Breaking News:

Bupati Sunur: Relokasi Tahap Pertama Disediakan 700 Unit Rumah

Bupati Lembata Eliaser Yentji Sunur menegaskan rencana relokasi warga dari 15 desa yang terdampak banjir bandang harus atas kemauan sendiri

POS-KUPANG.COM/Ricko Wawo
Proses pembangunan rumah relokasi di Waesesa, Kecamatan Ile Ape terus dilakukan. Material rumah juga sudah tiba di Lembata dan mulai diangkut dari pelabuhan ke tempat relokasi. 

POS-KUPANG.COM | LEWOLEBA-Bupati Lembata Eliaser Yentji Sunur menegaskan rencana relokasi warga dari 15 desa yang terdampak banjir bandang di Ile Ape dan Ile Ape Timur harus dilakukan atas kemauan dan kesadaran sendiri dari warga.

Konsepnya, tidak hanya warganya, tapi semua aspek kehidupan warga juga direlokasi. Karena itu, perlu kecermatan dan kerja sama seluruh sektor agar masyarakat pindah atas kemauan baiknya sendiri.

Untuk tahap pertama ini, Pemerintah Pusat membangun sebanyak 700 rumah. Dalam rencana awal, 700 rumah itu tidak saja untuk warga korban dari Ile Ape dan Ile Ape Timur, tetapi juga untuk warga dari enam kecamatan yang rumahnya hilang, dan rusak berat.

Hanya saja, ia sudah berbicara dengan Kementerian PUPR agar untuk tahap awal ini dikhususkan terlebih dahulu untuk warga korban dari Ile Ape dan Ile Ape Timur. Sedangkan untuk warga dari kecamatan lain akan dibantu oleh BNPB.

Baca juga: Bupati Sumba Barat Tegaskan Tertibkan Seluruh Aset Daerah

Baca juga: Dukung Papua Merdeka, Warga Australia Kibarkan Bendera Bintang Kejora, Bagaimana Reaksi Indonesia?

"Rumah yang masih dibangun di area yang sudah dilarang tidak boleh bangun lagi maka harus direlokasi, sedangkan rumah rusak parah dan rumah hilang langsung direlokasi," tegas Bupati Sunur di desa Todanara, Kecamatan Ile Ape Timur, Rabu, 9 Juni 2021.

Terdapat sebanyak 2.800 rumah lebih yang harus direlokasi. Sementara untuk Desa Lamawolo akan diupayakan apakah bisa semua di satu lokasi, dan administrasi desanya diatur seperti apa, termasuk dana desanya apakah bisa dipakai untuk kegiatan di lokasi baru atau tidak mengingat sudah tak bisa lagi membangun di lokasi lama, lagipula di lokasi baru sudah dibangun oleh pemerintah.

"Nanti di lokasi relokasi sudah tidak bisa masak pakai kayu. Dapurnya didesain bukan untuk kayu bakar tapi kompor gas, paling kurang bisa pakai kompor minyak dan pelan-pelan baru ke kompor gas. Ke depan mau agar ditata menjadi kota di dalam desa. Pola hidup masyarakat mulai berubah," kata Bupati Sunur.

Baca juga: Tiga Politisi Tempati Ofisial Persebata, Ketua Askab Lembata: Kita Tetap Terlibat Untuk Lewotana!

Baca juga: DPRD Flotim Tolak Dialog Bersama PMKRI Saat Demo Soal Selisih Penggunaan Anggaran Covid-19

Sebelumnya, Bupati Lembata Eliaser Yentji Sunur memastikan kalau tanah Lagadop di wilayah Kecamatan Ile Ape tidak akan dijadikan sebagai kawasan relokasi warga penyintas bencana banjir dan longsor.

"Kita kesampingkan Lagadop. Nanti lahan itu untuk kegiatan ekonomi masyarakat," kata Bupati Sunur di Aula Kantor Camat Nubatukan.
Lebih lanjut, Bupati Sunur mengatakan proses relokasi berjalan baik. Pemerintah daerah pun selalu berkoordinasi dengan pemerintah pusat.
"Tidak ada hambatan apapun kecuali awal-awal soal lahan. Sekarang sudah jalan dengan baik," ungkapnya.
Menurutnya, ada dua skema relokasi di Lembata. Pertama, relokasi desa dan kedua, relokasi rumah.

Sebanyak 700 unit rumah sudah mulai didirikan dan menurut Bupati Sunur progres pembangunan rumah relokasi di Lembata paling cepat jika dibandingkan dengan di daerah lain di NTT.
Pada tahap berikut, pemerintah juga akan merelokasi 15 desa yang rawan bencana. Relokasi desa ini juga sudah disetujui pemerintah pusat. Namun, relokasi desa ini tetap memperhatikan aspek sosial dan budaya masyarakat yang yang akan direlokasi.

Halaman
12
Penulis: Ricardus Wawo
Editor: Kanis Jehola
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved