Ketua Fraksi AIR DPRD Kabupaten Mabar Minta KP3 Lakukan Audit Distributor Pupuk

Ketua Fraksi AIR DPRD Kabupaten Mabar Minta KP3 Lakukan Audit Distributor Pupuk

POS-KUPANG.COM | LABUAN BAJO - Sejumlah petani di Desa Nggorang, Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat ( Mabar), mengalami kesulitan mendapatkan pupuk, Selasa 15 Juni 2021.

Menyikapi itu, Ketua Fraksi Amanat Indonesia Raya ( Fraksi AIR) DPRD Mabar, Inocentius Peni meminta Komite Pengawas Pupuk dan Pestisida (KP3) Kabupaten Mabar untuk melakukan audit para distributor pupuk.

"Kami minta KP3 Manggarai Barat melakukan audit dan investigasi para distributor pupuk, bahkan hingga tingkat pengecer," tegasnya saat ditemui di Kantor DPRD Mabar.

Baca juga: Demokrat Dukung Rihi Heke-Uly Kale PSU Pilkada Sabu Raijua

Baca juga: PSU Pilkada Sabu Raijua Tanpa Kampanye

Menurut politisi PAN ini, persoalan kelangkaan pupuk menjadi keluhan banyak petani.

Sebab, lanjut dia, kuota pupuk bersubsidi tahun 2021 hanya 7.050 ton dari pemerintah pusat, sedangkan kebutuhan pupuk yang diajukan hingga 16 ribu ton.

"Artinya hanya setengah kuota pupuk subsidi yang kita terima, sehingga jika dihitung rata-rata petani hanya mendapatkan setengah dari jumlah pupuk yang dibutuhkan," jelasnya.

Hal ini, kata Inocentius, mengakibatkan kelangkaan dan rentan sekali dugaan komersialisasi pupuk bersubsidi.

"Kalau ada yang tidak dapat, ini berarti ada yang berdagang pupuk subsidi ini," katanya.

Baca juga: Promo Dunkin Donuts Besok Rabu 16 Juni 2021, Harga Spesial 18 Donat Cuma Rp 100.000

Baca juga: Polda NTT Simulasi Pengamanan PSU Pilkada Sabu Raijua

Inocentius menuturkan, DPRD Kabupaten Mabar sebelumnya telah membicarakan dan merekomendasikan kepada Pemkab Mabar, beberapa rekomendasi terkait kekurangan pupuk di daerah itu.

Rekomendasi pertama, urai Inocentius, yakni menyurati Pemprov NTT agar menindaklanjuti dan meneruskan ke pemerintah pusat agar menambah kuota pupuk bersubsidi.

Lebih lanjut, rekomendasi kedua yakni realokasi pupuk bersubsidi dari wilayah-wilayah yang tidak terlalu banyak membutuhkan pupuk bersubsidi, kepada daerah yang kekurangan pupuk.

"Seperti di wilayah persawahan Lembor yang hari ini tidak bertani karena proyek Rehabilitasi Jaringan Permukaan Kewenangan Pusat Daerah Irigasi Lembor, pupuk yang ada dialokasikan ke wilayah lain yang membutuhkan," jelasnya.

Rekomendasi ketiga, Pemda Mabar diminta untuk melakukan evaluasi distributor dan pengecer pupuk bersubsidi, sehingga penyaluran pupuk dapat optimal.

"Namun hal ini kami nilai tidak dijalankan, logikanya kalau kita hanya mendapatkan kuota 50 persen jatah pupuk, maka para petani ini juga dapat 50 persen. Kalau tidak dapat, di mana pupuk bagi petani ini. Jangan sampai ada yang memanfaatkan ini untuk kepentingan sepihak. Harus ada audit," tegasnya.