Tanggal Pendaftaran CPNS dan PPPK 2021, BKPSDM Flores Timur Siapkan 100 Komputer

Menurut Ganef, KJA dengan sistem bulat ini memiliki beberapa keunggulan, diantaranya gerakan ikan dapat lebih menyebar dan tidak mengalami luka. 

Perkembangan budidaya kakap - kerapu ini direncanakan akan panen di bulan Agustus 2021 nanti. Dengan perkiraan total panen sebanyak 100 ton ikan dengan nilai jual sebesar Rp 5,5 miliar. 

Sebagai informasi, produk perikanan NTT lebih banyak dipasarkan antar pulau dibandingkan ke luar negeri. Diketahui, selama kurun waktu 2016-2020 mampu meningkatkan volume ekspor rata-rata sebesar 42,83% dan pemasaran antar pulau sebesar 219,8%.

Ganef juga mengutarakan secara langsung sejumlah kendala yang dialami kepada Menteri Trenggono terkait dengan budidaya kakap - kerapu ini, diantaranya masih kurangnya tenaga ahli, belum tersedianya gudang pakan, serta dampak Badai Seroja yang menyebabkan speedboat tenggelam, rumah jaga rusak berat serta jaring-jaring pun rusak. 

Pada kesempatan tersebut, KKP melalui Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya memberikan bantuan kepada perwakilan Pokdakan Provinsi NTT berupa 17 paket bioflok, 5 paket bantuan kebun bibit rumput laut di Kabupaten Sumba Timur, 20.000 ekor benih kakap putih, dan 20.000 ekor benih bawal bintang.

Kunjungan kerja ke NTT tersebut merupakan salah satu tindak lanjut Menteri Trenggono setelah mengikuti rapat koordinasi bidang kemaritiman dan investasi dengan Menkomarves, Luhut Binsar Pandjaitan minggu lalu terkait percepatan pembangunan infrastruktur di Provinsi NTB dan NTT. 

Sorotan DPRD NTT 

Program Budidaya Kerapu yang dilaksanakan Pemerintah Provinsi NTT melalui Dinas Kelautan dan Perikanan NTT sendiri sedang mendapat sorotan tajam dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) NTT. 

Pasalnya, program yang disebut Pemerintah Provinsi NTT sebagai program investasi itu dinilai gagal. 

Dalam pandangan akhir Fraksi atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi NTT tahun 2020 yang berlangsung pada 28 Juni 2021 siang, 4 Fraksi menyorot program budidaya ikan kerapu itu. 

Fraksi Gerindra dan Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan keprihatinan atas program yang disebut mereka gagal. Pasalnya, program budidaya yang dilakukan di Wae Kelambu Kabupaten Ngada yang memakai total anggaran hingga Rp 7,8 miliar dari alokasi APBD murni 2019 dan APBD perubahan 2020, setelah dipanen hasilnya Rp 78,6 juta.

Senada, Fraksi Demokrat Solidaritas Pembangunan pun menilai program tersebut kurang efektif. Karena itu, Fraksi Demokrat Solidaritas Pembangunan meminta pemerintah memberi gambaran yang komprehensif dan rigid.

Sementara Fraksi PAN menyebut program tersebut menimbulkan kerugian. Karena itu Fraksi PAN mengingatkan pemerintah agar melakukan monitoring secara ketat sehingga tidak timbul persoalan hukum kemudian hari. (hh)

Berita NTT Lainnya