Breaking News:

DPRD Flores Timur Tolak Usulan Pengurangan Anggaran Reses dan Pokir, Tenaga Kontrak Jadi Korban

Demi memenuhi perintah PMK Nomor 17/PMK.07/2021, tentang pengelolaan transfer ke daerah dalam rangka mendukung penanganan pandemi co

Editor: Ferry Ndoen
POS-KUPANG.COM/AMAR OLA KEDA
Suasana sidang paripurna di kantor DPRD Flores Timur. Sidang salah satunya terkait DPRD Flotim tolak usulan pengurangan anggaran reses dan pokir, tenaga kontrak jadi korban 

Suasana sidang paripurna di kantor DPRD Flores Timur

Laporan Wartawan Pos Kupang.com, Amar Ola Keda.

POS-KUPANG.COM,LARANTUKA - Demi memenuhi perintah PMK Nomor 17/PMK.07/2021, tentang pengelolaan transfer ke daerah dalam rangka mendukung penanganan pandemi corona (covid-19) dan dampaknya, pemerintah daerah Flores Timur (Flotim) mengusulkan pengurangan anggaran reses dan pokir DPRD sebesar Rp.1,5 miliar lebih.

Namun, usulan Pemda itu ditentang keras anggota DPRD Flotim saat sidang paripurna yang digelar di Balai Gelekat, Jumat 18 Juni 2021.

Wakil Ketua DPRD Flotim, Yosep Paron Kabon mengatakan apapun alasannya pengurangan titik reses sebagai bentuk pemerintah tidak bermitra dengan baik dengan lembaga DPRD. 

"Hanya ada di Flotim, lembaga DPRD seakan dibuat tak berdaya. Di daerah lain, pokirnya miliaran. Malu sebut kita punya. Tapi itulah kondisi kita. Saya kira kita semua belajar UU MD3, yang salah satunya memuat kewajiban lembaga melakukan reses. Lembaga jalankan fungsinya mendengar keluhan masyarakat. Karena itu, pengurangan titik reses, lembaga tidak menyetujui itu," tegasnya. 

Baca juga: DPRD Flotim Ignas Uran : Banyak Kebijakan Pemerintah yang Hancurkan Rakyat

Anggota Fraksi Golkar, Nani Bethan pun menolak keras usulan pemerintah itu. Menurut dia, dua tahun terakhir, DPRD kurang mendapat dukungan anggaran, demi penanganan covid-19. Hal ini bisa mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga.

"Aktivitas lembaga tidak berjalan dengan baik jika selalu diabaikan. Sangat naif jika pemerintah menjalankan kebijakan tanpa mengakomodir pokok pikiran rakyat. Kita kolaborasi pemikiran pemerintah secara teknis dan pikiran masyarakat melalui pokir. Apa yang menjadi kewenangan rakyat yang disampaikan kepada lembaga, harus dijalankan," katanya.

Ia mengatakan, pengurangan anggaran reses sama dengan mengurangi hak dan partisipasi rakyat.

"Reses jangan dikurangi lagi, harus sesuai yang sudah direncanakan. Ini untuk kepentingan rakyat. Sudah dua tahun pokir dan reses hilang. Reses jangan dilihat sebagai kepentingan lembaga DPRD, tapi menampung kepentingan rakyat," ujarnya. 

Baca juga: DPRD Flotim Rekomendasi Uang Ganti Rugi Lahan Weri-Watowiti Dianggarkan APBD Perubahan

Halaman
123
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved