Breaking News:

DPRD Flotim Tolak Dialog Bersama PMKRI Saat Demo Soal Selisih Penggunaan Anggaran Covid-19

DPRD Flotim Tolak Dialog Bersama PMKRI Saat Demo Soal Selisih Penggunaan Anggaran Covid-19

POS-KUPANG.COM/AMAR OLA KEDA
Mahasiswa PMKRI saat melakukan aksi demonstrasi di depan gedung DPRD Flores Timur 

DPRD Flotim Tolak Dialog Bersama PMKRI Saat Demo Soal Selisih Penggunaan Anggaran Covid-19

POS-KUPANG.COM | LARANTUKA- Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia ( PMKRI) Cabang Larantuka, Flores Timur (Flotim) batal berdialog dengan anggota DPRD Flotim saat menggelar demonstrasi, Jumat 11 Juni 2021.

Setelah lama berorasi di depan gedung Balai Gelekat, mahasiswa akhirnya ditemui beberapa anggota DPRD antara lain, Yosep Paron Kabon, Mathias Enai, Ignas Uran, Yono Ola Tobi dan Martinus Welan. Meski demikian, desakan mahasiswa untuk berdialog terbuka di dalam ruang rapat ditolak DPRD.

"Serahkan saja tuntutan secara tertulis karena dalam surat pemberitahuannya, tidak ada audiens. Nanti agendakan untuk audiens bersama," ujar Wakil Ketua I DPRD Flores Timur, Yosep Paron Kabon.

Baca juga: Usulan Dukcapil Ende Pindah Kantor, Ini Kata Sekda Agustinus

Baca juga: Tak Tahan Dicecar Najwa Shihab, Rocky Gerung Ungkap Fakta Soal Hubungan Rizieq & Haji Ditunda, Apa?

Tanggapan DPRD itu ditolak mahasiswa. Mahasiswa tetap mendesak untuk beraudiens langsung. Sempat terjadi dorong mendorong antara mahasiswa dan aparat keamanan, saat mahasiswa berupaya masuk ke kantor DPRD.

Mahasiswi pun akhirnya mengalah dan menolak menyerahkan pernyataan sikap ke DPRD. Mahasiswa kemudian melakukan aksi lanjutan ke kantor bupati Flotim.

"ini bukti DPRD sangat-sangat tidak produktif. DPRD, dewan pengkhianat rakyat. Kita berikan mosi tidak percaya," teriak mahasiswa.

Asisten II Setda Flotim, Petrus Pedo Maran
Asisten II Setda Flotim, Petrus Pedo Maran saat menerima massa aksi di depan kantor bupati

Komda PMKRI Regional Flores Larantuka-Labuan Bajo, Marselinus Atapukan mengatakan alasan ia menyebut DPRD tidak produktif karena DPRD melalui pansus mendiamkan temuan selisih penggunaan anggaran covid-19. Ironisnya, selisih anggaran itu ada di LKPJ Bupati tahun 2020.

Baca juga: Inilah Kecanggihan Senjata dan Teknologi 8 Kapal Perang 6.500 Ton Buatan Eropa Dipesan Indonesia

Baca juga: Stok Vaksin Astra Zeneca di Sumba Timur Masih 400 Dosis

"Contohnya, di dinas kesehatan kami menemukan selisih penggunaan anggaran yang realisasinya Rp 82 miliar lebih, tapi jika ditotalkan peruraian kegiatan ada Rp 81 miliar lebih. Artinya, selisih anggaran itu sebesar Rp 725 juta lebih. Nah, bagi kami ini manipulasi angka untuk meraup keuntungan besar.
Semua angka yang yang dihitung merupakan realisasi anggaran dalam LKPJ bupati," tandasnya.

Dihadapan mahasiswa, Asisten II Setda Flotim, Petrus Pedo Maran mengaku pemerintah siap menerima tuntutan mahasiswa dan berjanji menjadwalkan dialog terbuka bersama mahasiswa.

"Pak bupati masih di luar daerah. Kami akan sampaikan untuk dipelajari," katanya. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Amar Ola Keda)

Asisten II Setda Flotim, Petrus Pedo Maran saat menerima massa aksi di depan kantor bupati
Asisten II Setda Flotim, Petrus Pedo Maran saat menerima massa aksi di depan kantor bupati (POS-KUPANG.COM/AMAR OLA KEDA)
Editor: Kanis Jehola
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved