Peluang dan Tantangan Bonus Demografi Indonesia

Oleh: Yosep Emanuel Jelahut, Dosen Jurusan Sosiologi FISIP Undana

POS-KUPANG.COM - Indonesia berpeluang menjadi salah satu negara maju di ASEAN, ASIA bahkan juga dunia setelah tahun 2030 nanti bila dengan tepat memanfaatkan bonus demografi yang mungkin terjadi hanya sekali saja dan sungguh sangat sulit untuk terulang kembali. Namun sebaliknya akan menjadi bencana demografi bila tidak dimanfaatkan dengan baik.

Bonus demografi, menurut berbagai sumber antara lain United Nations Population Fund (UNPF), adalah suatu kondisi di mana jumlah penduduk usia produktif lebih banyak dari yang nonproduktif.

Dari Sensus Penduduk Tahun 2020 di ketahui bahwa penduduk Indonesia berjumlah 270,20 juta jiwa. 70,72 persen dari jumlah tersebut terkategori sebagai penduduk produktif (usia 15 -64 tahun) dan 29,28 persen sisanya terkategori sebagai penduduk nonproduktif (usia 15 dan 64 tahun).

Data tersebut memberikan gambaran bahwa Indonesia akan memasuki kondisi bonus demografi setelah tahun 2030. Bonus demografi ini terjadi karena infant mortality rate (angka kematian bayi) cenderung menurun sehingga jumlah bayi yang tetap hidup hingga dewasa cenderung terus meningkat dan total fertility rate (angka kelahiran total) cenderung menurun sehingga anak yang berusia di bawah 15 tahun berkurang jumlahnya.

Baca juga: Kode Redeem FF 17 Juni 2021, Buruan Tukar Kode Redeem Free Fire Terbaru

Baca juga: Kunjung Kampus ATK Kupang,Gubernur Viktor Laiskodat Minta Produksi Mesin Bisa Dipakai Provinsi Lain

Tantangan terbesar bagi Indonesia dalam menghadapi bonus demografi ini adalah harus dapat menemukan formula yang jitu menangani penduduk usia produktif yang melimpah ini agar berkontribusi positif bagi pembangunan dan kesejahteraan bangsa dan bukan menjadi bencana demografi yang membebankan.

Bila bonus demografi sebagai peluang dapat dimanfaatkan dengan baik dengan strategi yang tepat dari sekarang maka saya yakin tidak mustahil Indonesia bakal menjadi negara maju setelah tahun 2030.

Sebagai pembanding, China dan Korea Selatan dengan sangat mengesankan berhasil memanfaatan bonus demografi bagi pertumbuhan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan penduduknya. China berhasil meningkatkan jumlah dan peran industri-industri rumah tangga sebagai basis produksi komponen peralatan elektronik. Korea Selatan pun sama, sangat sukses mengembangkan industri rumah tangganya sebagai basis produksi komponen telepon seluler.

Baca juga: Eksekusi Penalti Gagal, Gareth Bale Malah Dinobatkan Jadi Pemain Terbaik Turki vs Wales Euro 2020

Baca juga: DPRD Sebut Wacana Pemkot Kupang Bantu PNS dan PTT Uang Muka Rumah Tidak Berdasar

Cara yang sama dari kedua negara tersebut dapat menyerap tenaga kerja yang banyak di satu sisi dan menggerakkan pertumbuhan ekonomi nasional serta menggenjot ekspor di sisi lainnya.

Sekarang, kedua negara tersebut bukan lagi negara "kaleng-kaleng" namun menjadi "raja" elektronik dan telpon seluler terutama di ASIA dan mungkin juga di dunia ke depannya.

Indonesia akan menghadapi momok yang sangat menakutkan bila salah menentukan langkah antisipasi terhadap peluang bonus demografi ini. Bukan mustahil akan menghadapi kenyataan antara lain; pertama, akan terjadi ledakan pengangguran karena lapangan kerja yang tersedia tidak bisa menampung semua tenaga kerja produktif.

Kedua, angka kemiskinan akan meningkat tajam karena pendapatan mayoritas penduduk mengalami penurunan drastis. Ketiga, angka kriminalitas akan menanjak sangat tajam, seperti prostitusi, pemalakan, perampokan, pencurian dan lain sebagainya.

Keempat, bila kondisi ekonomi di negara-negara lain di dunia relatif baik maka akan terjadi migrasi besar-besaran tenaga kerja produktif Indonesian ke luar negeri untuk mencari peluang kerja. Kelima, bisa juga terjadi gangguan pertahanan dan keamanan dengan terjadinya demonstrasi besar-besaran dari rakyat yang menuntut pemerintah agar menyediakan lapangan kerja.

Dikuatirkan demonstrasi-demonstrasi tersebut mengusung tema "revolusi sosial" yang bisa menjalar ke isu-isu politis. Hal ini tentunya mengganggu pertahahan dan keamanan negara.

Keenam, kondisi ini dapat saja menjadi peluang emas bagi negara lain di dunia untuk memperkuat hegemoni ekonomi dan politiknya di Indonesia sekaligus melemahkan posisi Indonesia di kancah ekonomi dan politik global.