Ketua Umum BPP HIPMI Buka Rakornas Percepatan Investasi
Ketua Umum BPP HIPMI Mardani H Maming membuka Rapat Koordinasi Nasional ( Rakornas) untuk Percepatan Investasi
lihat foto
POS-KUPANG.COM | JAKARTA - Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia ( BPP HIPMI) Mardani H Maming membuka Rapat Koordinasi Nasional ( Rakornas) untuk Percepatan Investasi dengan Kementerian Investasi/BKPM RI.
Maming mengatakan, untuk meningkatkan investasi dan kemudahan berusaha dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyediaan lapangan kerja di Indonesia, HIPMI berkontribusi menggerakkan ekonomi bangsa melalui percepatan investasi.
"Di zaman saya selama dilantik jadi ketua umum HIPMI, setelah itu terjadi bencana Covid-19 dimana masih belum selesai bahkan sampai hari ini Covid-19 semakin tinggi dan semakin penuh rumah sakit sehingga kita melaksanakan protokol kesehatan (prokes) dan membatasi jumlah-jumlah yang ada. Kita harapkan rakornas ini menjadi pemicu dalam mendukung adanya percepatan investasi dan berharap bisa memajukan pengusaha lokal. Di situasi pandemi, perlu sinergi yang lebih komprehensif antar stakeholder pengusaha dan pemerintah," ujar Maming, dalam sambutan Rakornas untuk Percepatan Investasi dengan Kementerian Investasi, di Kempinski Grand Ballroom, Jakarta, Jumat (18/6/2021).
Baca juga: Abraham Paul Liyanto Soal Kedatangan Bahlil Lahadalia ke NTT : Beliau Ini Mentri Rasa HIPMI
Baca juga: Implementasi Perpres Nomor 42 Tahun 2020, BKPM Gandeng Hipmi Sebagai Penilai Independen Kinerja PTSP
Rakornas yang bertemakan "Kemudahan Berusaha dan Peran Hipmi Menggerakkan Ekonomi Bangsa", guna mengefektifkan kerja satuan tugas (satgas) percepatan investasi, Maming sebagai kalangan pengusaha masuk dalam Tim Satgas Percepatan Investasi.
Ia mengakui, hal tersebut merupakan sebuah kehormatan baginya dalam membantu tugas sebagai Tim Satgas Percepatan Investasi.
"Tentu ini bukan tugas yang ringan, namun sebagai anak bangsa, saya akan berusaha mengawal tanggung jawab ini dengan baik. Menurut saya, di masa kepengurusan ini termasuk paling mudah mendapat jaringan ke pemerintah karena ada empat senior kita yang masuk kabinet, seperti Menteri Investasi/Kepala BKPM Abang Bahlil Lahadalia, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Abang Sandiaga Uno, Menteri Perdagangan Abang Muhammad Lutfi, dan Menteri BUMN Abang Erick Thohir. Semua pembina atau senior HIPMI tersebut masuk kabinet bukan menteri kaleng-kaleng, tetapi punya peran penting bagi bangsa dan negara ini," ucapnya.
Baca juga: Paguyuban Tionghoa Maumere, HIPMI, Kadin dan PMI Sikka Serahkan Bantuan Korban Bencana Rob
Baca juga: Ketum Hipmi Mardani H Maming Kunjungi Labuan Bajo: Tunda Investasi Saat Pandemi Covid-19
Pada kesempatan yang sama, Yohanes Agustino Masteriano salah satu peserta RAKORNAS asal Nusa Tenggara Timur yang saat ini pengurus pusat HIPMI menanyakan kepada SATGAS percepatan investasi yang diangkat melalui Kepres .... perihal kemudahan investasi yang bisa melibatkan pelaku usaha daerah.
Dengan adanya Satgas yang terdiri dari unsur Kementerian Investasi, Polri dan Kejaksaan Agung diharapkan mempermuda masala di lapangan yang sering dihadapi pengusaha.
Sering ditemukan oknum aparat yang bermain mempersulit percepatan investasi, tutur Yuston.
Hal ini akan cepat diselesaikan karena ada satgas yang diharapkan dapat menindak langsung.
Apalagi satgas percepatan investasi dibentuk sampai di daerah yang harapannya juga melibatkan unsur HIPMI.
Pria yang akrab disapa Yuston ini memohon kepada Ketua umum HIPMI yang sekarang dipercayakan Presiden RI memimpin BKPM/ Kementerian Investasi Bahlillahadalia untuk memperjuangkan angka investasi yang tinggi masuk ke daerah termasuk NTT sehingga membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat.
Untuk diketahui bahwa BKPM bekerjasama dengan HIPMI terkait norma standar prosedur dan kriteria (NSPK) perizinan berusaha melalui online single submission (OSS) berbasis risiko, setiap sektor akan menjadi acuan tunggal dalam perizinan berusaha. Dengan adanya OSS berbasis risiko akan sangat mempermudah dan efisien secara waktu dan biaya.
"BKPM luar biasa bekerjasama dengan HIPMI khususnya yang di daerah mengenai sosialisasi permasalahan perizinan dalam berusaha melalui OSS. Semua pengurus HIPMI menjadi tim penilai kepada para gubernur. Ini adalah peluang yang strategis bagi HIPMI yang berhubungan dengan kepala daerah," ungkapnya.
CEO Enam Sembilan Group ini menambahkan, yang terpenting ketentuan tersebut dapat disosialisasikan secara luas ke kalangan pengusaha, karena banyak di antara mereka yang melakukan pengurusan izinnya sendiri tanpa melalui jasa pihak ketiga.
