Hendrikus Ara, SH, MH Bicara Hakim Bersih dan Profesional: Pecat Hakim yang Selingkuh (Selesai)
KOORDINATOR Kantor Penghubung Komisi Yudisial RI NTT, Hendrikus Ara SH, MH mengatakan, hakim yang melanggar kode etik akan dikenakan sanksi
Komisi Yudisial hanya memberikan informasi penanganan laporan masyarakat terkait laporan itu kepada pelapor. Kalau sudah di Majelis Kehormatan Hakim itu sidangnya terbuka.
Mengenai kasus hibah tanah Pemkot Kupang itu prosesnya sudah sejauh mana?
Setahu saya jaksa waktu itu kasasi jadi kita tunggu hasil dari kasasi.
Bagaimana dengan hakim yang diduga terlibat?
Saya konfirmasi ke Biro Pengawasan Hakim, hakimnya nanti kita minta untuk klarifikasi.
Apakah SDM Komisi Yudisial cukup untuk menangani laporan yang masuk dari 22 kabupaten/kota?
Untuk Indonesia sendiri sebenarnya sangat kurang. Di Nusa Tenggara Timur sendiri ada 16 Pengadilan Negeri, 14 Pengadilan Agama, Pengadilan Militer, Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Tata Usaha Negara. Sekitar 34 pengadilan di NTT. Jumlah hakim sekitar 200-an. Jumlah ini sangat terbatas.
Apa pencapaian Komisi Yudisial NTT?
Tahun 2020 itu Komisi Yudisial NTT menempati ranking 1 untuk survei indeks kepuasan masyarakat. Kami berupaya untuk bekerja dengan lebih baik.
Berapa banyak laporan masyarakat di tahun 2020?
Penerimaan laporan masyarakat di tahun 2020 itu ada 22 laporan. Lalu dari Januari sampai Mei 2021 ini kita sudah terima 16 laporan masyarakat. Secara kuantitas kita menempati 10 besar seluruh provinsi yang ada di Indonesia.
Apakah ini menunjukkan bahwa masyarakat kita sudah mulai sadar untuk ikut serta dalam mengawasi perilaku hakim?
Saya melihat respon masyarakat belum terlalu optimal. Secara geografis kita ini daerah kepulauan. Di daerah tidak mungkin datang ke Kupang, mereka mungkin melalui pos. Nah, itu mungkin kendala. Satu lagi itu situasi pandemi Covid-19.
Apa laman daring yang bisa digunakan untuk melakukan pelaporan?
Laporan bisa dikirim ke email: komisi yudisial.go.id. Di Komisi Yudisial itu semua sistemnya aplikasi, yakni Sistem Informasi Laporan Pengaduan Masyarakat (SIPLM). Semua laporan masyarakat itu kita masukkan ke aplikasi yang terintegrasi ke Jakarta. Ketika masyarakat bertanya perkembangan laporan kita tinggal buka di aplikasi langsung muncul.